OTT Bupati Kutai Timur, IPW Apresiasi KPK
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

OTT Bupati Kutai Timur, IPW Apresiasi KPK

Jumat, 3 Juli 2020 | 10:29 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kinerja KPK pimpinan Komjen Firli Bahuri, setelah tim gabungan penyelidik dan penyidik anti rasuha itu kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar.

IPW menilai, OTT ini sekaligus menjawab keraguan segelintir orang atas kinerja Firli sebagai jenderal polisi dalam memimpin KPK. Selama ini IPW menilai, dalam memimpin KPK, Firli bekerja sebagai polisi yang Promoter, dengan mengedepankan deteksi dini, dan antisipasi demi kelangsungan proses pembangunan dan penyelamatan uang negara.

Firli tidak seperti pimpinan KPK terdahulu yang grasa-grusu, main jebak, penuh eforia pencitraan, dan kemudian meninggalkan ratusan tunggakan kasus yang tidak bisa dibuktikan karena memang tidak ada alat buktinya.

"Akibatnya kasus-kasus itu tidak bisa dituntaskan di pengadilan, ngambang, tidak ada kepastian hukum, dan KPK pun berubah menjadi lembaga penzaliman hukum," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Menurut Neta, akibat semua itu Komjen Firli yang harus mencuci “piring kotornya”. Ironisnya, di luaran, mereka tidak merasa berdosa, malah kerap berteriak-teriak memaki-maki Firli. Padahal mereka punya dosa berat.

Disebutkan dari hasil evaluasi KPK, ditemukan ada sekitar 366 surat perintah penyelidikan yang menjadi tunggakan yang ditinggalkan pimpinan KPK sebelum Firli. “Inilah dosa mereka dan seolah tidak punya moral malah berteriak-teriak mengecam Firli di luar KPK,” ujar Neta.

Padahal, dari 366 surat perintah penyelidikan yang mereka tinggalkan, ada 133 surat perintah penyidikan, dan itu terjadi sejak tahun 2008 sampai 2019. Salah satunya yang tersandera menjadi tersangka KPK adalah Dirut Pelindo II RJ Lino yang menjadi tersangka sejak 18 Desember 2015 yang hingga kini tanpa ada kepastian hukum.

"Cara kerja KPK yang zalim dan amburadul ini membuat arah pemberantasan korupsi menjadi sarat dengan aroma politik. KPK cenderung menjadi alat politik sekelompok orang untuk menggebuk lawan politiknya," kata Neta.

Kini menjadi tugas Firli untuk membersihkan benalu dan kanker berat di tubuh lembaga anti rasuha itu. Sebagai jenderal polisi senior, Firli harus bisa memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang berurusan dengan KPK. Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya.

IPW juga mendesak Firli dan KPK segera memberi kepastian hukum terhadap semua kasus yang mengambang, dengan cara mengeluarkan SP3. Firli jangan takut dan ragu terhadap suara-suara segelintir orang, terutama para pendukung pimpinan KPK terdahulu, yang kerap mengaku sebagai pakar hukum tapi tega berbuat zalim, dan membiarkan nasib orang terkatung katung tanpa kepastian hukum.

“Firli jangan ragu karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU KPK, lembaga anti rasuha itu dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun,” ujarnya.

Disebutkan sesuai Pasal 40 ayat (2), dalam penghentian penyidikan dan penuntutan itu, Firli harus melaporkannya ke Dewan Pengawas, paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Selain itu KPK juga wajib mengumumkan SP3 tersebut kepada publik. Semua ini harus dilakukan Firli agar proses SP3 itu transparan.

“Dan jika ditemukan bukti baru, penghentian penyidikan dan penuntutan itu dapat dicabut oleh pimpinan KPK,” katanya.

IPW berharap sebagi jenderal polisi senior, Firli segera menjalankan pasal-pasal di UU KPK itu agar tercipta kepastian hukum, dan KPK tidak menjadi lembaga yang zalim menghukum orang tanpa alat bukti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tangkap Bupati Kutai Timur, KPK Sita Buku Rekening dan Uang

Selain Ismundar dan istri, dalam OTT di Jakarta, KPK menangkap seorang Kepala Bappeda.

NASIONAL | 3 Juli 2020

KPK Tangkap Bupati Kutai Timur dan Istri di Hotel di Jakarta

KPK tangkap Bupati Kutai Timur.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Komisi X DPR Setujui Penambahan Anggaran Kempora

Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kempora tahun 2021 sebesar Rp 2,27 triliun dengan usulan tambahan sebesar Rp 1,77 triliun.

NASIONAL | 3 Juli 2020

BPKP dan BPK Terus Awasi Anggaran Covid-19

BPKP berkolaborasi dengan BPK terus melakukan pengawasan anggaran Covid-19.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Kantor Imigrasi Bogor Layani Pembuatan Paspor ke Rumah

Pengajuan minimal harus 50 orang jadi sistemnya kolektif.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ini 10 Program MBA Paruh Waktu Terbaik di Dunia 2020

MBA eksekutif, yang sebagian besar dipelajari secara paruh waktu oleh para profesional bisnis berpengalaman, memungkinkan orang belajar sambil bekerja.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Covid Ranger PT PPI Beraksi Serahkan Bantuan APD dan Paket Pangan Tahap III

PT PPI menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) dan paket pangan kepada RSUD Kota Bekasi.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Pentingnya Desa Inklusif untuk Lindungi Kelompok Rentan

Pembentukan desa inklusif penting untuk melindungi kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, lansia, difabel dan masyarakat adat.

NASIONAL | 3 Juli 2020

NTB Terapkan Syarat Terbaru Masuk Bandara Lombok

Harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan tes PCR negatif

NASIONAL | 3 Juli 2020

KPK Tangkap Bupati Kutai Timur

Sejumlah ruangan kantor Bupati Kutai Timur telah disegel oleh tim Satgas KPK.

NASIONAL | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS