INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.86)   |   COMPOSITE 5112.19 (36.4)   |   DBX 973.986 (4.58)   |   I-GRADE 139.714 (1.66)   |   IDX30 428.304 (3.33)   |   IDX80 113.764 (0.8)   |   IDXBUMN20 291.927 (4.3)   |   IDXG30 119.182 (0.36)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.94)   |   IDXQ30 124.656 (1.28)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.81)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.68)   |   IDXV30 107.478 (0.8)   |   INFOBANK15 831.648 (10.85)   |   Investor33 374.125 (2.66)   |   ISSI 151.171 (0.41)   |   JII 550.867 (0.41)   |   JII70 188.056 (0.33)   |   KOMPAS100 1022.34 (5.97)   |   LQ45 789.815 (5.74)   |   MBX 1412.7 (10.57)   |   MNC36 280.331 (1.85)   |   PEFINDO25 282.464 (4.5)   |   SMInfra18 241.575 (1.18)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.9)   |  

Istana Tegaskan PP 41/2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK

Senin, 10 Agustus 2020 | 20:48 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Presiden di bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN. PP ini merupakan prakarsa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dini Purwono menjelaskan PP Nomor 41/2020 merupakan pelaksanaan amanat UU KPK Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C.

“Intinya mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN. dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat,” kata Dini Purwono dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2020).

Ditegaskannya, PP tersebut diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara. Sehingga dipastikan PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Dini Purwono.

Ditambahkannya, PP Nomor 41 Tahun 2020 mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN, tidak akan mengalami penurunan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang alih status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan itu diketahui tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN, yang diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020.

Setelah diterbitkannya PP tersebut, pegawai KPK kini berstatus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PP pengalihan status pegawai KPK ini juga merupakan buah hasil dari revisi UU KPK yang disahkan beberapa waktu lalu.

Terdapat 12 pasal dalam PP Nomor 41 tahun 2020 tersebut. Disebutkan dalam pasal 2, ada ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, yang meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Ada sejumlah tahapan terkait pengalihan status ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Kemudian pada Pasal 6 dalam PP ini tertera tata cara alih status pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK. Dalam penyusunan peraturannya, KPK melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, pada Pasal 7 mengatur soal pengangkatan pegawai KPK dalam jabatan ASN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni dilakukan setelah penetapan struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru.

Lalu, pada Pasal 8, pegawai KPK yang sudah menjadi ASN akan mengikuti orientasi pembekalan sebagai ASN. Orientasi disebutkan dalam pasal tersebut diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara.

Berikutnya, Pasal 9 dalam PP ini menyebutkan soal gaji dan tunjangan pegawai KPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini, dalam Pasal 11, tetap diberikan sampai seluruh proses pengalihan menjadi ASN rampung dilaksanakan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MPR, DPD, DPR Peroleh Opini WTP dari BPK

Meski meraih opini WTP, MPR, DPD maupun DPR diminta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Erupsi Sinabung Belum Ganggu Penerbangan dari Bandara Kualanamu

Aktivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu Internasional Airport masih tetap berjalan sesuai jadwal keberangkatan dan masih lancar.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Menaker Tegaskan BPJS Ketenagakerjaan Bertanggung Jawab Kevalidan Data Peserta

Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakeraan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi agar dapat didistribusikan secara cepat dan tepat sasaran.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Mendagri Minta Pemda Lebih Masif Sosialisasi Protokol Kesehatan

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) agar lebih masif lagi dalam sosialisasi menjalankan protokol kesehatan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Menaker Imbau Bantuan Subsidi Gaji untuk Belanja Produk Dalam Negeri

Pekerja yang mendapatkan bantuan Subsidi Gaji terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran hingga Juni 2020.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kasus Jaksa Pinangki Dinaikkan ke Tahap Penyidikan

Saat ini kasus jaksa Pinangki ditangani Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Lima Karyawan Kantor Pusat Bank Banten Positif Terpapar Covid-19

Dua dari karyawan Bank Banten yang positif Covid-19 di antaranya berdomisili di Kota Serang, sisanya berasal dari Bandung, Jakarta dan Bekasi.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

26 Santri Ponpes di Pati Terjangkit Covid-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan pihaknya segera mengambil tindakan yaitu mendampingi kasus santri di ponpes Pati yang kena Covid-19.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Menag Lantik Yohanes Bayu Samodro Jadi Dirjen Bimas Katolik

Menag berharap pelantikan pejabat eselon I menjadi amunisi baru bagi Kementerian Agama dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Mahfud: Terus Usut Aparat Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Dikatakan Mahfud, kementeriannya akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ditindak secara tegas.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS