Merealisasikan Insentif bagi Industri Pers
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Merealisasikan Insentif bagi Industri Pers

Tajuk: Suara Pembaruan

Senin, 27 Juli 2020 | 08:00 WIB

Industri pers tak luput dari dampak pandemi. Ketika bisnis lesu akibat berbagai pembatasan sosial saat Covid-19 melanda, industri pers pun perlahan tapi pasti turut serta meredup. Roda perusahaan pers tidak jalan bila sumber utama berupa iklan dari indutri lainnya berkurang drastis. Bahkan industri pers yang mengandalkan donasi publik, seperti yang sudah diterapkan oleh sejumlah media massa di Eropa dan Amerika, pun terkena imbas. Masyarakat lebih mementingkan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak ketimbang kebutuhan akan informasi.

Dalam situasi seperti ini kita menilai sangat tepat bila negara turun tangan membantu industri pers. Kita mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan insentif bagi industri media di tengah pandemi Covid-19.

Perhatian pemerintah ini tak lepas dari komunitas media massa di Tanah Air yang menyuarakan perlunya insentif bagi industri media. Aspirasi yang diusung adalah mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19 untuk perusahaan pers. Dengan begitu, media massa tetap bisa bernapas karena mendapatkan pemasukan manakala iklan dari berbagai industri tengah seret.

Negara juga didorong memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan media cetak, subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers, memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui bank BUMN untuk perusahaan pers.

Negara juga diminta menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat. Selain itu negara didorong memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Microsoft, dan Facebook.

Pada pertemuan akhir pekan lalu antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, serta Dewan Pers, pemerintah memberikan lampu hijau akan teralisasinya insentif yang diharapkan dunia pers. Beberapa insentif sudah diputuskan dan sisanya masih akan dibahas karena menyangkut lembaga lain serta menunggu skema intensif secara general, bukan hanya industri pers.

Pemberian insentif kepada industri pers ini membuktikan bahwa negara –melalui penyelenggara negara– masih menjaga dan mempertahankan pers, yang di alam demokrasi ideal berfungsi sebagai pengontrol. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak dibiarkan tumbang.

Sebuah penelitian tahun lalu menyebutkan bahwa sepertiga masyarakat kita menerima hoaks setiap hari. Separuh dari jumlah itu menerima berita bohong lebih dari sekali dalam sehari. Media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan untuk menyebar hoaks, disusul aplikasi percakapan atau chatting.

Pada masa pandemi seperti sekarang ini, hoaks ternyata masih merajalela. Tema persaingan politik di masa suksesi kepemimpinan tahun lalu kini beralih menjadi tema kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan Kemkominfo dalam berbagai kesempatan harus mengklarifikasi berita bohong yang cenderung menghambat penanganan pandemi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa peran pers masih dibutuhkan di era digital di mana hoaks merajalela. Tentu pers yang dimaksud adalah pers yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pers pun berfungsi sebagai pengontrol dan bahkan mata serta telinga negara yang memudahkan penyelenggara negara melihat kenyataan di lapangan dari sudut pandang berbeda. Di masa pandemi, laporan media massa mengenai karut marut data penerima bantuan sosial atau kelambanan laporan kondisi terkini warga yang terpapar Covid-19, bisa menjadi pembanding laporan aparat pemerintah di lapangan.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyebutkan pers adalah pilar ke-4 demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Insan pers baik yang berada di media massa baik cetak maupun elektronik, memiliki peran dan andil besar bagi tegaknya hukum dan demokrasi. Karena itu ekosistem dan industri media harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima kualitas informasi yang baik.

Pada akhirnya, kita berharap bahwa lampu hijau insentif bagi industri pers cepat terealisasi. Jangan seperti yang sudah-sudah, Presiden harus marah karena kucuran stimulus lambat akibat birokrasi yang panjang dan berbelit.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS