Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Selasa, 21 Juli 2020 | 19:43 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kenapa kemudian Presiden mengeluarkan kebijakan ini? Karena memang disadari antara persoalan Covid-19, persoalan kesehatan, dan persoalan ekonomi tidak bisa dipisahkan,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Menurut Pramono, belajar dari banyak negara yang mengalami penanganan kesehatan cukup berat, karena penanganan persoalan ekonomi dilakukan terpisah. Tidak ingin mengalami seperti iti, maka Presiden Jokowi meminta semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah agar dapat mengatur rem dan gas untuk mengendalikan penanganan kesehatan dan ekonomi agar seimbang.

“Istilah Presiden, kita harus mengatur antara rem dan gas. Mana yang kemudian harus diseimbangkan, agar persoalan ekonomi bisa kita selesaikan, persoalan kesehatan juga bisa kita selesaikan. Kalau dari waktu ke waktu sekarang ini dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik menggembirakan, maka persoalan ekonomi juga harus ditangani secara baik,” jelas Pramono Anung.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai keseimbangan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi sangat penting, maka Presiden Jokowi mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Perpres Nomor 82/2020, yakni membentuk sebuah Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

”Keseimbangan ini menjadi penting maka kebijakan itulah yang kemudian diatur oleh Presiden. Bahwa persoalan ekonomi dan kesehatan ini melanda lebih dari 215 negara. Sekarang ini mengalami yang sama,” terang Pramono Anung.

Terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pramono Anung menerangkan tugas dan fungsinya sama.

“Semua kewenangan Pak Doni sebagai Ketua Gugus Tugas yang kemudian beralih menjadi satgas tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, tetap menjadi tugas di satgas Covid-19.,” paparnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Tetapkan 8 Orang Tersangka Penganiayaan Polisi di Medan

Akibat penganiayaan itu, Bripka Karingga Ginting mengalami luka empat jahitan di kepala, ruas jari bergeser, luka lecet dan lebam di wajah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Rumah Tokoh Pemekaran Kabupaten Sergai Dibakar Orang Tak Dikenal

Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang itu juga membakar mobil Honda Civic BK 1422 JS milik korban.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Karang Taruna Diminta Bantu Rakyat Hadapi Covid-19

Didik kembali memimpin Karang Taruna Nasional periode 2020-2025, setelah dipilih aklamasi dalam Temu Karya Nasional di Bogor pada 20-21 Juli 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pemprov Sumut Ingatkan Perkantoran Waspadai Klaster Baru Covid-19

Setiap perkantoran pemerintah maupun swasta harus mempertimbangkan menyajikan hidangan makanan dan minuman.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Bawaslu RI Ingatkan Praktik Politisasi Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada

Praktik politisasi bantuan Covid-19 bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu khususnya petahana menjelang pilkada.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel.

NASIONAL | 21 Juli 2020

25 Persen Pelajar di Jawa Tengah Tak Miliki Akses Pendidikan Daring

Para pelajar ini juga merasakan ada perbedaan mencolok proses belajar mengajar sistem tatap muka dengan sistem daring.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Djarot Tak Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan

Soalnya, sosok Akhyar tidak lepas dari era kepemimpinan Dzulmi Eldin, mantan wali kota Medan yang tersandung kasus korupsi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Oknum Anggota DPRD Sumut yang Aniaya 2 Polisi Tetap Diproses Hukum

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari tujuh pria dan satu wanita.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Iduladha 1441 H Jatuh Pada Hari Jumat 31 Juli

Penetapan ini setelah digelarnya Sidang Isbat penentuan awal 1 Zulhijah 1441 H yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS