Kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam Harus Dalami Pengakuan Mabes Polri
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam Harus Dalami Pengakuan Mabes Polri

Selasa, 21 Juli 2020 | 12:12 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot-repot membentuk Tim Pemburu Koruptor. Mahfud cukup mengawasi lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius menjalankan tugasnya, terutama menangkap Djoko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi "karpet merah" pada buronan kakap tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri. Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja.

"Sebab itu lebih baik Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan, Menkumham, dan lainnya mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan mengawasi kinerja lembaga di bawah koordinasinya," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Selasa (21/7/2020) siang.

Menurut Neta, terobosan tersebut lebih bermanfaat ketimbang usulan Mahfud membentuk Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan tugas Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Mahfud misalnya segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetijo mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat.

Bagi IPW pengakuan Mabes Polri ini tidak mengejutkan. Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetijo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka.

Menurut Neta yang perlu digali Menko Polhukam dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat. Benarkah Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?

Jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetijo tentunya saat Djoko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar, mengingat pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetijo.

Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan buronan kakap di wilayah tugasnya.

Untuk itu Menko Polhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetijo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut.

Hal ini perlu agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Djoko Tjandra.

Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgen dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. "Wong koruptornya sudah datang ngga ditangkap, kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor? tanyanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Perpusnas Raih WTP Empat Kali Berturut-turut dari BPK

Perpusnas berhasil meraih opini WTP dari BPK empat tahun berurutan.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pembubaran LNS Tetap Jalan, Menteri PAN dan RB: Tinggal Tunggu Waktu

Dari 18 lembaga yang disebutkan, 13 di antaranya tidak termasuk ke dalam LNS, empat merupakan LNS.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Dari 836 Pasien Covid-19 Secapa AD, Hanya 12 Orang Dirawat di RS

Kali ini, ada empat pasien yang dinyatakan sembuh atau negatif.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Menpora: Persatuan Jadi Modal Utama Membangun Bangsa

Menpora mengajak seluruh pemuda Indonesia dan KNPI untuk tetap kompak dan bersatu menghadapi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Anggota DPR Dukung Peneliti UGM Produksi Alat Medis Covid-19

Alat medis yang dicipatakan oleh UGM ini diharapkan dapat membantu berbagai rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor Tambah 11 Orang

Kasus baru 3 orang dari warga Jonggol, 2 warga Bojonggede, 2 warga Kemang dan 4 pasien berasal dari Parungpanjang, Sukaraja,Cibungbulang, dan Caringin.

NASIONAL | 21 Juli 2020

FPAK Desak Menteri ATR Berikan Hak Tanah untuk Rakyat Kampar

Sebanyak 74 perusahaan perkebunan di kabupaten Kampar diduga akan habis masa hak guna usahanya dengan total luas keseluruhan lebih kurang 230.665 hektare.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Ketua Komisi I Pastikan DPR-Pemerintah Dukung Industri Pertahanan

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung industri pertahanan nasional.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Muhaimin: Sektor Pertanian Perlu Diperkuat untuk Hadapi Krisis Ekonomi

Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan penguatan sektor pertanian dapat membantu Indonesia agar keluar dari ketergantungan impor.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Organisasi Penggerak Fokus pada Pengembangan Kompetensi Siswa

Total anggaran yang akan dialokasikan untuk Program Organisasi Penggerak sebesar Rp 595 miliar.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS