Ekspansi Kredit

Investor Daily Kamis, 2 Juli 2020 | 07:47 WIB

Presiden Jokowi yang marah melihat seretnya pencairan dana stimulus penanggulangan Covid-19 membuat sejumlah menteri kini bergegas. Wajar memang presiden marah, karena rakyat hingga dunia usaha yang menjerit, terhimpit, ditanggapi biasa-biasa saja oleh para menteri yang lebih mementingkan prosedural di tengah tsunami krisis dahsyat.

Hal itu setidaknya terlihat dari langkah cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang langsung meningkatkan bantuan likuiditas lewat perpanjangan tangan negara, empat bank Himbara. Himpunan Bank Milik Negara ini mencakup PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang memiliki aset dan laba terbesar bank di Tanah Air, kemudian PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Mantan direktur pelaksana World Bank itu berjanji untuk kembali menempatkan dana pemerintah di bank Himbara pada September mendatang, seiring batas waktu penempatan dana pemerintah tahap pertama sebesar Rp 30 triliun dengan jangka waktu tiga bulan, yang berakhir pada Agustus nanti.

Dana pemerintah yang semula ditempatkan di Bank Indonesia tersebut, berikutnya akan dikucurkan dalam bentuk kredit bank ke sektor riil dengan nilai total bisa menembus Rp 188,57 triliun. Artinya, dana tersebut memiliki daya ungkit (leverage) enam kali lipat lebih. Penempatan dana pemerintah di bank itu dimungkinkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memonitor dan mengevaluasi setiap bulan penggunaan dana oleh masing-masing bank BUMN. Jika terbukti efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi, program akan diperpanjang dengan jangka waktu yang lebih lama lagi. Tak hanya itu, sebelum penempatan dana pemerintah tahap kedua pada September nanti, keempat bank pelat merah juga bisa mendapatkan suntikan dana lagi dari pemerintah seiring meningkatnya permintaan kredit.

Himbara pun optimistis tahun 2020 masih bisa mendorong pertumbuhan kreditnya di kisaran 1-5%, di tengah pandemi Covid-19 yang masih meningkat di Tanah Air. Bank BUMN ini berperan strategis mendorong kembali kegiatan ekonomi yang mau tidak mau mesti dilonggarkan karena rakyat butuh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan, plus tak mungkin terus tergantung pada stimulus. Sekaya dan seadidaya apa pun, tidak ada satu negara di dunia yang mampu terus-menerus memberi makan rakyatnya dengan stimulus.

Dari penempatan dana pemerintah tersebut, Himbara akan fokus menyalurkan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor riil padat karya. Ini bertujuan untuk menggerakkan kembali ekonomi yang terpuruk dalam dua kuartal terakhir. Bahkan, pada kuartal II lalu, diperkirakan terkontraksi hingga 3,8%.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai mengucurkan subsidi bunga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, lewat bank Himbara. BRI misalnya, telah menyalurkan stimulus tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahap pertama yang diterima dari pemerintah pada Selasa (30/6), kepada lebih dari 214.000 debitur KUR. Tambahan subsidi bunga ini merupakan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Kriteria utama penerima tambahan subsidi ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 255 Tahun 2020, yakni penerima KUR yang mengalami penurunan pendapatan atau omzet karena gangguan usaha ataupun mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi Covid-19. Selain itu, sampai dengan 29 Februari 2020 atau sebelum pemerintah resmi mengumumkan adanya kasus infeksi Covid-19 Indonesia, memiliki outstanding pinjaman dan kualitas pinjaman yang tercatat performing loan.

Tambahan subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah akan dimasukkan ke rekening pinjaman debitur, tetapi tidak dapat diambil secara tunai, karena untuk cadangan beban pembayaran bunga atau meringankan pembayaran bunga bulan berikutnya. Debitur yang dinyatakan berhak, kemudian akan menerima stimulus tambahan subsidi bunga sebesar 6% dan selama 3 bulan berikutnya sebesar 3% efektif/tahun paling lama sampai 31 Desember 2020.

Langkah-langkah tersebut tentunya harus didukung pula pengucuran cepat dana untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya pada ekonomi, yang total anggarannya Rp 695,20 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk enam sektor, yakni kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.

Apabila diperinci, anggaran untuk dukungan bagi UMKM tersebut terbagi atas enam pos, yakni subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) Rp 1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,40 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rp 1 triliun.

Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi BUMN dan swasta terbagi untuk tiga pos. Perinciannya, pertama adalah penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya Rp 3,42 triliun, yang tidak secara tegas disebutkan apakah ini hanya untuk korporasi swasta ataukah juga untuk BUMN. Sedangkan pos kedua dan ketiga jelas khusus untuk BUMN, yakni berupa Penyertaan Modal Negara Rp 20,50 triliun (Hutama Karya Rp 7,5 triliun, BPUI Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 1,5 triliun, ITDC Rp 0,5 triliun, dan PPA Rp 5 triliun); serta pinjaman Rp 29,65 triliun (Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, Krakatau Steel Rp 3 triliun, Perumnas Rp 0,65 triliun, dan PPA Rp 10 triliun).

Meski sudah ada perbaikan sejak disemprot Presiden Jokowi 18 Juni lalu, namun demikian pencairan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya itu belum banyak kemajuan. Hingga 29 Juni 2020, realisasi stimulus baru 4,68% untuk sektor kesehatan, 34,06% perlindungan sosial, insentif usaha 10,14%, UMKM 22,74%, sektoral kementerian/lembaga dan pemda 4,01%, bahkan untuk pembiayaan korporasi nol.

Oleh karena itu, setidaknya, dana penanganan Covid-19 dan dampaknya ini harus dikebut untuk disalurkan proporsional pada Juli ini. Dengan demikian, pada Agustus sudah terlihat hasilnya yang signifikan, baik berupa penurunan laju penularan Covid-19, membaiknya daya beli masyarakat, maupun pertumbuhan yang kembali bergerak positif didukung ekspansi kredit perbankan.