PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIP
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIP

Jumat, 3 Juli 2020 | 22:17 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya sepakat dengan PBNU tentang perlunya penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Untuk itu perlu memberi payung hukum dalam bentuk UU BPIP.

"Kita sepakat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus ditarik dan dihentikan pembahasannya karena kontraproduktif, namun semangat dalam memberi payung hukum dalam bentuk undang-undang (UU) BPIP juga perlu kita dorong, dan diberi ruang, karena ini penting menyangkut masalah ideologi bangsa," kata Bamsoet saat bersama pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Bamsoet menuturkan, MPR dan PBNU menyepakati peningkatan pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan dengan menguatkan BPIP. Hal itu disampaikan karena posisi BPIP saat ini baru diatur peraturan presiden (perpres), sehingga harus diperkuat oleh UU agar tidak mudah dibubarkan pemerintahan selanjutnya.

"Pengaturan teknis pembinaan ideologi Pancasila harus melalui lembaga yang jelas, dan tidak cukup dengan Perpres yang nanti kita khawatir akan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa di kemudian hari," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Bamsoet menyatakan saat ini pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideologi Pancasila.

"Sekarang bola ada di pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons, apakah mengubah total DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU HIP dari pemerintah untuk disampaikan kepada DPR, termasuk judul dan isinya, itu sangat tergantung, dan kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah," ungkap Bamsoet.

Bamsoet pun menyebutkan ada benang merah antara MPR, PBNU, dan purnawirawan TNI-Polri tentang keberadaan RUU HIP agar diganti dengan RUU BPIP secara lebih tegas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. "Semoga DPR dan pemerintah mendengar apa yang telah jadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Said Aqil mengatakan, PBNU mengusulkan agar RUU HIP dicabut dan diganti dengan RUU baru bernama RUU BPIP. RUU BPIP tersebut, kata Said Aqil, pembahasannya harus melibatkan semua elemen masyarakat.

"Kalau PBNU dari awal menyikapi sebaiknya RUU HIP dicabut, diulang dari awal, nama juga diubah total, supaya tidak multitafsir, langsung saja RUU BPIP, itu usulnya PBNU," ucap Said Aqil.

Said menilai, "Keprihatinan kita sama, mari kita jaga keutuhan bangsa ini, apalagi dalam keadaan krisis pandemi, ekonomi."

Pertemuan pimpinan MPR dengan Said Aqil berlangsung satu jam. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR hadir bersama para Wakil Ketua MPR di antaranya Arsul Sani, Syarief Hasan, Ahmad Basarah, dan Zulkifli Hasan. Adapun Said Aqil didampingi Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini dan Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Machfoed.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hasil Swab Test Negatif, Eks Dirut Jiwasraya Bakal Kembali Jalani Sidang

Mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dinyatakan negatif virus corona atau Covid-19. Dia pun akan segera manjalani sidang kembali.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Fraksi Nasdem mendesak RUU PKS tetap disahkan pada tahun ini, jangan ditunda-tunda lagi.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Indeks Kewaspadaan Covid-19 Tinggi di Semarang-Surabaya, Ganjar: Waspadai Korelasi Antarwilayah

Ganjar Pranowo mengingatkan daerah-daerah yang masuk dalam perhatian dan daerah sekitarnya untuk waspada dan tetap saling menjaga.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ombudsman Bengkulu Buka Pos Pengaduan Pelaksananaan PPDB

Selain membuka posko pengaduan, Ombudsman juga melakukan sidak ke sekolah untuk memastikan proses pelaksanaan PPDB di semua tingkatan berjalan lancar dan sukses

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dirjen PAS Gandeng Polri dan BNN Berantas Jaringan Narkoba di Lapas

Kalangan penegak hukum mendeklarasikan gerakan anti narkoba di lapas.

NASIONAL | 3 Juli 2020

23.092 Peserta UTBK SBMPTN di Undip Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Seluruh peserta UTBK wajib diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki ruang ujian.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dugaan Salah Tembak di Poso, Polisi: Sudah Ditangani

Warga Poso bernama Qidam Al Fariski Mofance diduga tewas diberondong peluru aparat di Desa Tobe, Poso Pesisir Utara.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Calon Penumpang Pesawat dan Kapal Wajib Tunjukkan Rapid Test

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mewajibkan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri untuk menunjukkan rapid test negatif.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ikuti UPH Virtual Summer, 500 Siswa SMA Isi Liburan dengan Produktif

UPH Summer Program mengajak siswa untuk mengenal UPH dengan cara seru melalui talkshow dan aktivitas, bersama narasumber yang berpengalaman.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Bamsoet: Jangan Jadikan Perbedaan Sebagai Sumber Perpecahan

Bamsoet mengatakan MPR senantiasa mendukung upaya kontraradikalisasi yang dilakukan BNPT melalui berbagai cara.

NASIONAL | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS