Pilkada di Tengah Pandemi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pilkada di Tengah Pandemi

Tajuk: Suara Pembaruan

Kamis, 23 Juli 2020 | 08:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini berlangsung di 270 daerah, yakni di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada tentu sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu hal yang menonjol adalah petahana lebih diuntungkan akibat kondisi perekonomian yang terpuruk, sehingga sebagian calon tak memiliki cukup modal atau dukungan dana dari pihak-pihak yang selama ini sering menjadi sponsor kandidat tertentu. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan pilkada oleh Bawaslu dan Panwaslu menjadi hal penting agar pilkada tetap berlangsung fair.

Indikasi pemanfaatan jabatan untuk berkampanye lebih dini, sekaligus mendongkrak popularitas, mulai terlihat dilakukan beberapa kepala daerah atau wakilnya. Mereka memanfaatkan bantuan sosial (bansos) berupa paket bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang menggunakan dana APBN dan APBD selama masa pandemi untuk kepentingannya. Tas atau kardus yang berisi bahan kebutuhan pokok diberi foto atau label dari petahana. Ada juga yang menyisipkan surat berisi pesan tertentu yang ditandatangani petahana.

Tak hanya bahan kebutuhan pokok, bantuan lain, seperti uang tunai dan anggaran lain yang ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga bisa diarahkan kepada penerima tertentu yang diperkirakan mendukungnya dalam pilkada.

Sejak awal Bawaslu telah mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang dilakukan petahana yang ingin menjabat dua periode, dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Bawaslu telah menyiapkan lima strategi untuk mengawasi kemungkinan kecurangan oleh petahana. Pertama, mengirim surat ke semua daerah yang melakukan Pilkada Serentak 2020 untuk mengawasi penyaluran bansos. Kedua, menindaklanjuti semua laporan dugaan pelanggaran pilkada yang masuk ke Bawaslu.

Kemudian, ketiga, mengajak partisipasi publik dalam mengawasi penyaluran bansos. Keempat, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi pembagian bansos, terutama mencegah korupsi, serta kelima, mendorong gerakan antipolitik uang dan politisasi bansos.

Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan pasangan calon kepala daerah melakukan pelanggaran pilkada, seperti politik uang atau pelanggaran lain dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Dalam Pasal 71, antara lain disebutkan kepala daerah (petahana) dilarang melakukan penggantian pejabat serta menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Dalam tahapan pilkada, penetapan peserta dilakukan pada 23 September 2020. Artinya, Bawaslu berhak mengadili petahana yang melakukan pelanggaran sejak 23 Maret 2020.

Peluang yang diberikan UU Pilkada hendaknya dimanfaatkan maksimal oleh Bawaslu. Bagi kita, pilkada merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah. Integritas calon kepala daerah merupakan hal penting, di samping kapabilitas.

Meski secara teori petahana lebih diuntungkan, kita tetap mendorong calon-calon potensial di daerah untuk mengajukan diri sebagai calon. Parpol hendaknya terus mencari calon potensial di luar petahana untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Untuk itu, kita kembali mengingatkan parpol agar konsisten meniadakan mahar politik saat merekrut calon kepala daerah seperti yang sering disampaikan elitenya. Mahar politik akan menutup pintu bagi calon berintegritas dan kapabel, tetapi minim modal. Parpol yang sukses mengorbitkan calon kepala daerah yang berintegritas dan kapabel pasti mendapat tempat di hati rakyat. Kesuksesan parpol dalam pilkada akan berbanding lurus dengan hasil pemilu legislatif.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS