Massa Banjiri Gerbang Parlemen, Pimpinan DPR: Tak Ada Pengesahan RUU Omnibus Law dan HIP
INDEX

BISNIS-27 446.563 (-0.62)   |   COMPOSITE 5038.4 (9.53)   |   DBX 922.546 (7.69)   |   I-GRADE 135.148 (0.12)   |   IDX30 424.72 (0.57)   |   IDX80 110.692 (0.34)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.37)   |   IDXG30 117.102 (0.39)   |   IDXHIDIV20 380.385 (0.88)   |   IDXQ30 124.37 (0.19)   |   IDXSMC-COM 213.267 (1.9)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (2.92)   |   IDXV30 104.022 (1.13)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.68)   |   Investor33 370.782 (-0.37)   |   ISSI 146.581 (1)   |   JII 534.734 (1.6)   |   JII70 181.171 (0.79)   |   KOMPAS100 994.168 (-0.27)   |   LQ45 775.543 (1.8)   |   MBX 1400.42 (1.36)   |   MNC36 279.01 (-0.57)   |   PEFINDO25 262.474 (0.02)   |   SMInfra18 238.826 (2.26)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.67)   |  

Massa Banjiri Gerbang Parlemen, Pimpinan DPR: Tak Ada Pengesahan RUU Omnibus Law dan HIP

Kamis, 16 Juli 2020 | 12:23 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi informasi yang berusaha disebarkan bahwa seakan-akan DPR akan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Omnibus Law pada rapat paripurna penutupan masa sidang IV 2019-2020 yang dilaksanakan hari ini, Kamis (16/7/2020).

Hal itu disampaikan Dasco karena berbagai kelompok melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, hari ini, yang isinya mengenai kedua RUU itu. Padahal situasi Covid-19 seharusnya mewajibkan protokol kesehatan di mana kerumunan massa dihindari.

"Kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta informasi, bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU Omnibus Law," kata Dasco, Kamis (16/7/2020).

"Hari ini yang rapat paripurna diadakan untuk penutupan masa sidang, saya pastikan tidak ada pengesahan RUU HIP menjadi UU dan atau RUU Omnibus Law menjadi UU Omnibus Law. Itu tidak ada," tegasnya.

Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan alim ulama untuk mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, khususnya yang mungkin membuat situasi tidak kondusif.

Dijelaskannya, RUU HIP bergulir di Badan Legislasi DPR, namun ditunda karena pemerintah menyatakan tidak setuju. Sikap pemerintah akan disampaikan hari ini dan pihaknya belum bisa berandai-andai apa saja isinya sebelum benar-benar disampaikan.

"Namun bila pemerintah menyatakan melakukan penolakan atau tidak mau membahas, kita akan lakukan sesuai mekanisme dan tatib yang berlaku. Ada rapat yang diadakan untuk itu, baik pencabutan dan lain-lain. Harus melalui Bamus DPR dan paripurna lagi," ulas Dasco.

Dasco mengatakan agenda penutupan masa sidang sudah dibuat. Jika ada agenda baru yang mungkin diusulkan terkait kedua RUU, baru mungkin dimasukkan ke agenda rapat pembukaan masa sidang berikutnya.

Untuk diketahui, saat ini memang massa terus menumpuk di depan gerbang Kompleks Parlemen berdemonstrasi mengenai kedua RUU itu,



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Vonis Kasus Novel, Awak Media Penuhi Ruang Sidang PN Jakarta Utara

Massa terlihat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor PN Jakarta Utara.

NASIONAL | 16 Juli 2020

121 Petugas Pemilih di Medan Diganti karena Reaktif Covid-19

"Mereka langsung diganti," ujar Agussyah Damanik

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ganjar Minta Pengasuh Pondok Pesantren Perketat Protokol Kesehatan

Ganjar juga menyempatkan diri melihat proses belajar para santri di Yayasan Birrul Ummah Tegalrejo.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Bantah Berkolaborasi dengan Jenderal Polri

“Foto-foto itu adalah foto lama. Jadi dikemas jadilah itu berita sesuai kehendak aktor itu,” kata pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ekonomi Sektor Kehutanan Indonesia Tetap Berdenyut di Tengah Covid-19

Kinerja ekspor sektor kehutanan masih berada pada jalur yang positif.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Semen Gresik Ubah Lahan Tandus Jadi Sentra Buah

Saat musim kemarau lahan itu tandus dan tidak produktif.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Curahan Hujan Tinggi, BPBD Sulteng Tetapkan Siaga Bencana

Sejumlah daerah di Sulteng diterjang banjir meliputi Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Kabupaten Sigi.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Pemprov Sumut Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, sanksi itu sudah ada dalam draft diajukan pemerintah daerah ke pusat saat

NASIONAL | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Tepis Anggapan RUU PKS Mengandung Unsur Liberalis

Partai Nasdem pun menepis anggapan bahwa RUU PKS membawa paham dan kepentingan liberalis.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Berbagai Upaya Belum Mampu Hentikan Covid-19, Ibas: Kita Berharap Vaksin

Berbagai upaya menekan transmisi belum mampu menghentikan Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS