Babak Baru Kasus Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Babak Baru Kasus Djoko Tjandra

Tajuk: Suara Pembaruan

Kamis, 16 Juli 2020 | 08:00 WIB

Buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra kembali membuat pusing aparat penegak hukum di Indonesia. Setelah disebut mampu melenggang di Tanah Air tanpa terdeteksi, kini Djoko diduga mendapatkan bantuan perwira tinggi (pati) Polri untuk bisa kembali melarikan ke Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra ini tentu menjadi pukulan berat bagi aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Kasus ini menjadi sorotan publik Tanah Air yang berharap agar aparat penegak hukum menunjukkan kinerja yang bagus dalam memburu para buronan pencuri uang negara.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan kembali mengaktifkan Tim Pemburu Koruptor. Namun, upaya itu mendapatkan pukulan saat beberapa hari lalu beredar surat jalan yang diberikan petinggi di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri kepada Djoko Tjandra.

Pada surat jalan itu tertulis nama Djoko sebagai “Joko Soegiarto Tjandra”. Joko dalam surat itu berposisi sebagai konsultan yang akan bepergian ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19 Juni 2020 dan akan kembali pada 22 Juni 2020. Untuk bepergian ke Pontianak, tertulis di surat itu bahwa Joko menggunakan pesawat.

Seperti diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali tahun 1999. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat sewa dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Belakangan ini publik dihebohkan dengan kabar keberadaan Djoko Tjandra di Indonesia mulai 12 Mei 2020 hingga 27 Juni 2020. Buronan kasus korupsi itu juga telah mendapatkan KTP elektronik, paspor baru, mendapat status bebas dan tidak dicekal, bahkan bisa mengajukan PK atas kasusnya di PN Jakarta Selatan.

Saat pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha memburu kembali Djoko, beredar surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo, yang diduga kuat sebagai upaya membantu pelarian Djoko Tjandra ke Malaysia melalui Kalimantan. Prasetijo pun langsung dicopot dari jabatannya pada Rabu (15/7/2020).

Sebelum menjadi Korwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo berdinas di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Divisi Hubinter ini membawahi Ses NCB yang mengeluarkan red notice terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Sejak 2014, nama Djoko “hilang” dari red notice Interpol tersebut, sehingga muncul dugaan keterlibatan Brigjen Prasetijo dalam kasus “hilangnya” nama Djoko Tjandra.

Kita mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis, Bareskrim, dan jajaran Polri yang langsung mengambil langkah tegas terhadap Brigjen Prasetijo. Publik berharap tim investigasi internal itu benar-benar bisa mengungkap dalang dari pelarian Djoko Tjandra.

Ini tentu pekerjaan berat bagi Polri dan lembaga penegak hukum lain. Namun, publik menunggu pengungkapan kasus ini secara tuntas. Apalagi, keberadaan Djoko Tjandra di dalam negeri, yang terkesan bisa melenggang bebas, menjadi pukulan yang sangat berat bagi penegakan hukum di Tanah Air.

Keberhasilan Polri dan lembaga penegak hukum lain dalam mengungkap kasus ini secara tuntas akan membuat citra institusi-institusi tersebut semakin baik di masyarakat. Pengungkapan kasus ini juga menjadi momentum yang baik untuk memperlihatkan bahwa Polri, Kejaksaan, dan lembaga terkait lain adalah institusi yang memiliki integritas tinggi.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS