Rekor Covid-19 Vs Disiplin Warga

Suara Pembaruan Jumat, 3 Juli 2020 | 08:00 WIB

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 harian mencatat rekor baru pada Kamis (2/7). Seperti diumumkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, penambahan kasus baru sebanyak 1.624, sehingga akumulasi kasus mencapai 59.394. Angka ini menempatkan Indonesia lima peringkat di bawah Tiongkok dalam hal total jumlah kasus.

Selisih kumulatif kasus positif negeri ini dibanding negara yang disebut-sebut sebagai asal mula Covid-19 hanya sekitar 24.000 kasus per Kamis (2/7). Setengah bulan ke depan, jumlah kumulatif kasus di Indonesia bisa melewati negeri panda itu bila laju penambahannya masih sama seperti saat ini, yakni Tiongkok di bawah dua digit sementara Indonesia empat digit.

Di saat rekor jumlah kasus positif tertinggi ada kabar yang menghibur. Penambahan jumlah kasus sembuh di Indonesia meningkat signifikan. Dengan demikian beban perawatan pasien pun berkurang.

Selain itu, tingginya temuan kasus baru bukan semata penularan yang masif melainkan juga karena penelusuran kontak (contact tracing) yang efektif dan makin banyak melalui tes polymerase chain reaction (PCR) serta tes cepat molekuler (TCM). Jangan heran bila di waktu mendatang akan ada kejutan rekor baru lagi.

Kabar positif ini tetap tidak bisa mengaburkan fakta bahwa di luar sana masih banyak orang yang terpapar. Penularan masih terus terjadi. Kenyataan yang memprihatinkan, meski pandemi sudah berlangsung sekitar empat bulan, protokol kesehatan mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, belum menjadi bagian hidup sebagian besar warga.

Tanpa ada perubahan perilaku dari hidup normal menjadi hidup yang berdampingan dengan Covid-19, kurva pandemi bakal terus naik. Di sinilah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memutuskan kebijakan terkait pengetatan atau pelonggaran maupun dalam menyadarkan serta mendisplinkan masyarakat.

Dalam hal kebijakan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar pemda pandai-pandai menggunakan “gas dan rem”. Dalam menggenjot sektor-sektor yang terkait dengan geliat perekonomian jangan sampai kebablasan hingga membuat Covid-19 justru merebak. Arahan Presiden ini bukan pengetahuan baru namun di lapangan ternyata sulit dilaksanakan.

Kita yakin pemda-pemda mampu menyiapkan infrastruktur penunjang protokol kesehatan di berbagai sektor, baik berupa peraturan maupun fasilitas untuk warga. Namun kita perlu ragu dan khawatir, semua kesiapan itu tak berguna karena manusianya tidak memiliki kesadaran akan ancaman penularan virus.

Pemprov Jawa Timur sudah terang-terangan mengakui di depan Presiden Jokowi bahwa berdasarkan survei, ketidaktaatan mengikuti protokol kesehatan warga sangat tinggi, mencapai angka 70 hingga 80%. Hasilnya, Jatim kini menjadi provinsi dengan jumlah kasus kumulatif tertinggi.

Di Jakarta, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi diperpanjang. Pemprov DKI tampaknya tidak mau mengambil risiko kondisi yang sudah kondusif pada awal bulan Juni bakal memburuk. Tentu pertimbangannya bukan semata angka statistik melainkan juga perilaku warganya.

Rasio kasus positif terhadap jumlah orang yang menjalani tes (positivity rate) di bawah 5%, atau sesuai batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dapat melonggarkan pembatasan di suatu wilayah. Angka effective reproduction (Rt) pun sudah di bawah 1 artinya satu penderita belum tentu menularkan ke orang lain. Namun di sisi lain pembukaan tempat umum seperti car free day maupun pasar tradisional tidak dibarengi dengan kesadaran warga mematuhi protokol kesehatan.

Bila sudah jelas tingkat kedisplinan warga mematuhi protokol kesehatan sangat berpengaruh pada naik-turunnya tingkat penularan, mengapa pemerintah tidak mendisiplinkan warga? Penerapan disiplin berupa karantina lokal di kawasan RW atau kampung tertentu, dianggap efektif di DKI Jakarta dan Jatim, dua provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Warga dan aparat saling mengingatkan sehingga terbangun kedisplinan. Sayang penegakan disiplin serupa itu tidak masif dilakukan di tempat-tempat umum.