RUU Kejaksaan Perkuat Sistem Peradilan Modern
INDEX

BISNIS-27 491.129 (6.19)   |   COMPOSITE 5612.42 (49.05)   |   DBX 1062.36 (-0.64)   |   I-GRADE 161.886 (2.05)   |   IDX30 478.794 (5.98)   |   IDX80 126.714 (1.36)   |   IDXBUMN20 355.426 (3.6)   |   IDXG30 131.028 (0.91)   |   IDXHIDIV20 432.126 (4.06)   |   IDXQ30 139.823 (1.88)   |   IDXSMC-COM 243.691 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (2.73)   |   IDXV30 122.487 (1.93)   |   INFOBANK15 946.8 (16.1)   |   Investor33 412.464 (5.31)   |   ISSI 165.112 (0.72)   |   JII 597.802 (2.79)   |   JII70 206.187 (1.22)   |   KOMPAS100 1134.88 (12.89)   |   LQ45 883.061 (10.42)   |   MBX 1552.46 (15.74)   |   MNC36 308.511 (3.58)   |   PEFINDO25 308.232 (5.44)   |   SMInfra18 281.756 (1.89)   |   SRI-KEHATI 352.482 (4.61)   |  

RUU Kejaksaan Perkuat Sistem Peradilan Modern

Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:56 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak akan mengambil alih kewenangan penyidikan penegak hukum lainnya. Langkah DPR yang merevisi RUU itu patut diapresiasi demi terwujudnya sistem peradilan yang modern dan berkeadilan.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (FH Unhas), HM Said Karim menyatakan dengan penyidikan lanjutan (Pasal 30) dalam revisi RUU tidaklah benar jika dikatakan bahwa kewenangan penyidikan akan diambil oleh kejaksaan.

“Semua aparat penegak hukum yang telah memiliki kewenangan melakukan penyidikan tetap saja berhak melakukan penyidikan,” ujar Said Karim, Selasa (20/10/2020), menanggapi revisi RUU Kejaksaan yang saat ini digodok Komisi Hukum DPR.

Said Karim menyatakan, pengaturan penyidikan lanjutan bukanlah hal baru karena sebelumnya telah ada dan telah dilakukan.

"Cuma istilah saja berubah. Dulu pemeriksaan tambahan kini berubah menjadi penyidikan lanjutan. Dan dulu hanya memeriksa saksi-saksi, kini dalam RUU bisa juga memeriksa tersangka," ujarnya.

Ketentuan hukum yang mengaturnya Pasal 27 ayat 1 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan jo UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jo Pasal 110 dan 138 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

Dijelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau integrated criminal justice sistem (ICJS) yakni suatu cara pemeriksaan perkara pidana secara terpadu, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, penjatuhan putusan, upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Dikatakan Said Karim, pentingnya SPPT atau ICJS karena merupakan instrumen dalam mewujudkan penegakan hukum pidana materil bila terjadi pelanggaran. “Tujuan SPPT atau ICJS ini agar terwujud optimalisasi penegakan hukum pidana,” ucapnya.

Said Karim menyebut lima sub sistem peradilan pidana terpadu, yakni Kepolisian RI (UU Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan RI (UU Nomor 16 Tahun 2004), Pengadilan (UU Nomor 48 Tahun 2009), Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003) dan Lembaga Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995).

"Kelima sub sistem tersebut harus bekerja secara terpadu dan terintegrasi agar terwujud optimalisasi penegakan hukum pidana,” ujar Said Karim.

Menurutnya, dalam upaya penyempurnaan RUU Kejaksaan, yang kelak akan mengganti UU Nomor 16 Tahun 2004, RUU Kejaksaan tersebut tidak hanya menambah dan melengkapi Kewenangan Kejaksaan, tapi diharapkan RUU tersebut kelak pada saat diundangkan mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat.

"Juga semakin dapat memperkuat hubungan terpadu dan terintegrasi antara kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu demi terwujudnya proses penegakan hukum secara optimal," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Penjelasan Kejagung soal Jamuan Makan Siang Tersangka Penghapusan Red Notice

Makan siang para tersangka red notice benar terjadi, tetapi dilakukan di ruang pemeriksaan bukan di restoran seperti postingan yang beredar di media sosial.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Penerima Kartu Prakerja di Maluku Utara Masih Rendah

Sejak dibukanya pendaftaran tahap 1 sampai ke 10, baru menjaring 13.500 orang penerima Kartu Prakerja.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Abrasi di Aceh Utara Ancam Ratusan Rumah Warga

Abrasi sudah memakan pesisir pantai kurang lebih 200 meter ke darat. Sekitar 10 kepala keluarga terpaksa mengungsi.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Menpora: Grand Design Keolahragaan Pabrik Prestasi Atlet

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berharap grand design keolahragaan bisa menjadi "pabrik" prestasi atlet.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Daerah Belum Tahu Jatah Vaksin yang Akan Disalurkan oleh Pusat

Daerah siapkan skenario penerima vaksin.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

WTP 6 Kali, Pemkab Tabanan Dapat Piagam Penghargaan

Raihan tersebut merupakan buah manis jelang akhir masa jabatan Bupati Eka.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

DK PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak dalam Kontestasi Pilkada

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengingatkan, mendukung saja tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Satgas Tegaskan Vaksin Covid-19 Upaya Pencegahan

Vaksin merupakan upaya mencegah tubuh terpapar Covid-19 yang saat ini tengah mewabah.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Ini Alasan Vaksin Covid-19 Hanya untuk 18-59 Tahun

Vaksinasi Covid-19 tahap awal diberikan kepada penduduk dengan rentang umur 18-59 tahun.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

LAN Terima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Nilai Sangat Baik

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai Sangat Baik

NASIONAL | 19 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS