Jatim Perlu Kerja Keras

Suara Pembaruan Senin, 6 Juli 2020 | 08:00 WIB

Setelah melihat tren penambahan kasus positif Covid-19 setiap hari sejak awal Juni, bisa ditebak bahwa Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan menempati posisi teratas di Indonesia menggeser DKI Jakarta. Pada Jumat (26/6/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Jatim akhirnya melampaui DKI Jakarta. Ketika itu, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Jatim mencapai 10.901 orang, sementara Jakarta 10.796.

Sejak saat itu Jatim selalu menjadi provinsi dengan jumlah kumulatif kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia. Hingga Minggu (5/7/2020), jumlah kasus di Jatim mencapai 14.013. Empat provinsi lain dengan kasus terbanyak berturut-turut adalah DKI Jakarta (12.435), Sulawesi Selatan (5.890), Jawa Tengah (4.611) dan Jawa Barat (3.574).

Tak heran apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi “kehormatan” kepada Jatim dengan mengunjunginya pertama kali pada Kamis (25/6/2020), setelah empat bulan “berpuasa” melakukan kunjungan kerja ke daerah selama masa pandemi. Di hadapan jajaran Pemprov Jatim, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah, Jokowi mengultimatum untuk menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan dalam waktu dua minggu. Namun, kita melihat ultimatum tersebut gagal dipenuhi karena selama dua minggu terakhir jumlah kasus positif di sana malah terus bertambah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur tak lepas dari rendahnya kedisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan dan kurang mematuhi berbagai imbauan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran corona. Kasus yang paling menonjol adalah banyak warga yang bersilaturahmi secara tatap muka daripada virtual pada saat Lebaran. Akibatnya, kasus positif corona pun melonjak.

Penyebab lainnya secara gamblang ditunjukkan oleh temuan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), seperti yang disampaikan Gubernur Khofifah. Tempat ibadah yang aktif mencapai 81,7%, tetapi sebanyak 70,6% warga tidak mengenakan masker saat beribadah dan 64,6% tidak menjaga jarak. Kemudian, 84,1% pedagang di pasar tradisional tidak memakai masker dan 89% tidak menjaga jarak. Sebanyak 72,5% tempat cangkrukan (menongkrong) masih aktif, tetapi 88,2% warga tidak menggunakan masker dan 89% tidak menjaga jarak saat bercengkerama.

Tak hanya itu, kita juga melihat komunikasi dan hubungan yang kurang harmonis antara pejabat di tingkat provinsi dengan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan daerah penyumbang kasus positif terbesar di Jatim. Salah satu contoh menonjol adalah saat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah ketika dua mobil laboratorium tes polymerase chain reaction (PCR) bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jatim.

Bertolak dari kenyataan tersebut, kita mendorong Pemprov Jatim tak boleh kendur menegakkan protokol kesehatan dengan mendisiplinkan warga. Teguran hingga sanksi ringan perlu diberikan untuk mendidik masyarakat agar patuh.

Kemudian, Gubernur Khofifah perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota agar mampu menggerakkan semua sumber daya untuk mengalahkan Covid-19. Sinergisitas antara Pemprov Jatim dengan seluruh kabupaten/kota yang didukung pemerintah pusat menjadi kunci menekan penyebaran corona di Jatim.

Selain itu, pemda tetap terus mendorong masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, lebih banyak melakukan swab test, serta lebih gencar melakukan pelacakan (tracing) terhadap siapa pun yang melakukan kontak dengan orang yang positif Covid-19, serta melakukan isolasi mandiri dan perawatan. Jatim tidak boleh menyerah dan perlu bekerja lebih keras untuk bisa mengendalikan Covid-19.