Revisi RUU Kejaksaan Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Berdasarkan Asas Keadilan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Revisi RUU Kejaksaan Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Berdasarkan Asas Keadilan

Rabu, 14 Oktober 2020 | 22:19 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi upaya Komisi III DPR yang kini tengah menggodok revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya ketika menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada diskusi nasional melalui webinar yang diselenggarakan Pusat Kajian Adhyaksa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin bekerja sama dengan Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (14/10/2020).

Menurut Jaksa Agung, adanya rencana perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan momentum untuk berbuat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah.

Diharapkan, rancangan ini dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasar pada asas keadilan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus menjamin adanya pembangunan yang didukung oleh suatu aspek kepastian yang berkualitas dan berkeadilan.

Pada bagian lain, Jaksa Agung mengatakan, sebagai lembaga pemerintah, jaksa merupakan profesi mulia dan memiliki peran penting dalam suatu negara.

Untuk mengoptimalkan peran kejaksaan, diperlukan sumbangsih ide dari kalangan akademisi, yang tentunya bertujuan untuk membangun hukum Indonesia lebih baik dan berkualitas.

"Salah satu upaya Universitas Hasanudin (Unhas) dalam menggandeng antara dunia akademisi dan praktisi hukum merupakan langkah bersama guna memikirkan berbagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di tanah air," jelas Burhanuddin.

Dekan FH Unhas Farida Patittingi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada FH Unhas dalam kegiatan ini.

Menurut Farida, para akademisi memiliki sarana untuk memberikan masukan maupun ide mereka demi terwujudnya tugas dan fungsi kejaksaan lebih baik sebagai penegak hukum di Indonesia.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar, mengatakan, dalam diskusi daring via aplikasi zoom (webinar) ini sebagai upaya mendengar pemikiran dan gagasan dari akademisi terkait RUU Kejaksaan. PJI Sulsel merasa terpanggil untuk berpartisipasi dengan menggandeng para akademisi untuk menggali pandangan tentang hal tersebut.

"Diharapkan kolaborasi antara PJI Sulsel dan FH Unhas bisa menghadirkan usulan yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal," kata Firdaus.

Selain Jaksa Agung Burhanuddin, sejumlah guru besar dari sejumlah universitas terkemuka di Indonesia juga menjadi pembicara, di antaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Pujiyono, Dekan Fakultas Hukum Unhas Farida Patittingi, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas HM Said Karim.

Kegiatan yang dipandu oleh Fajlurrahman Jurdi, Dosen FH Unhas yang juga Ketua Pusat Kajian Adhyaksa FH Unhas selaku moderator diikuti kurang lebih 700 peserta yang terdiri dari sejumlah pejabat kejaksaan, para akademisi dan ahli hukum dari sejumlah universitas terkemuka di Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dinkes Sleman Awasi Ketat Ponpes dari Penyebaran Covid-19

Ponpes wajib membentuk Satgas Covid-19 dan mempersiapkan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Relawan N4J dan YSKI Bagikan Sembako untuk Masyarakat Pinggiran Rel

Nusantara Untuk Jokowi (N4J) dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) memberikan bantuan ratusan paket sembako kepada masyarakat pinggiran rel.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Terus Konsolidasi Menangkan Pilkada, Olly: Solid Bergerak

Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw terus melakukan konsolidasi pemenangan Pilkada Sulut

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menristek Harapkan Vaksin Merah Putih Penuhi Kebutuhan Jangka Panjang

Vaksin Merah Putih dharapkan dapat mengisi kebutuhan vaksin jangka menengah dan panjang bagi masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Di Bawah Ancaman KKB, Polda Papua Deteksi Dini Pilkada Papua

Polda Papua menggelar Joint Analysis Bidang Kamneg 2020 untuk mengevaluasi situasi dan kondisi yang berkembang yang perlu mendapatkan perhatian serius.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Wapres Motivasi Pemuda ASEAN untuk Hidup Toleran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar para pemuda di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengampanyekan gaya hidup toleran, rukun, dan damai.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Gelorakan Gerakan 3M

Peran masyarakat bersama pemerintah dalam kampanye protokol kesehatan ini sangat besar dalam menuntaskan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

KPAI Kecam Wacana Catatan Kriminal di SKCK Pelajar Demonstran

Anak-anak tersebut tidak melakukan tindakan pidana, hak mereka mendapatkan SKCK tidak boleh dihambat oleh Kepolisian.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

ICW Laporkan Jaksa Penyidik Kasus Pinangki ke Komjak

ICW menilai ketiga penyidik berinisial SA, WT dan IP diduga melanggar kode etik saat menyidik kasus Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Sebut Draf Final UU Cipta Kerja Telah Diterima Setneg

Draf final omnibus law Undang-undang Cipta Kerja setebal 812 halaman telah diterima Sekretariat Negara (Setneg) hari ini, Rabu (14/10/2020).

NASIONAL | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS