Mendes Usul Skripsi Mahasiswa Diganti Pengabdian di Desa
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Mendes Usul Skripsi Mahasiswa Diganti Pengabdian di Desa

Selasa, 18 Februari 2020 | 20:43 WIB
Oleh : Stefi Thenu / LES

Semarang, Beritasatu.com - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memunculkan ide baru untuk mempercepat pembangunan desa. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Abdul Halim menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan, namun bisa diganti dengan pengabdian di desa-desa tertinggal.

"Saya mengusulkan agar mahasiswa tidak hanya membuat skripsi sebagai persyaratan meraih predikat sarjana, gantinya skripsi, mahasiswa bisa mengabdi di desa untuk aplikasi ilmunya dan membantu desa semakin cepat berkembang," ungkap Abdul Halim saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Semarang, Selasa (18/2/2020).

Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan kepada Kemdikbud dan disambut baik karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemdikbud.

Usulan itu menurutnya sudah ditindaklanjuti oleh Kemdikbud. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk merealisasikan program ini.

"Jadi nanti para kepala desa, bisa memanfaatkan program ini. Mahasiswa yang datang, bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah desa dan menyusun program-program pembangunan di desa," tegasnya.

Ide tersebut disambut antusias oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, ide tersebut usulan yang sangat bagus, agar pembangunan di desa semakin cepat. "Ini ide yang sangat bagus. Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju," kata Ganjar.

Berbagai persoalan desa, lanjut Ganjar, bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Apabila seluruh desa dapat didampingi rutin dan berkelanjutan, maka semua pasti akan lebih mudah.

"Karena pasti berbasis risset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang kongkret," terangnya.

Di Jateng, potensi sumber daya pendidikan tinggi sangat besar. Beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.

"Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna," tuturnya.

Dalam acara Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto, Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan jajaran tamu penting lainnya. Seluruh kepala desa, camat, bupati/wali kota juga hadir dalam acara tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UNY Terapkan Bayar Kuliah Pakai OVO di Tokopedia

Hanya dengan sedikit klik lalu bayar menggunakan saldo OVO ataupun metode lain.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Kepala BPIP: Agama dan Pancasila Tak Terpisahkan

Yudian menyatakan, agama dan Pancasila justru tidak terpisahkan.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Menag: Kisruh Gereja di Karimun Bukan Masalah Intoleransi

Dari hasil tinjauan di lapangan ditemukan bahwa persoalan Gereja Santo Joseph bukanlah terkait masalah intoleransi, melainkan masalah izin mendirikan bangunan.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Murid Tidak Boleh Dipaksa Bayar SPP dengan Gopay

Pembayaran SPP menggunakan Gopay juga harus diatur melalui regulasi lebih lanjut sebelum jadi semakin membesar.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Puan: Pemerintah dan DPR Harus Satu Persepsi Soal Iuran BPJS

Puan mengatakan bahwa jika pemerintah harus menaikkan BPJS kesehatan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Polisi Bekuk Penipu Penjualan Masker

NL melakukan penipuan penjualan masker. Dia telah menerima uang muka pembelian masker namun barang tersebut tak pernah dikirim.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Sosialisasi dan Edukasi Virus Korona Dianggap Penting

Menurut Intan, pemantauan WNI termasuk warga negara asing (WNA) Tiongkok di Indonesia harus dilakukan.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Pemerintah Sedang Siapkan Keppres Status untuk Mantan ISIS

Setelah rampung, pemerintah akan umumkan seperti apa status kewarganegaraannya.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Meski Ditolak DPR, Pemerintah Ngotot Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku proses cleansing data akan diselesaikan dalam waktu cepat.

NASIONAL | 18 Februari 2020

Polri: Honggo Wendratno Dapat Permanen Residen

“Informasi terakhir mereka (Honggo) kan sudah permanen residen di negara tertentu kan,” kata Direktur Tipideksus Brigjen Daniel Tahi Monang Silotonga.

NASIONAL | 18 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS