Penundaan Pembahasan RUU Ciptaker
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Penundaan Pembahasan RUU Ciptaker

Tajuk: Suara Pembaruan

Senin, 27 April 2020 | 08:00 WIB

Keputusan bersama antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja (Ciptaker) klaster ketenagakerjaan patut diapresiasi. Selain memiliki waktu yang cukup panjang untuk mendalami RUU tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan, pemerintah dan DPR juga bisa lebih fokus menghadapi persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni pandemi Covid-19.

Setelah menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker, pemerintah dan DPR juga memiliki waktu yang cukup panjang untuk meneruskan dialog dengan kalangan pekerja. Selain itu, pembahasan ke depan akan lebih fokus pada tumpang tindih aturan, banyaknya pintu perizinan, serta birokrasi yang berbelit hingga mengalami surplus aturan.

Keputusan bersama antara pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Di sela-sela rapat kabinet terbatas yang digelar pada Jumat (24/4/2020), Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyampaikan ke DPR keputusan untuk menunda pembahasan tersebut.

Menurut Presiden Jokowi, dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. Pemerintah dan DPR juga akan memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan bahwa dirinya telah meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menunda pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan pada RUU Ciptaker. Puan mengatakan, pembatalan pasal-pasal itu dilakukan agar DPR bisa mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya dari kalangan pekerja. Selain itu, semua pihak saat ini bisa lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan pemerintah dan DPR diambil setelah sejumlah serikat pekerja menyatakan akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa jika pemerintah dan DPR tetap membahas klaster ketenagakerjaan di dalam omnibus law RUU Ciptaker itu. Para buruh mengatakan, mereka akan berunjuk rasa pada Hari Buruh 1 Mei nanti.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR yang akhirnya menunda pembahasan RUU Ciptaker tersebut. Menurut Andi Gani, Presiden Jokowi telah mendengarkan apa yang menjadi keinginan para buruh dan pekerja di Tanah Air.

Semula, KSPSI, KSPI, dan KSBSI, yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), berencana berunjuk rasa untuk menolak pembahasan RUU Ciptaker. Namun, kata Andi Gani, dengan adanya keputusan Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan RUU itu, MPBI memutuskan untuk membatalkan rencana aksi besar-besaran di seluruh Indonesia tersebut.

Sejumlah perwakilan MPBI juga sudah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu (22/4/2020) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Ciptaker itu. Ada tiga tuntutan yang disampaikan MPBI kepada Presiden Jokowi, yakni RUU Ciptaker ditunda dan pemerintah berfokus menangani pandemi Covid-19, pemerintah mencabut RUU Ciptaker dari DPR dan merumuskan ulang bersama para buruh, serta klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Ciptaker.

Kita tentu mengapresiasi sikap pemerintah dan DPR yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker. Apalagi, keputusan itu diambil setelah dilakukan dialog dengan para buruh.

Saat ini, pemerintah dan DPR memang sebaiknya fokus pada upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. Dampak negatif dari pandemi itu, khususnya di bidang ekonomi, sangat membutuhkan keseriusan dan pemikiran yang mendalam dari pemerintah dan DPR.

Jika dilanjutkan, pembahasan RUU Ciptaker tentu akan menimbulkan kegaduhan sosial dan politik yang tidak penting saat ini. Kegaduhan seperti itu justru akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.

Kita juga mengapresiasi sikap para serikat pekerja yang tidak jadi menggelar unjuk rasa pada 1 Mei nanti. Di tengah pandemi Covid-19, aksi unjuk rasa yang dihadiri puluhan atau ratusan ribu orang tentu akan memunculkan potensi penyebaran virus corona secara masif.

Kita berharap agar pemerintah dan DPR saat ini fokus menangani warga negara yang terkena dampak dari Covid-19. Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya untuk membagikan bantuan sosial, baik yang berupa paket sembako maupun bantuan tunai, agar tepat sasaran. Apalagi, saat ini distribusi paket sembako masih amburadul.

Pemerintah dengan diawasi DPR juga harus benar-benar fokus mengimplementasikan berbagai kebijakan terkait upaya untuk menangani dampak Covid-19. Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa alokasi tambahan belanja APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun benar-benar terealisasi dengan baik.

Penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan berbagai kalangan masyarakat yang terdampak Covid-19, mulai dari masyarakat miskin hingga sektor swasta. Dengan demikian, ketika pandemi Covid-19 berakhir, kita tidak hanya bisa kembali bangkit, tetapi juga langsung berlari kencang.


BAGIKAN


BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS