INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Kamis, 22 Agustus 2019 | 22:03 WIB
Oleh : Jeis Montesori / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus satu suara, solid, sehingga penuntasan RUU ini bisa dilakukan.

“Kami kaget juga, ternyata menjelang rampung, loh, kok ternyata banyak keberatan dari kementerian lain. Yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan,” ujar Sutriyono, Kamis (22/8/2019) menjawab pertanyaan sekitar RUU Pertanahan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, memang awalnya ketika RUU ini akan dibahas, Surat Presiden (Surpres) menyebutkan tiga kementerian yang mambahas RUU ini yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, belakangan ternyata RUU ini juga sangat berkaitan dengan tugas dan kewenangan kementerian lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemhan).

“Saya dengar hari ini (Kamis-red), semua kementerian terkait itu tengah menggelar pertemuan untuk membahas RUU Pertanahan ini . Kita berharap dari pertemuan itu ada titik temu. Kan sama-sama pemerintah,” ujar Sutriyono.

Ditegaskan Sutriyono, kita sangat membutuhkan UU Pertanahan yang komprehensif, sebab ini menjadi penyempurnaan dari UU Pokok Agraria (PA) tahun 1960. “Kan sudah lama sekali UU PA itu. Ini inisiatif DPR, jadi kalau selesai merupakan legacy DPR,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Selasa malam (20/8/2019) Wapres Jusuf Kalla (JK) yang diminta bantuannya oleh Presiden untuk menuntaskan RUU Pertanahan ini, juga telah mengumpulkan menteri terkait untuk membicarakan RUU pertanahan yakni Mendagri Tjahjoi Kumolo, Menteri ATR/kepala BPN Sofyan Jalil, Menhan Riamizard Ryacudu, Menteri ESDN Ignasius Jonan, Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan juga KKP.

Pada Pertemuan itu Wapres meminta tiap kementerian untuk menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugas nya dengan kaitan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan. Kemudian JK meminta Menko Perekonomian untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan antar kementerian dan lembaga.

Sementara anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Golkar, firman Subagyo mengatakan, dirinya mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Surpres (surat presiden) baru guna merevisi Surpres sebelumnya, karena, jika kementerian mengusulkan masukan baru dan membahasnya lagi ke DPR, sebaiknya memang harus ada Surpres baru.

“Dengan Surpres baru dan pembahasn melibatkan semua kementerian, pembahasan RUU Pertanahan akan lebih lancar dan cepat selesai,” ujar politisi senior Partai Golkar ini .



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hati-hati! Ada Surat Palsu Seleksi Pegawai KPK Beredar di Bali

Masyarakat diminta mewaspadai adanya surat seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kerusuhan di Papua Terkait Persoalan Diskriminasi Sosial

Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan identitas kepapuaan menjadi sorotan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kelompok Tertentu Dianggap Cemas, karena Pemerintah Bangun Papua

Kelompok tertentu di Papua dianggap merasa terganggu dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kegiatan Belajar dan Aktivitas Perekonomian di Papua Normal Kembali

Aktivitas perekonomian juga mulai normal. Pasar Sanggeng dan pasar tradisional Wosi kembali dibuka.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kota Surabaya Raih Predikat Best City

Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam kemampuan bahasa Inggris.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Presiden Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Tindak Oknum Aparat Berbuat Rasisme

Panglima TNI dan Kapolri diminta menindak oknum aparat keamanan, jika memang melakukan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Situasi Keamanan di Fakfak Mulai Kondusif

Meski situasi keamanan kondusif, aktivitas perekonomian di Fakfak masih lumpuh. Sejumlah bank dan pusat perbelanjaan masih libur.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kemsos-Kemdagri dan KPK Sepakat Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) untuk mendorong aksi utilitas NIK dalam perbaikan tata kelola pem

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Extramarks Catatkan Rekor Dunia Baru

Gapura Garuda Pancasila dikembangkan dalam 8 hari oleh 45 seniman dengan berbagai latar belakang budaya.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Pemerintah dan Panglima TNI Temui Tokoh Adat Papua

Pertemuan yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019) siang, untuk menjaga Kota Sorong tetap aman dan damai.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS