DIY Belum Berencana Ajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

DIY Belum Berencana Ajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Senin, 6 April 2020 | 07:47 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / Surya Lesmana

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pemerintah DI Yogyakarta (DIY) belum berencana mengajukan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2020 tentang pengajuan PSBB.

Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIY Biwara Yuswantana, Minggu (5/4/2020) mengatakan, bila mencermati pasal 13 Permenkes, pelaksanaan PSBB meliputi, a, peliburan sekolah dan tempat kerja khususnya ASN, sedangkan di DIY sebenarnya sudah berlaku proses belajar online atau belajar dari rumah, dan sistem giliran bagi ASN masuk kantor, sehingga physical distance bisa aplikatif.

“Pembatasan kegiatan keagamaan, sudah berlaku di DIY meski berupa imbauan, realitanya sudah dilakukan. Juga di fasilitas umum, bahkan kegiatan kebudayaan. Tidak ada mantenan (pesta pernikahan), wayangan. Yang belum kan pembatasan moda transportasi, karena secara regulasi itu memang kewenangan Kemhub, artinya sebanarnya, mau PSBB atau tidak realisasinya sudah berlangsung di DIY,” katanya.

Melalui surat edaran (SE) Gubernur DIY, sekolah dilakukan dari rumah dan termasuk masyarakat pemudik, Gubernur juga sudah mengeluarkan SE.“Walau pun itu antisipasi sendiri, tetapi esensinya sama seperti Permenkes. Soal jadi payung hukum, walau bentuknya adalah SE tetapi didukung oleh kelembagaan lain, seperti Polri. Artinya secara subsatansi sudah mewakili,” ujarnya.

Biwara juga memaparkan, jika mengajukan PSBB, apakah DIY akan mulai dari awal.“Inikan berbicara yuridis formal saja, pada tataran realitanya DIY sudah melakukan itu semua,” tegasnya.

Mungkin yang masih jadi persoalan adalah dunia usaha, dalam SE gubernur memang tidak eksplisit menyebutkan, pembatasan dalam bidang usaha, atau hanya berbicara jaga jarak bagi masyarakat di restoran, juga tempat hiburan.

Kepada pemudik, lanjut Biwara, berdasarkan SE No 2/SE/III/2020, Gubernur DIY sudah meminta kepada Pendatang/Pemudik, Pemerintah Desa/Kalurahan/ Kelurahan dan masyarakat luas, untuk ikut menindaklanjuti penetapan status tanggap darurat bencana Corona Virus Disease, mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dan berdasarkan kondisi saat ini,

Pendatang/Pemudik, diwajibkan melakukan isolasi mandin selam 14 hari sejak kedatangan di Yogyakarta. Menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya; menggunakan masker selama isolasi mandiri, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan menghubungi Hotline Center Covid-19 DIY (0274-555585 atau 08112764800) atau fasilitas kesehatan terdekat jika selama masa isolasi mandiri mengalami gejala demam, batuk, pilek dan atau disertai sesak nafas.

Aparat Pemerintah wajib mendata warganya yang baru datang dari kota lain, dan memantau keberadaan pemudik di rumah masing-masing.

Sementara itu, Pemda DIY juga menjadikan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sumber Daya Manusia Kemendagri di Jalan Melati Kulon, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogya sebagai lokasi karantina untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Biwara menjelaskan, khusus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya masalah penolakan sehingga tidak bisa pulang ke tempat tinggalnya, tenaga medis maupun paramedis akan ditempatkan di Pusdiklat Kemendagri dengan kapasitas 140 kamar.
Jika kurang, Pemda DIY akan meminta gedung balai diklat lain seperti di kawasan Kalasan yang merupakan milik Pemerintah Pusat. Sedangkan beberapa tempat lain, lanjut Biwara, yang dijadikan sebagai lokasi karantina pendatang antara lain Asrama Pemuda di Ambarbinangun, Kasihan Bantul, Asrama Haji Sleman.

Kemudian untuk karantina yang menggunakan hotel saat ini belum ada tindak lanjut. Mengingat hal ini baru sebatas pihak hotel yang menawarkan. Menurutnya yang menawarkan tidak hanya hotel milik pemerintah namun juga swasta.

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan perhitungan atau proyeksi anggaran untuk memberikan fasilitas, khususnya logistik. Fokus Pemda DIY saat ini, lanjut Biwara, lebih pada pembahasan ketersediaan tempat. Baik itu gedung pemerintah mau pun instansi lainnya dan juga swasta.

Nantinya, selain untuk ditempati bagi tenaga medis, tempat-tempat yang ditunjuk juga akan digunakan sebagai ruang karantina bagi warga orang dalam pemantauan (ODP) baik itu masyarakat umum maupun pemudik yang sudah masuk ke wilayah DIY.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kader PDIP Lampung Bantu Pemda Cegah Covid-19

“Sesuai dengan intruksi partai, maka setiap kader wajib membantu pemerintah daerah (pemda) untuk perang melawan Covid-19."

NASIONAL | 6 April 2020

Perludem: Perppu Penundaan Pilkada Semestinya Terbit Akhir April

“Ini tidak bisa lama-lama diterbitkan. Akhir April sudah harus ada Perppu itu."

NASIONAL | 6 April 2020

ICJR: Yasonna Semestinya Fokus Bebaskan Pengguna Narkoba, Bukan Koruptor

Dari 260.000 penghuni lapas, sebanyak 130.000 napi narkoba. Pengguna dan pecandu narkoba seharusnya direhabilitasi, bukan dijebloskan ke penjara.

NASIONAL | 6 April 2020

Kasus Covid-19 di DIY Capai 35 Orang, 6 Sembuh

Penambahan kasus positif, (kasus DIY 36), laki-laki 18 tahun warga Gunungkidul yang baru pulang studi di Jakarta.

NASIONAL | 6 April 2020

Kasus Positif Virus Corona Papua Bertambah 8 Orang, Total 26 Kasus

Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Provinsi Papua kembali bertambah. Tercatat ada tambahan 8 kasus, sehingga total menjadi 26 kasus positif.

NASIONAL | 6 April 2020

Plt Wali Kota Medan Dinyatakan Negatif Covid-19

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, yang sebelumnya masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP), akhirnya dinyatakan negatif dari virus "corona".

NASIONAL | 5 April 2020

PDP Virus Corona di Bengkulu Meninggal Dunia

Satu lagi pasien pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona atau Covid-19 warga Kota Bengkulu, usia 55 tahun, meninggal dunia pada Minggu (5/4/2020) dini hari.

NASIONAL | 5 April 2020

Ketua MPR: Cegah Timbul Masalah Baru, Persiapan PSBB Daerah Harus Komprehensif

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong para gubernur, bupati dan wali kota untuk menggunakan wewenang mengajukan permohonan PSBB dengan bijaksana.

NASIONAL | 5 April 2020

Petrotekno Sumbang Alkes untuk Satgas Covid-19

Petrotekno memberikan bantuan berupa rapid test, masker, infrared thermometer, dan poster seruan 'Sosialisasi Pencegahan Covid 19.

NASIONAL | 5 April 2020

8 Pasien Positif Corona di Jatim Sembuh

Kedelapan pasien corona yang dinyatakan sembuh tersebut masing-masing di Surabaya dan Malang.

NASIONAL | 5 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS