# LKPP
Presiden Jokowi menegaskan target 1 juta UMKM masuk dalam e-katalog LKPP harus tuntas tahun ini.
KSP RI mendorong Kemenkeu dan LKPP untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah.
Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada e-katalog LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari sisi teknologi informasi.
LKPP telah melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri dan UMK-Koperasi masuk ke sistem belanja pemerintah.
Jokowi memberikan target 1 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat masuk dalam e-katalog LKPP.
Tren belanja pengadaan pemerintah daerah (pemda) lewat platform Mbizmarket terus meningkat. Mbizmarket telah digunakan lebih dari 25 provinsi di Indonesia.
Kemendagri dan LKPP sepakat minimal 40% alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD berasal dari produk UMKM.
Mendagri Tito Karnavian dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Abdullah Azwar Anas mengatakan, LKPP melakukan transformasi pembuatan e-katalog sehingga mempermudah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda.
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun berpendapat, dibutuhkan off taker atau pembeli dari pemerintah agar UMKM bisa naik kelas.
NEWSLETTER