Kerja Keras Menteri di Masa Pandemi

Suara Pembaruan Selasa, 7 Juli 2020 | 08:00 WIB

Tak ada yang tahu pasti kapan Presiden Joko Widodo bakal merombak kabinet setelah ia melontarkan ancaman reshuffle dalam rapat paripurna kabinet pertengahan Juni lalu. Yang sudah pasti adalah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bahwa dalam waktu yang relatif singkat telah terjadi progres luar biasa kinerja kementerian pasca-ancaman reshuffle.

Dalam pernyataannya melalui telekonferensi, Senin (6/7), Pratikno hanya menyebutkan bahwa bila kinerja bagus dapat dipertahankan terus, isu reshuffle tidak relevan lagi. Semua pihak diminta untuk tidak lagi meributkan isu reshuffle sebab pemerintah sedang fokus menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19.

Kita sepakat bahwa pandemi menjadi perhatian utama bukan hanya pemerintah melainkan juga seluruh rakyat. Isu reshuffle tidak boleh mengganggu gerak bersama pencegahan penularan serta penanggulangan dampak Covid-19. Pandemi ini sudah cukup membuat kita terpuruk. Jangan kita, termasuk Istana, memunculkan kegaduhan baru.

Isu reshuffle merebak setelah pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 diunggah ke akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6), atau sepuluh hari setelah acara.

Dengan menyingkirkan isu reshuffle bukan berarti kita tutup mata pada kinerja kementerian atau lembaga dalam hal menghadapi pandemi. Mensesneg Pratikno boleh tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang dimaksud progres luar biasa dari kementerian dan lembaga. Publik bisa menilai, mana kementerian yang mampu menyelesaikan tugas dan mana yang masih tersendat di masa pandemi ini.

Tidak susah menilai kinerja kementerian. Presiden Jokowi secara tidak langsung telah memberikan ukuran. Dalam sejumlah kesempatan Jokowi menyebut bahwa serapan stimulus pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 belum lancar tersalurkan dan membuat geliat perekonomian terutama usaha kecil rakyat. Bahkan Jokowi dengan jelas menyebut rendahnya persentase anggaran yang sudah terserap di bidang kesehatan.

Kita yakin akan kerja keras para menteri di kabinet Indonesia Maju. Sulit rasanya membayangkan ada menteri di kabinet Jokowi yang santai-santai di masa pandemi Covid-19. Namun, pada kenyataannya masih ada hambatan yang jelas terlihat dalam hal penyerapan anggaran stimulus Covid-19, yakni birokrasi dan data.

Inilah yang perlu dibenahi dan diterabas oleh para menteri. Reformasi birokrasi yang sudah dilakukan selama ini di berbagai lini, nyatanya belum menampakkan hasil manakala muncul kondisi luar biasa berupa pandemi. Karena itu dengan nada tegas Presiden Jokowi menyatakan, ia berani membuat peraturan-peraturan yang tidak biasa demi menyelamatkan bangsa dari krisis kesehatan dan ekonomi. Itulah juga yang dituntut pada diri para menteri agar melakukan terobosan dan upaya yang extraordinary.

Data dan birokrasi membuat pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 terkendala. Kita bisa melihat bagaimana sengkarut data pada awal pandemi, baik data kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga medis, alat kesehatan, hingga data penduduk miskin yang membutuhkan bantuan karena terdampak Covid-19.

Laboratorium sampel Covid-19 di bawah koordinasi lembaga yang berbeda-beda juga sempat menghambat kecepatan pengujian. Penyaluran bantuan sosial tak mulus karena data kependudukan yang masih amburadul ditambah birokrasi pusat dan daerah yang kurang selaras. Semua kekurangan itu sudah terjadi lama namun baru terasa menghujam ketika pandemi melanda.

Tentu bukan pekerjaan mudah mengintegrasikan data bidang kesehatan, kependudukan, perekonomian dan bidang-bidang lain. Demikian juga tak gampang memangkas birokrasi, melakukan terobosan dengan tanpa mengesampingkan akuntabilitas. Inilah yang sekarang harus diupayakan pemerintah. Dan, bila ada yang dinilai tidak mampu maka presiden sudah tentu akan mengganti menteri, tanpa harus gaduh.