DPR Minta Pemerintah Tidak Abai Program Pencegahan Stunting di Tengah Pandemi
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

DPR Minta Pemerintah Tidak Abai Program Pencegahan Stunting di Tengah Pandemi

Senin, 22 Juni 2020 | 21:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Rully Satriadi

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR, Hj Intan Fauzi meminta pemerintah tidak mengesampingkan program perlindungan anak Indonesia dari stunting di masa pandemi Covid-19. Karena itu, kata Intan, alokasi dana untuk percepatan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional tidak boleh direalokasi dengan alasan apapun.

“Kebijakan merealokasi anggaran stunting, bisa beresiko timbulnya lost generation (generasi hilang) dalam jangka panjang,” ujar Intan dalam webinar bertajuk 'Lindungi Anak Indonesia dari Stunting di Masa Pandemi Covid-19', yang digelar Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI) dan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Menurut Intan, persoalan stunting ini tidak boleh dinomorduakan. Pasalnya, mengancam produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, karena rentan diserang oleh berbagai penyakit gagal tumbuh yang berpengaruh kepada kemampuan kognitif.

Selain itu, jelasnya, stunting berdampak buruk pada daya saing bangsa. Praktis, kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting juga signifikan dan berpengaruh kepada produk domestik bruto (PDB).

“Capaian pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan,” urainya.

Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 sebelum pandemi, mencatat sebanyak 6,3 juta balita terkena stunting dari populasi 23 juta balita di Indonesia. Angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia.

"Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen," ungkapnya.

Di masa pandemi ini lanjut Intan, program nasional penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk tidak mencapai target. Hal ini sebagai dampak refocusing anggaran Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya dana untuk penanganan stunting. Kondisi ini juga membuat target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 akan sulit tercapai.

“Yang jelas, Komisi IX DPR sudah menyetujui percepatan penanganan stunting diperluas ke 260 kabupaten/kota di tahun 2020 dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. Ini wujud nyata dukungan politik DPR terhadap pemerintah,” tegas Intan.

Politisi PAN ini mengaku, perhatian pemerintah dalam mengatasi stunting sudah memadai. Hal ini tertuang dalam PerPres tentang strategi nasional percepatan penurunan stunting. Di samping itu, kata dia juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013, tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, tambah Intan, pemerintah juga mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kedua program ini merupakan upaya promotif preventif dalam rangka menanggulangi berbagai masalah gizi dan kesehatan dan juga menjadi program andalan pemerintah untuk mencegah stunting serta penyakit yang lain termasuk Covid 19. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi gizi dengan baik.

“Secara umum penanganan stunting di sektor kesehatan berkontribusi sekitar 30 persen. Selebihnya melibatkan berbagai sektor di kementerian dan lembaga, yaitu ketahanan pangan, akses air bersih, sanitasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan lain-lain,” terang dia.

Komisi IX DPR, kata Intan peduli dengan kondisi kesehatan rakyat. Bentuk konkritnya, sikap politik DPR yang terus mendorong pemerintah untuk merealisasikan Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

Saat ini, menurut Intan, alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 132,2 triliun, naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 123,1 triliun. Namun anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kemenkes tapi juga K/L bidang kesehatan lainnya termasuk transfer ke daerah.

“Kami di Komisi IX DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk penguatan intervensi paket gizi, serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan stunting sebesar Rp 92,5 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, Intan mengatakan DPR mendukung upaya pemerintah untuk penanganan stunting yang melibatkan multi sektoral. “Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan terutama bagi masyarakat miskin harus diprioritaskan oleh pemerintah agar penyelesaian kasus stunting di Indonesia segera terjadi,” pungkas Intan.

 



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jumlah Kasus Covid-19 di Sumut Terus Bertambah

Kasus positif Covid-19 di Sumut kini menjadi 1.115.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Kemhub Tetapkan Sistem Pelaporan Kapal di TSS Selat Sunda dan Lombok

Kapal berbendara Indonesia wajib lapor saat melewati TSS Selat Sunda dan Lombok.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Kapolri: Negara Tidak Akan Kalah dengan Premanisme

Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas aksi premanisme, dan jangan diberi ruang gerak sedikit pun.

NASIONAL | 22 Juni 2020

New Normal, Mahfud: Penegakan Hukum Kembali Normal

Pemerintah berkomitmen terhadap penegakan hukum kendati saat ini masih terjadi pandemi virus corona.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Pembunuhan Dua Anak Tiri di Medan Karena Es Krim

Dua bocah kakak beradik dibunuh karena merengek-rengek meminta dibelikan es krim.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Ini Kronologi Pembunuhan Dua Bocah Kakak Beradik di Global Prima Medan

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat (19/6/2020) malam yang dilakukan oleh ayah tiri kedua bocah tersebut.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Jubir Presiden: Perpres 67/2020 Bentuk Apresiasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Perpres Nomor 67 tahun 2020 merupakan langkah progresif Presiden Jokowi dalam menghormati hak-hak disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim Kembali Diperpanjang

Penahanan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 26 Juni 2020.

NASIONAL | 22 Juni 2020

Menjaga Ekosistem Hutan, Mencegah Wabah di Masa Depan

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperingatkan 75% dari kemunculan patogen manusia adalah zoonotik, dengan kata lain, infeksi awal yang berasal dari hewan. Aktivitas seperti deforestasi, fragmentasi lahan, serta perluasan habitat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 

NASIONAL | 22 Juni 2020

PSBB, Kota Bandung Belum Bisa Gelar CFD

Kota Bandung belum dapat menggelar hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor digelar di kota itu selama PSBB masih digelar.

NASIONAL | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS