Birokrasi yang Produktif
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Birokrasi yang Produktif

Tajuk: Suara Pembaruan

Senin, 20 Juli 2020 | 08:00 WIB

Agenda reformasi birokrasi sejak lama digaungkan pemerintah. Namun, selama lebih dari satu dekade, agenda itu belum menunjukkan hasil. Hal ini mengingat persoalan di birokrasi kita sangat kompleks, mulai dari banyaknya jabatan struktural, banyaknya lembaga nonkementerian yang mengakibatkan tumpang tindih prosedur dan kewenangan, hingga aparat birokrasi yang tidak memiliki semangat melayani publik, inovasi, dan banyak bermental koruptif.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), reformasi birokrasi terus berlanjut, dan menjadi salah satu elemen penting. Hal ini bertitik tolak dari keinginan Presiden untuk mendongkrak daya saing investasi nasional yang rendah, di mana birokrasi menjadi faktor penentu.

Saat ini, ada dua pendekatan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), yakni perampingan eselon di pemerintahan, serta perampingan lembaga non-struktural. Untuk elemen pertama, yakni eselon di pemerintahan, kita mengenal eselon I hingga IV, dan itu berlaku baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

Gemuknya jumlah eselon di pemerintahan, terbukti membuat birokrasi menjadi lamban. Hal ini membuat aparatur pemerintah kurang gesit dan tumpul daya inovasinya dalam merespons berbagai perubahan dalam pelayanan publik yang semakin menuntut efisiensi dan efektivitas.

Di sisi lain, banyaknya pejabat struktural sebagai konsekuensi dari pengisian jabatan eselon, menciptakan birokrat yang tidak produktif. Indikator kinerja juga tidak optimal. Tak hanya itu juga memperpanjang rentang pengambilan keputusan.

Langkah pemerintah sudah tepat, yakni memangkas eselon, dengan mengalihkan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional, indikator kinerjanya menjadi lebih terukur sehingga bisa mendorong birokrasi yang inovatif, lincah, dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik.

Agenda ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut Menpan dan RB Tjahjo Kumolo, 60% perampingan eselon telah tuntas. Ditargetkan akhir tahun ini sudah selesai semuanya.

Secara simultan, pemerintah juga mengevaluasi lembaga nonstruktural. Sebelumnya terdapat 121 lembaga non-struktural. Sejak 2014, pemerintah telah membubarkan 23 lembaga. Dengan demikian tersisa 98 lembaga nonstruktural, yang terdiri dari 71 lembaga yang dibentuk dengan UU, 6 lembaga yang dibentuk dengan peraturan pemerintah, serta 21 lembaga berdasarkan perpres dan keppres.

Keberadaan banyak lembaga tersebut membuat birokrasi tidak efisien. Bahkan banyak lembaga yang nyaris tak terdengar di telinga publik. Akibatnya, kinerjanya pun tidak dapat diukur. Alhasil terjadi pemborosan anggaran besar-besaran.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji pembubaran 18 lembaga. Lembaga yang segera dibubarkan adalah yang fungsinya bisa diintegrasikan ke kementerian dan yang pembentukannya berdasarkan perpres atau keppres karena relatif lebih mudah yang menjadi domain eksekutif.

Secara umum, dampak yang ditimbulkan dari perampingan eselon dan lembaga nonstruktural tersebut adalah lahirnya birokrasi yang ramping dan lebih produktif. Secara khusus, upaya tersebut akan berkonsekuensi pada penghematan anggaran. Kempan RB memperkirakan akan ada penghematan hingga Rp 20 triliun dari perampingan tersebut. Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah memerlukan anggaran yang besar untuk menangani pandemi dan menyelamatkan ekonomi yang terdampak. Penghematan anggaran tersebut bisa direalokasi untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Reformasi birokrasi tentu tak cukup hanya menyehatkan obesitas eselon dan kelembagaan. Hal yang jauh lebih penting adalah membenahi sikap mental 4,2 juta aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi. Sebab, birokrasi merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan negara di segala bidang kehidupan. Sebagai pelayan publik, birokrasi bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam tataran operasional. Dengan demikian, segenap kebijakan pemerintah ditentukan oleh kinerja birokrasi.

Bisa dibayangkan, jika birokratnya lamban, tidak responsif, dan koruptif, operasionalisasi seluruh kebijakan dipastikan tidak seperti yang diharapkan. Akibatnya, pembangunan tak memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, perlu diciptakan etos kerja profesional, seperti memberlakukan merit system, yakni memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada yang berprestasi dan sebaliknya memberi sanksi tegas bagi yang berkinerja buruk atau menyalahgunakan wewenang. Semua langkah itu harus dilakukan jika kita ingin memiliki birokrasi lebih produktif.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS