GCG di BUMN

Investor Daily Selasa, 7 Juli 2020 | 07:46 WIB

Tata kelola yang baik (good governance) masih sulit dipraktikkan di negeri ini. Buktinya, peringkat good corporate governance (GCG) Indonesia selalu di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Faktanya, indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) Indonesia masih berkutat di peringkat 80-90 dari 180 negara.

Sering tak disadari, penerapan good governance, baik di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), maupun swasta, adalah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. Good governance juga mujarab menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sejarah membuktikan ekonomi Amerika Serikat (AS) nyaris kolaps akibat market crash pada 1929 yang menjadi cikal bakal Great Depression. Ekonomi AS baru pulih setelah corporate governance-nya direstrukturisasi. Bukankah krisis finansial global 2008-2009 juga dipicu kredit properti berantai (subprime mortgage) yang tidak bankable?

Bahkan, sektor finansial Negeri Paman Sam pada 2001-2002 terguncang gara-gara skandal keuangan sejumlah korporasi raksasa, seperti Enron Corp, Worldcom, dan Xerox. Perusahaan-perusahaan itu runtuh karena menabrak prinsip-prinsip GCG yang bersendikan transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), serta fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Jangan lupa pula, pelanggaran GCG di kalangan korporasi punya andil besar dalam krisis moneter (krismon) 1997-1998 yang mengharu biru perekonomian Indonesia. Krismon yang kemudian memicu krisis multidimensi tak bakal terjadi jika sektor swasta, terutama perbankan, menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Karena itu, kita bersyukur GCG yang sebelumnya terdengar sayup-sayup lembut, kini bergaung kembali. Kita lebih bersyukur lagi karena yang gencar menggaungkan GCG adalah perusahaan-perusahaan milik negara. GCG merupakan bagian dari program transformasi yang digulirkan Kementerian BUMN sejak Oktober tahun silam.

GCG yang dijalankan BUMN jelas memiliki dampak berbeda dengan perusahaan swasta. BUMN mengemban tugas sebagai agen pembangunan (agent of development), sehingga barang dan jasa yang dihasilkannya harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menguragi kemiskinan. BUMN bahkan harus menjadi stimulan bagi sektor swasta.

Penerapan GCG di perusahaan-perusaaan pelat merah sungguh relevan manakala dikaitkan dengan skandal yang sedang membelit salah satu BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus salah kelola investasi yang kemudian berkembang menjadi dugaan kasus korupsi dan pencucian uang (money laundering) itu, suka atau tidak suka, telah mencoreng nama BUMN saat ini, kendati kasus tersebut mencuat sejak 2004.

Megakasus Jiwasraya yang ditengarai merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Tak boleh ada kata mundur. Siapa pun yang terlibat harus mendapat hukuman yang setimpal. Tak peduli berapa banyak perusahaan yang terlibat, berapa banyak petinggi otoritas yang terseret. Hukum harus menjadi panglima di negeri ini.

Kita mengapresiasi langkah-langkah Kementerian BUMN dalam menangani kasus Jiwasraya. Dengan tetap menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN terus berupaya agar terjadi pemulihan aset (asset recovery) yang optimal. Hanya dengan cara itu, keuangan negara tidak terlalu terbebani, hak-hak nasabah dapat dipenuhi.

Penanganan skandal Jiwasraya harus menjadi momentum bagi Kementerian BUMN untuk menegakkan GCG di perusahaan-perusahaan milik negara, sebelum membuat lompatan jauh ke depan. Transformasi--dan lompatan-lompatan hebat lainnya-- yang dilakukan Kementerian BUMN takkan ada artinya jika skandal-skandal serupa Jiwasraya terus bermunculan.

Ingat, GCG adalah senjata yang ampuh untuk melawan korupsi, menangkal krisis, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Maka, GCG tak boleh hanya hebat saat didiskusikan dan terdengar garang saat dipidatokan.