Insentif Tenaga Kesehatan

Suara Pembaruan Rabu, 1 Juli 2020 | 08:00 WIB

Tak bisa dimungkiri, tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, berada pada garda depan penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa setiap pasien. Mereka telah banyak berkorban, sehingga pantas mendapat penghargaan dari negara. Salah satunya melalui pemberian insentif.

Setelah pandemi Covid-19 merebak dan semakin banyak pasien yang harus dirawat, beban kerja tenaga kesehatan pun menjadi berlipat ganda. Waktu istirahat berkurang drastis. Kewajiban menggunakan alat pelindung diri (APD) ikut menambah beban mereka. Bahkan, sejumlah tenaga kesehatan menjadi korban atas kerja kemanusiaan yang dilakukannya. Sedikitnya 35 dokter dan puluhan perawat meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona dari pasien yang dirawat.

Kenyataan tersebut tentu saja memilukan. Pemerintah tak menutup mata atas pengorbanan tenaga kesehatan. Presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada tenaga kesehatan melalui pemberian insentif. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6 triliun selama enam bulan untuk insentif tenaga kesehatan dan santunan bagi yang meninggal dunia.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, antara lain disebutkan tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lain yang bekerja di rumah sakit khusus dan rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani pasien Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, serta laboratorium. Dokter spesialis mendapat Rp 15 juta sebulan, dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta.

Sayangnya, insentif yang dijanjikan sejak tiga bulan lalu, hingga kini belum sepenuhnya diterima oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut diungkap anggota Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter Eva Sri Diana dalam wawancara dengan BeritaSatu News Channel, Selasa (30/6/2020). Bahkan, ada tenaga kesehatan di lapangan yang tidak tahu apakah mereka mendapat insentif atau tidak, serta sebagian yang bekerja di rumah sakit swasta mengalami pemotongan gaji.

Dalam kasus ini, kita menilai birokrasi, khususnya di Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan tingkat provinsi serta kabupaten/kota, menjadi biang keladi seretnya pencairan insentif bagi tenaga kesehatan. Meski era reformasi telah berlangsung lebih dari 20 tahun, sebagian birokrasi kita belum mau berubah. Mereka tetap mempersulit pencairan dana, meski sebenarnya hal tersebut mudah dilakukan.

Untuk itu, kita mendorong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pencairan insentif tersebut. Menteri kesehatan bisa bekerja sama dengan menteri dalam negeri untuk mendorong kepala daerah dan Dinas Kesehatan setempat lebih agresif menghimpun data tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Data tersebut juga bisa dihimpun dari organisasi profesi dokter, perawat, dan rumah sakit.

Bagi kita, persoalan yang mendesak untuk diselesaikan saat ini adalah pencairan insentif dan kalau perlu untuk jangka waktu enam bulan sekaligus. Peraturan yang masih berbelit-belit bisa diterabas untuk membuktikan bahwa negara benar-benar menghargai jasa tenaga kesehatan yang telah banyak berkorban.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi manipulasi data, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Kita berharap insentif bisa segera dicairkan tanpa harus menunggu keringat tenaga kesehatan mengering, apalagi sudah berada di liang lahad.