Mendikbud Diminta Tidak Buka Sekolah di Luar Zona Hijau
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mendikbud Diminta Tidak Buka Sekolah di Luar Zona Hijau

Kamis, 30 Juli 2020 | 17:21 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mendikbud Nadiem Makarim dalam pertemuan dengan DPR, 6 November 2019 menyatakan keuntungan dari teknologi adalah transparansi, semua kebijakan dan aturan harus berbasis data. Pernyataan Mendikbud itu dinilai benar dan tepat.

Namun masyarakat dikejutkan ketika Mendikbud mengumumkan rencana pemerintah membuka kembali belajar secara tatap muka untuk sekolah di luar zona hijau dengan dilakukan serangkaian protokol kesehatan yang ketat.

“Saya tidak paham dengan keputusan ini. Data apa yang digunakan pemerintah dan Mendikbud untuk membuka kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukan penurunan,” ujar mantan kordiantor Direktorat Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hendra Setiawan Boen dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

Disebutkan data terakhir menyatakan orang yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami kenaikan, dan per hari ini ada 104.432 kasus dan muncul 90 klaster perkantoran hanya di Jakarta saja. Data itu adalah data resmi sehingga masih terbuka kemungkinan jumlah yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak.

Kenaikan klaster virus corona di puluhan kantor sejak PSBB dilonggarkan pada 4 Juni 2020 juga membuktikan bahwa protokol kesehatan yang diterapkan pada semua perkantoran, termasuk menurunkan kapasitas ruangan menjadi hanya 50% hanya dapat menekan angka orang yang akan terinfeksi, tapi tidak dapat menghalangi kenaikan.

“Orang-orang di kantor yang bekerja adalah orang-orang yang sudah dewasa dan seharusnya lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, tapi mereka tetap kena. Bagaimana dengan anak-anak yang tentunya tidak akan sedisiplin orang dewasa,” ujarnya.

Menurut Hendra, di dalam sekolah mereka dapat dipaksa melakukan protokol kesehatan dengan ketat, tapi apa ada jaminan begitu keluar sekolah akan juga melakukan protokol kesehatan. “Orang dewasa saja tidak bisa, dan hal ini merupakan salah satu sebab angka penderita Covid-19 di Indonesia terus naik,” katanya.

Belum lagi, data dari US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menemukan bahwa virus Covid-19 ini dapat menular melalui udara dan pada ruang tertutup (ruang kelas atau ruang kantor misalnya) ternyata virus ini dapat bertahan di udara selama 16 jam. Dengan kata lain, protokol kesehatan berupa pembatasan kapasitas kelas menjadi 50% tidak akan efektif menghindari sekolah menjadi klaster baru Covid-19 apabila ada satu saja anak tanpa gejala yang bersekolah dan menyebabkan virus tersebut melayang di ruang kelas.

"Apakah Nadiem mampu bertanggung jawab secara moral apabila muncul puluhan atau ratusan klaster dari sekolah dengan kemungkinan muncul korban jiwa atas kebijakannya membuka sekolah di luar zona hijau," tanyanya.

Jangan pula menggantungkan pembuatan kebijakan berdasarkan hasil survei tidak berdasar untuk membenarkan pembukaan sekolah. Ingat, LSI Denny JA pernah mengeluarkan survei bahwa wabah corona akan selesai Juni 2020. Sekarang terbukti, survei tersebut tidak benar.

“Jadi, dalam hal apapun sekolah tidak boleh dibuka di luar zona hijau sampai masalah Covid-19 selesai,” tegas Hendra.

Hendra menambahkan sistem belajar jarak jauh sudah benar. Bahwa ada masalah anak-anak yang tidak punya akses internet maupun gawai, maka hal tersebut harus diatasi agar memastikan mereka bisa mengakses internet dan gawai untuk belajar jarak jauh.

Bukankah dana Program Organisasi Penggerak (POP) yang ratusan miliar tersebut dapat digunakan untuk pengadaan internet dan gawai bagi peserta didik yang tidak mampu?

“Kebosanan anak di rumah juga bukan alasan. Lebih baik anak bosan di rumah daripada masa depan mereka rusak atau bahkan mereka kehilangan nyawa akibat terjangkit Covid-19,” pungkas Hendra.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pelacakan Kasus Covid-19 di Gedung Sate Bandung Mencakup Ratusan Orang

Setiawan menjelaskan, 40 orang terkonfirmasi positif Covid-19 itu terdiri dari 17 pegawai negeri sipil (PNS) dan 23 orang lainnya non-PNS.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Piala Menpora Esports 2020 Akan Dimulai Akhir Agustus

Pendaftaran akan dimulai pada 1 Agustus mendatang. Turnamen ini juga menyasar pelajar siswa SMP dan SMA, serta mahasiswa perguruan tinggi.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Banjir Kembali Landa Pulau Taliabu, Lebih dari 1.000 Warga Terdampak

Banjir kembali menerjang beberapa desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Kamis (30/7/2020), sekitar pukul 03.00 waktu setempat.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Survei: Kalangan Menengah Optimistis Hadapi New Normal

Kalangan menengah ternyata memiliki rasa optimisme menatap masa new normal pada era pandemi Covid-19 saat ini.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Polres Seluma Amankan 21 Kubik Kayu Ilegal di TNBBS

Anggota Satreskrim Polres Seluma berhasil mengamankan ratusan batang kayu balok jenis meranti sebanyak 21 kubik.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Ditanya Kapan Proses Belajar di Sekolah, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem

Menurut Mendikbud Nadiem, untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Jaksa Pinangki Harusnya Dipecat Tidak Hormat

Kejagung juga disebutnya menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Kementerian BUMN Pertahankan Opini WTP dari BPK

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Penegcualian (WTP) kepada Kementerian BUMN setelah mengaudit laporan keuangan tahun 2019.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Jokowi Kurban Sapi ke Seluruh Provinsi dan Masjid Istiqlal

Kisaran rata-rata harga sapi tersebut sekitar Rp 90 juta per satu ekor.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Menhub Resmikan Layanan Tiket Daring Feri

Layanan tiket daring ditujukan untuk mengatasi antrian panjang, serta memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS