Penegakan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Penegakan Protokol Kesehatan

Tajuk: Suara Pembaruan

Sabtu, 18 Juli 2020 | 08:00 WIB

Kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia tak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Setelah sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagian masyarakat beranggapan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan sebelum PSBB bisa boleh dijalankan lagi. Mereka seolah lupa bahwa kebiasaan lama sebelum pandemi Covid-19 tak sepenuhnya bisa dilakukan lagi. Inilah masa yang disebut sebagai new normal (normal baru) atau ada yang menyebutnya sebagai adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sampai Jumat (17/7) mencapai 83.130. Dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia menempati peringkat 26 dunia berdasarkan data Worldometers. Peringkat 25 ditempati Tiongkok dengan jumlah kumulatif 83.622.

Dengan penambahan 1.000 kasus per hari di Indonesia, sedangkan Tiongkok--negara pertama yang melaporkan kasus Covid-19--hanya bertambah kurang dari 100 kasus sehari, dapat dipastikan peringkat Indonesia berada di atas Tiongkok. Jumlah tersebut akan bertambah signifikan hingga di atas 100.000, bahkan 200.000 kasus, apabila puncak Covid-19 di Indonesia terjadi pada Agustus atau September 2020.

Tak heran apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Awal pekan ini di Istana Merdeka Jakarta, Jokowi menyatakan pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jokowi mengutip hasil survei di salah satu provinsi yang menunjukkan sekitar 30% warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan, 70% warga tidak menggunakan masker.

Saat mengumpulkan 34 gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7), Jokowi menyatakan segera mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai payung hukum bagi para gubernur untuk membuat peraturan gubernur yang memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kita mendukung sikap Presiden Jokowi untuk mengeluarkan inpres dengan tujuan menegakkan protokol kesehatan. Langkah Jokowi hendaknya diikuti seluruh gubernur agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan di wilayahnya.

Sejauh ini memang para pelanggar protokol kesehatan telah menerima sanksi, yakni sanksi sosial dan denda. Namun, sanksi tersebut belum memberikan efek jera secara signifikan. Oleh karena itu, kita mendorong agar sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan diperberat dengan memperbesar nilai denda atau menjalani hukuman kurungan paling lama tiga bulan karena melakukan tindak pidana ringan (tipiring).

Setidaknya ada tiga lokasi yang menjadi sasaran utama penerapan protokol kesehatan, yakni pasar, angkutan umum, dan ruang terbuka publik. Hingga saat ini, pasar menjadi salah satu klaster penyebaran Covid-19. Setelah menjalani swab test, para pedagang di berbagai pasar tradisional di Indonesia diketahui tertular Covid-19.

Untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di pasar, kita mendorong pengawasan lebih ketat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan perlu melibatkan polisi dan tentara. Setiap pedagang yang berjualan harus dipastikan sehat. Tak hanya masker, pedagang wajib memakai pelindung wajah (face shield). Selain itu, tempat cuci tangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Apabila ada yang melanggar, selain sanksi denda atau kurungan, bisa ditambah sanksi larangan berjualan untuk jangka waktu tertentu.

Para pengguna angkutan umum atau yang berada di ruang terbuka publik perlu diberi sanksi lebih keras apabila tidak mengenakan masker. Apabila sanksi denda tak terlalu memberi efek jera, hukuman kurungan bisa menjadi pilihan. Sanksi tersebut hendaknya dipandang sebagai upaya mendidik dan mendisiplinkan masyarakat agar lebih patuh menjalankan protokol kesehatan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS