INDEX

BISNIS-27 448.146 (-0.92)   |   COMPOSITE 5091.82 (10.35)   |   DBX 966.643 (4.95)   |   I-GRADE 139.941 (-0.19)   |   IDX30 428.154 (-1.48)   |   IDX80 113.358 (-0.09)   |   IDXBUMN20 291.199 (-0.02)   |   IDXG30 119.599 (-0.63)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-1.43)   |   IDXQ30 124.629 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.25)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.24)   |   IDXV30 107.251 (-0.03)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.92)   |   Investor33 373.408 (-0.42)   |   ISSI 150.953 (-0.04)   |   JII 549.986 (-1.27)   |   JII70 187.543 (-0.07)   |   KOMPAS100 1019.5 (-0.12)   |   LQ45 788.563 (-1.51)   |   MBX 1407.83 (2.21)   |   MNC36 279.661 (-0.32)   |   PEFINDO25 277.129 (3.76)   |   SMInfra18 242.149 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 316.134 (-0.44)   |  

PPP: Presiden Marah Lagi Soal Penanganan Covid-19 Layaknya SP-2

Selasa, 4 Agustus 2020 | 19:08 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengingatkan agar jajaran kementerian terkait penanganan Covid-19 untuk benar-benar memperhatikan peringatan dari Presiden Joko Widodo.

Menurut anggota Fraksi PPP di DPR itu, pihaknya mencatat sudah dua kali Presiden Jokowi mengeluh soal penanganan Covid-19. Pertama dulu terkait dengan pencairan anggaran. Belakangan, presiden kembali mengeluh karena ada kementerian yang belum menyusun daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).

"Keluhan Presiden hingga dua kali sejak Covid-19 terhadap kinerja menterinya ini ibarat Surat Peringatan ke-2 (SP-2). Padahal, peringatan pertama Presiden pada 18 Juni lalu sudah sangat keras," kata Arwani, Selasa (4/8/2020).

Peringatan kedua ini menunjukkan dalam kurun 1,5 bulan sejak peringatan pertama tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam kerja kabinet. Maka itu, pihaknya melihat ada persoalan serius di tubuh kabinet.

Padahal, sejak 20 Juli lalu, Presiden telah menerbitkan Perpes 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi. Semestinya Komite ini dapat mengakselerasi kerja lebih cepat, taktis dan berorientasi penanganan krisis.

Bagi PPP, lanjutnya, kemarahan Presiden memang harus dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap kerja para pembantunya. Apalagi, di situasi pandemi ini yang melahirkan krisis kesehatan yang juga berpeluang melahirkan krisis ekonomi.

"Presiden memiliki hak penuh atas kabinetnya. Yang jelas, kemarahan Presiden hingga dua kali ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan di tubuh kabinet agar kerja pemerintahan lebih akseleratif dan inovatif khususnya dalam merespons persoalan Covid-19, dan dampak yang ditimbulkannya," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Angka Kematian Covid-19 di Indonesia Masih di Atas Global

Angka kematian Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dari angka kematian global sebesar 3,79 persen.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Mengaku Sibuk, Pengacara Djoko Tjandra Tak Datang ke Mabes Polri

Pengacara Djoko Soegianto Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, tak muncul dalam panggilan pertamanya sebagai tersangka di Mabes Polri, Selasa (4/8/2020).

NASIONAL | 4 Agustus 2020

PKB Usung Cabup Kopli Ansori di Pilbup Lebong

Saat ini ada 4 kandidat cabup Lebong hampir dipastikan akan bertarung di pilbup melalui Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Tegaskan RT di Bawah 1 Bukan Berarti Sudah Aman

RT baru bisa digunakan apabila hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilaporkan idealnya selama 1x24 jam.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kasus Covid-19 di Sumut Bertambah 68 Orang

Jumlah kasus positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) kembali bertambah 68 orang. Dengan demikian total kasus positif Covid-19 sebanyak 4.261 orang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kalbar dan Sulteng Catat Tingkat Kesembuhan Tertinggi

Angka rata-rata tingkat kesembuhan Covid-19 nasional mencapai 61,79 persen

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Belum Dapat Pastikan Kapan Pandemi Corona Akan Berakhir

Dari sejarah pandemi global tercatat bahwa lama waktu wabah berlangsung cukup bervariasi, tergantung dengan jenis sumber wabah.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Jatim Nomor Satu Kasus Tertinggi Covid-19, NTT Paling Rendah

DKI Jakarta menempati posisi kedua kasus tertinggi Covid-19 setelah Jatim.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Sumut Ambil Alih Penanganan Corona di Mebidang

Upaya pengambil-alihan penanganan Covid-19 ini tetap melibatkan pemerintah kota maupun kabupaten.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pemprov Sumut Berlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru

Masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan meski peraturan tentang AKB itu sudah diterapkan.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS