Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila

Kamis, 9 Juli 2020 | 13:32 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pusat Kajian Pancaila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bisa sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk perkuat Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karenanya, perlu pembinaan atau kegiatan untuk menanamkan serta menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat, di dalamnya termasuk pejabat negara,” kata Budi di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan sangat penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pasalnya, selama ini, pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

"Dengan hadirnya RUU PIP, ada peluang pengaturannya ditingkatkan menjadi Undang Undang," jelas Budi.

Dia mengharapkan bila nantinya BPIP memiliki payung hukum berupa UU PIP agar tidak ada upaya untuk memberikan tafsir tunggal terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati rumusannya oleh para pendiri bangsa. Pasalnya, Pancasila sudah final dan merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.

“Jangan sampai terulang pengalaman Orde Baru yang menjadikan pembinaan ideologi Pancasila sebagai alat politik kekuasaan,” tutup Budi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Maria Pauline WN Belanda, Kabareskrim: Bukan Kendala

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit mengatakan tak ada kendala dengan penyidikan Maria Pauline Lumowa kendati yang bersangkutan adalah warga negara Belanda.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Maria Pauline Langsung Diserahkan ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Lumowa diserahkan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum yang dihindarinya selama 17 tahun.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Targetkan Kaum Milenial, Ini Pesan Menpora untuk I'M Gen Z

Menpora berharap program yang diusung oleh organisasi I'M Gen Z lebih kreatif dan variatif untuk menarik lebih banyak kalangan milenial.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kuota Kurang 22.000, PPDB SMA dan Kejuruan di Sumut Dibuka Lagi

Disdik Sumut membuka kembali proses PPDB untuk tingakt SMA dan kejuruan karena sekitar 20.000 kuota belum terpenuhi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

5 Kabupaten di Bengkulu Berstatus Zona Hijau Covid-19

Kelima kabupaten itu, yakni Bengkulu Selatan, Seluma, Mukomuko, Kaur, dan Kabupaten Lebong.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Indonesia Tidak Bisa Pecahkan Sendiri Masalah Kewarganegaraan Ganda

Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sering terjadi ketika berusia 21 tahun. Mereka diminta memilih, padahal di usia itu anak masih labil dalam memilih.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kasus Maria Pauline Buka Luka Lama Polri

Sempat buron dan menyeret petinggi Polri, berkas Maria Pauline Lumowa belum dirampungkan penyidik Polri hingga saat ini.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Yasonna Sebut Nyaris Gagal Ekstradisi Maria Lumowa

Masa penahanan Maria Pauline bakal berakhir pada 16 Juli 2020 dan akan dibebaskan jika tidak segera diekstradisi ke Indonesia.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Tiba di Indonesia, Maria Lumowa Langsung Jalani Rapid Test

Maria tiba bersama Menkumham Yasonna Laoly yang menjemputnya di Serbia.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Target Produksi Pangan Diminta Perkuat Komoditas Lokal

Komisi IV DPR berharap Kemtan memperkuat komoditas pangan lokal dalam upaya pencapaian target produksi pangan di tahun 2021.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS