Pahlawan Keuangan

Investor Daily Jumat, 3 Juli 2020 | 07:35 WIB

Survei yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia membuat kita cukup miris. Ada sekitar 13,9% perusahaan di Indonesia yang mengurangi karyawan. Hampir 40% perusahaan menghentikan usaha atau tidak berproduksi sama sekali.

Sementara itu, sejauh ini terdapat sekitar 3 juta karyawan yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh lebih dari 100.000 perusahaan yang tersebar di Tanah Air. Sebagian mendapat uang pesangon, sebagian lagi tidak mendapat kompensasi apa pun.

Pandemi Covid-19 berikut berbagai kebijakan pemerintah yang menyertai, yakni pembatasan mobilitas maupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB), memang telah melumpuhkan sebagian kegiatan perekonomian nasional. Pandemi telah membuka mata kita betapa ada jutaan orang, khususnya pengusaha maupun pekerja informal yang penghasilannya adalah harian dan tidak pasti.

Pengusaha-pengusaha informal, termasuk kaki lima, harus menutup usaha ketika perkantoran atau perusahaan-perusahaan formal menetapkan aturan bekerja dari rumah bagi karyawannya. Padahal selama ini pengusaha informal berikut pekerja informal itu menjadi penopang nafkah keluarga.

Pandemi Covid-19 memang telah mengoyak kondisi keuangan seluruh lapisan, mulai usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan mikro, usaha informal, hingga masyarakat keseluruhan. Mereka yang dirumahkan atau terkena PHK, kesulitan keuangan pasti terjadi. Bagi pekerja rendahan, pesangon yang diperoleh takkan cukup untuk bertahan hidup.

Dalam kondisi kantong kering seperti itu, mereka tentu membutuhkan pertolongan injeksi dana. Pemerintah sendiri telah berkomitmen mengalokasikan dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 695 triliun. Dari jumlah itu, dana yang akan mengalir ke masyarakat kelompok grass roots mencapai lebih dari Rp 300 triliun, meliputi Rp 203 triliun untuk dana perlindungan sosial dan Rp 123 triliun untuk insentif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dana perlindungan sosial dialokasikan untuk kelompok miskin dan sebagian juga korban PHK.

Adapun insentif untuk UMKM ini didistribusikan melalui berbagai lembaga keuangan, seperti perbankan, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Jamkrindo, dan sebagainya. Sayangnya, menurut informasi, dana tersebut belum ada yang mengucur, sehingga sejumlah BUMN keuangan tersebut harus menalangi agar tetap mampu mengemban tugas dalam membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kondisi krisis saat ini, UMKM, mereka yang dirumahkan dan ter-PHK, juga sebagian besar masyarakat, sangat membutuhkan dana untuk mengatasi kesulitan “arus kas”. Salah satu lembaga yang dapat memberikan solusi untuk itu adalah Pegadaian.

Sejauh ini ada 14 juta nasabah yang menggantungkan pendanaan dari BUMN tersebut. Fokus bisnis PT Pegadaian adalah gadai, dengan porsi 80%, sedangkan sisanya adalah nongadai termasuk fidusia. Untuk bisnis gadai, sekitar 60% pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dipergunakan untuk kegiatan produktif.

Ketika pengusaha mikro dan kecil, juga masyarakat, menggadaikan aset yang dimiliki, maka orang tersebut memiliki ekspektasi dan komitmen untuk menebus aset yang digadaikan. Mereka yang menggadaikan kebanyakan adalah orang-orang yang memutar uangnya untuk usaha. Artinya, dia memiliki harapan untuk mendapatkan cash flow yang lebih baik. Sebab, jika dia tidak memiliki ekspektasi tersebut, yang dilakukan adalah menjual barang.

Selama masa pandemi dan PSBB, PT Pegadaian melakukan terobosan untuk meringankan beban nasabah. Perseroan membebaskan bunga selama tiga bulan bagi lima juta nasabah dengan pinjaman di bawah Rp 1 juta. Inilah program Gadai Peduli, sebagai bentuk empati dan berbagi beban. Relaksasi semacam ini juga dilakukan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan.

Kita mengapresiasi aksi sejumlah lembaga keuangan yang peduli terhadap kesulitan keuangan masyarakat bawah yang paling rentan terdampak Covid-19. Kita berharap "pahlawan keuangan" yang bersentuhan dengan kelompok ini, termasuk BRI atau PNM bersinergi agar semakin banyak rakyat, termasuk usaha mikro-kecil, yang tertolong.

Apalagi mereka memiliki jaringan kantor, outlet, dan agen yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Ribuan outlet dan ratusan ribu agen yang mereka miliki akan menjadi kekuatan inklusi keuangan yang dahsyat, di samping mampu menggerakkan ekonomi lapis bawah dan informal.

Di sisi lain, saat ini banyak lembaga yang dengan mudah menawarkan jasa pembiayaan kepada masyarakat luas, termasuk peer to peer lending. Semua itu akan memberikan dampak positif, karena mendorong terjadinya kompetisi, tidak saja dalam hal harga atau suku bunga, tetapi juga layanan yang diberikan. Pada akhirnya, masyarakat pula yang diuntungkan.

Dalam konteks itu, lembaga-lembaga keuangan tersebut dituntut menelorkan produk-produk dan layanan yang inovatif, termasuk layanan digital. Transformasi digital untuk produk-produk dan layanan keuangan menjadi keniscayaan, sejalan dengan era new normal dan masifnya penetrasi internet dan smartphone.