Rangkap Jabatan, KNPI Buka Crisis Center Pengaduan Pemerasan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (-0.31)   |   COMPOSITE 5038.4 (10.83)   |   DBX 922.546 (6.61)   |   I-GRADE 135.148 (0.27)   |   IDX30 424.72 (0.95)   |   IDX80 110.692 (0.34)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.34)   |   IDXG30 117.102 (0.63)   |   IDXHIDIV20 380.385 (0.98)   |   IDXQ30 124.37 (0.36)   |   IDXSMC-COM 213.267 (1.6)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (2.12)   |   IDXV30 104.022 (0.75)   |   INFOBANK15 809.007 (-3.11)   |   Investor33 370.782 (-0.1)   |   ISSI 146.581 (0.72)   |   JII 534.734 (0.62)   |   JII70 181.171 (0.44)   |   KOMPAS100 994.168 (0.43)   |   LQ45 775.543 (2.08)   |   MBX 1400.42 (2.01)   |   MNC36 279.01 (-0.36)   |   PEFINDO25 262.474 (-0.74)   |   SMInfra18 238.826 (1.63)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.48)   |  

Rangkap Jabatan, KNPI Buka Crisis Center Pengaduan Pemerasan

Rabu, 15 Juli 2020 | 15:54 WIB
Oleh : Hotman Siregar / RSAT

KNPI Buka Crisis Center bagi Pejabat yang Alami Pemerasan

Jakarta, Berisatu.com -Akhir-akhir ini terjadi polemik rangkap jabatan pejabat kementerian sebagai Komisaris di BUMN. Menanggapi Hal tersebut, Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Ginting, menyatakan polemik tersebut perlu ditelaah lebih jauh.

"Rangkap jabatan tersebut perlu ditelaah dari aspek hukum, aspek kebutuhan dan tujuan pengangkatannya sebagai komisaris," kata Twedy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Menurut Twedy, dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak ada larangan bagi Komisaris BUMN memiliki jabatan pada lembaga/intansi pemerintah.

"Dalam Pasal 33 UU BUMN tidak ada larangan bagi komisaris memiliki jabatan struktural dan fungsional pada lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan direksi BUMN di mana dalam Pasal 25 secara tegas dilarang merangkap jabatan struktural dan fungsional pada lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah," ungkap Twedy.

Twedy menambahkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga tak melarang wakil menteri merangkap sebagai komisaris BUMN.

"Dalam Bab III poin A Lampiran Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN menyatakan secara tegas bahwa sumber bakal calon komisaris dan dewan pengawas BUMN berasal dari pejabat struktural dan fungsional pemerintah," tambah Twedy.

Twedy menyampaikan pasti ada pertimbangan dari pemegang saham BUMN dalam RUPS mengangkat Komisaris dan dewan pengawas.

"Para pemegang saham tentu punya pertimbangan mengangkat pejabat struktural dan fungsional menjadi komisaris BUMN. Mungkin untuk kebutuhan memperlancar sekaligus mengawasi kinerja BUMN," ungkap Twedy.

Di sisi lain, Twedy juga menyayangkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan KNPI membuat polemik tersebut.

"Kami menyayangkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan KNPI mempersoalkan tersebut. Terlebih saat ini, Kementerian BUMN sedang berbenah dan melakukan transformasi BUMN menjadi lebih baik. Kita seharusnya mendukung pembenahan yang sedang dilakukan kementerian BUMN," tegas Twedy.

Pada kesempatan ini, Twedy juga menyampaikan harapan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Kami berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) bisa bertindak tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Terlebih oknum-oknum tersebut tak memiliki legalitas mengatasnamakan KNPI. Tentu kita akan menyayangkan bila nanti Kempora dianggap melakukan pembiaran," ungkap Twedy.

Twedy juga menyampaikan KNPI membuka crisis center untuk pengaduan bila ada pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN yang diperas oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan KNPI.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dari Ribuan Buronan Interpol, Tidak Ada "Pesanan" Indonesia

Memang ada sejumlah buronan berkewarganeraan Indonesia, tetapi pihak yang mengajukan red notice adalah negara lain.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Positif Covid-19, Rektor USU Memilih Kerja Daring

Runtung mengatakan, dia tidak mau berdiam diri selama menjalani isolasi mandiri di dalam rumah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

IPW Minta Komisi III DPR Bentuk Pansus Djoko Tjandra

Yang jadi pertanyaan apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen)berani mengeluarkan surat jalan untuk buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra?

NASIONAL | 15 Juli 2020

Brigjen Polri Dipastikan Keluarkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Prasetyo, yang lama dinas di Div Hubinter Polri, tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Jika terbukti dalam pemeriksaan maka Prasetyo akan dicopot.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tidak Pakai Masker, Warga Kota Jambi Didenda Rp 50.000

Pemkot Jambi masih terus memberlakukan sanksi denda terhadap warga kota itu yang tidak menggunakan masker di ruang publik.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Helmi Hasan dan Rohidin Mersyah Kantongi Tiket Maju di Pilgub Bengkulu 2020

Helmi Hasan dan Rohidin Mersyah telah mengantongi tiket untuk ikut Pilgub Bengkulu 2020, setelah mereka mendapat dukungan dari partai koalisi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Dasco: Jangan-jangan Juga Ada Surat Jalan dari DPR?

Buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra menyeret nama Bareskrim Polri terkait surat jalan keluar-masuk Indonesia.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kasus Maria Pauline, Polisi Tunggu Pengacara

Penyidikan tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, masih belum beringsut maju. Sebab warga negara Belanda ini belum juga didampingi pengacara.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kumpulkan Gubernur, Jokowi: Segera Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dilihat sebagai upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan kedisiplinan masyarakat.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tim Cagar Budaya Gali Situs Diduga Petirtaan Kuno di Kediri

Di situs tersebut ada struktur berbentuk persegi empat seluas 5,2 meter persegi.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS