Komisi II Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Komisi II Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung

Jumat, 15 November 2019 | 07:00 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan berbagai kelompok fraksi di DPR sepakat untuk mengkaji lebih jauh wacana evaluasi pilkada langsung. Walau demikian, diingatkan juga bahwa evaluasi itu bukan berarti otomatis pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPR/DPRD.

Doli mengatakan berbagai fraksi di Komisi II sudah sepakat bahwa dalam setahun pertama tugasnya, akan dilakukan pembahasan soal penyempurnaan revisi undang-undang terkait pemilu. Sebab 20 tahun reformasi sejak 1998, sudah dilaksanakan lima kali pemilu. Namun selalu dilakukan eksperimen untuk mengetahui sistem politik paling kompatibel buat Indonesia.

"Jadi dalam konteks itu saya kira semua kita sepakat akan melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah kepemiluan kita, baik itu evaluasi terhadap pelaksanaan pileg, Pilpres, termasuk pilkada," kata Doli dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Masalahnya, kata Doli, pihaknya merasa terpojok dengan opini yang dimunculkan bahwa seakan pilkada langsung akan dihapuskan. Lalu semua pemilihan akan dilaksanakan di DPRD seperti praktik di era sebelumnya.

"Kok kita kemudian sudah mengambil kesimpulan bahwa nanti Pilkada langsung itu harus juga dikembalikan ke DPRD? Karena kan bisa kalau kita melakukan evaluasi dan melakukan kajian, opsi-opsinya bisa banyak," kata Doli.

Baginya, ada empat masalah dalam pilkada langsung sebagai bahan untuk memulai kajian. Yakni pilkada langsung disebut mahal serta tak efisien. Kedua, keraguan bahwa pilkada langsung belum bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang kompeten.

Ketiga, apakah hasil dari Pilkada yang mahal itu bisa menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, bersih, dan tidak korupsi. Serta mampu memperkuat pelayanan publik. "Inikan juga yang menjadi isu," imbuhnya.

Keempat apakah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada itu betul-betul membuat pendidikan politik masyarakat itu meningkat. "Atau misalnya malah terjadi politik transaksional, politik uang dan sebagainya," ujar Politikus Golkar itu.

Atas keempat hal itulah semua pihak sepakat melakukan kaji ulang, ujar Doli. Yang jelas sudah ada berbagai opsi yang bisa menjadi acuan diskusi. Pertama, pilkada dipertahankan di wilayah kabupaten/kota demi sejalan dengan konsep otonomi daerah. "Provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat," imbuhnya.

Kedua, berbasis teori asimetris, ada pendapat politik uang tak terjadi di masyarakat perkotaan yang rasional. Maka pilkada langsung hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang penduduknya berpendidikan tinggi dan rasional.

Opsi ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung tetapi ada aturan-aturan yang secara spesifik untuk menutupi keempat isu dimaksud di awal.

"Nah baru opsi yang keempat mungkin bisa kita kembalikan ke DPRD. Tapi intinya, saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga kita mendapatkan satu keputusan yang tepat," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menyatakan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada selama ini wajib dilakukan. Namun dirinya menekankan evaluasi itu harusnya hanya menyangkut pembebanan anggaran, disain tahapan, serta pemaknaan akan kedaualatan rakyat.

Baginya, pilkada langsung muncul karena pilkada melalui DPRD dianggap tak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan pilkada langsung, partisipasi masyarakat terjadi dengan luar biasa.

"Masyarakat menjadi melek politik, mulai dari tim sukses sampai penyelenggara pemilu, mulai tingkat TPS sampai tingkat pusat. Jadi kalau lapangan pekerjaan luar biasa, percetakan-percetakan itu , termasuk iklan-iklan, iklan di TV maupun di radio. Kemudian lembaga survei," beber Thomafi.

Politikus PKB itu mengutip data bahwa pada pilkada 2017, belanja iklan di televisi mencapai Rp 43 miliar.

Masalahnya, sebagai pelaku langsung dunia politik, Arwani menilai memang ada pergerakan dari sisi partisipasi dan ekonomi. Namun sama sekali belum memunculkan unsur kedaulatan rakyat.

"Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat tetapi adalah kedaulatan modal atau kedaulatan uang," kata Arwani.

Menurut dia, sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah tingkat bupati saja harus menyiapkan dana Rp 20 miliar dengan jumlah pemilih 500 ribuan. "Kalau lebih dari itu , satu juta misalnya ya tinggal mengalikan," imbuhnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Banyak persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung selama ini sehingga perlu dievaluasi. Misalnya, mahar politik yang marak, dan politik uang yang masif.

POLITIK | 16 November 2019

Surya Paloh Jelaskan Kenapa Tak Bisa Ingkar dari Jokowi

"Nggak ada artinya kenaikan kursi DPR yang dimiliki NasDem kalau presidennya bukan Jokowi."

POLITIK | 16 November 2019

Surya Paloh: NasDem Siap Menjadi Oposisi

Surya Paloh menyatakan, keputusan menjadi oposisi pemerintah merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh.

POLITIK | 15 November 2019

Bima Arya Pertimbangkan Maju Jadi Calon Ketum PAN

Bima mengaku dirinya masih mempunyai tanggung jawab untuk memimpin Kota Bogor lima tahun ke depan.

POLITIK | 15 November 2019

Tolak Ahok, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ternyata Dipimpin Anggota 212

Ketua FSPPB Arie Gumilar yang aktif di gerakan 212 yang aktif menyebarkan isu SARA.

POLITIK | 15 November 2019

Wapres: Aduanasn.id Itu Metode Pencegahan Bukan Represi

Dia memastikan pemerintah pun tak asal periksa atau asal memberi sanksi.

POLITIK | 15 November 2019

Wapres: Penambahan Dana Parpol Masih Wacana

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengemukakan belum ada rencana kenaikan dana bantuan bagi partai politik (Parpol).

POLITIK | 15 November 2019

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Disambut Baik

Faktanya ada begitu banyak persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

POLITIK | 15 November 2019

Politisi PKS Bantah Minta Ruang Gerak Misionaris di Papua Dibatasi

"Tidak ada pernyataan saya minta setop dan mengawasi gerak-gerik misionaris agama tertentu," kata Jazuli.

POLITIK | 15 November 2019

Rapimnas Golkar Ditutup, 34 DPD I Dukung Airlangga

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah ditutup pada Kamis (14/11/2019) malam.

POLITIK | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS