Membendung Covid-19 di Jatim

Suara Pembaruan Rabu, 8 Juli 2020 | 08:00 WIB

Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur (Jatim) pada 25 Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memberi target 2 pekan, angka pertambahan kasus baru Covid-19 bisa diturunkan. Hari ini, Rabu (8/7), sudah genap dua pekan, namun, kita belum melihat tren kasus baru menurun.

Selama beberapa pekan terakhir, kasus baru yang bertambah, terbanyak berasal dari provinsi ini. Mengutip data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Selasa (7/7/2020), pertambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Jatim kembali tertinggi dibandingkan provinsi lain. Dalam 24 jam, tercatat 280 kasus baru, atau 22% dari total pertambahan secara nasional sebanyak 1.268 kasus.

Secara kumulatif, jumlah kasus positif Covid-19 di Jatim per Selasa (7/7/2020) mencapai 14.601, setara 22% dari kumulatif kasus nasional yang mencapai 66.226. Jumlah kumulatif kasus terinfeksi corona di Jatim telah melampaui DKI Jakarta sejak dua pekan lalu. Saat ini, kasus di Jakarta sebesar 18% dari kasus nasional. Pada awal-awal pandemi Covid-19 menerpa negeri ini, Jakarta menyumbang hingga lebih 50% dari kasus nasional.

Di samping itu tingkat kesembuhan (recovery rate) dari paparan Covid-19 di Jatim baru 35%. Padahal secara nasional sudah mencapai 46%. Demikian pula rasio kematian terhadap total kasus (fatality rate) di Jatim tercatat 7,3%, di atas rasio nasional yang sebesar 4,9%.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Jatim kini menjelma menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Oleh karenanya, perlu upaya ekstra pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemprov Jatim, bersama 38 pemerintah kota dan kabupaten di Jatim untuk menekan pertambahan kasus baru.

Penanganan pandemi Covid-19 di Jatim harus diakui belum maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lonjakan kasus tak lepas dari masih rendahnya kedisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan. Hal itu terkonfirmasi dari pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengutip penelitian Universitas Airlangga, bahwa 70%-80% warga Jatim tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, termasuk dalam kegiatan kolektif.

Kondisi tersebut jelas menempatkan Jatim pada tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Apalagi, Jatim merupakan salah satu sumber pertumbuhan serta menjadi lokomotif perekonomian di Jawa dan nasional.

Upaya pelacakan mereka yang berpotensi terpapar virus corona harus terus digencarkan. Secara simultan, pemeriksaan secara massal dengan tes usap (swab test) juga diintensifkan. Tujuannya agar jika masih ada kasus-kasus yang tersembunyi, segera terungkap. Hal ini agar pemerintah bisa memetakan secara presisi wilayah-wilayah penularan, sehingga bisa diambil upaya yang terukur untuk memutus mata rantai penyebaran.

Pemda di Jatim, juga harus tegas dalam membuat protokol di tempat-tempat yang memiliki potensi penyebaran cukup besar, misalnya, pasar tradisional dan moda transportasi umum. Belajar dari apa yang terjadi di DKI Jakarta, dua tempat tersebut terbuka kemungkinan menjadi klaster penularan jika tidak disertai protokol pencegahan secara ketat.

Kita berharap agar ada upaya luar biasa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, Jatim dapat dikatakan gagal memenuhi target menurunkan pertambahan kasus baru Covid-19 dalam dua pekan.

Namun, disadari upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat Jatim juga perlu menyadari ancaman ini, sehingga benar-benar menaati aturan protokol kesehatan. Harus ada kesadaran yang ekstratinggi dan pengawasan yang sangat ketat dari aparat.

Lonjakan kasus di Jatim harus menjadi yang terakhir, sehingga tidak muncul episentrum-episentrum baru penyebaran Covid-19. Lonjakan kasus baru harus bisa ditekan semaksimal mungkin di semua wilayah, sehingga fokus pemerintah ke depan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali dengan tatanan kehidupan baru (new normal) agar terhindar dari risiko terinfeksi virus yang mematikan ini.