PSI: Draf Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Tumpang Tindih
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

PSI: Draf Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Tumpang Tindih

Jumat, 15 Mei 2020 | 21:03 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme kembali menguat setelah munculnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Juru Bicara PSI Rian Ernest berpandangan bahwa draf Perpres tersebut malah cenderung mengaburkan penanganan tindak terorisme yang diamanatkan UU Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Rian, selama ini penanganan aksi terorisme di Indonesia sudah berjalan baik di bawah koordinasi BNPT dan kepolisian.

"PSI sepenuhnya mendukung argumentasi Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyebutkan bahwa Perpres ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih instansi dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia," ujar Rian di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Rian mengungkapkan beberapa kelemahan Perpres ini. Pertama, kata dia dari aspek legal, tugas TNI bukanlah penegakan hukum, ketika Perpres memberi ruang penangkalan dan penindakan kepada TNI maka peluang terjadinya pelanggaran Hukum dan HAM akan terjadi.

"Apalagi istilah ‘penangkalan’ tidaklah dikenal di dalam UU Terorisme itu sendiri. Bisa terjadi adanya perebutan wewenang antara penangkalan oleh TNI dan pencegahan oleh BNPT," tutur Rian.

Kedua, kata Rian, Perpres ini tidak memberikan batasan wilayah kerja yang jelas sesuai UU TNI misalnya untuk aksi terorisme luar negeri (pembajakan pesawat Indonesia di luar negeri) atau aksi teror di wilayah perbatasan. "Hal ini bisa menimbulkan masalah lain tumpang tindih wewenang dengan BNPT dan Polri yang sudah memiliki wewenang pencegahan, penindakan dan rehabiltasi," tandas dia.

PSI menilai idealnya TNI turun membantu BNPT dan Polri pada saat situasi sudah semakin genting. Sedangkan, lanjut dia, draf Perpres yang ada malahan membuat TNI bisa secara mandiri bergerak dan beresiko berbenturan kerja di lapangan dengan BNPT dan kepolisian.

"PSI menilai Perpes pelibatan TNI dalam penanganan terorisme belum prioritas, pemerintah harusnya mendorong peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No.5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," pungkas Rian.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Aspri Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang ke Achsanul Qosasi

Nama anggota BPK Achsanul Qosasi disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi dengan terdakwa Imam Nahrawi.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Tjahjo Kumolo: Revolusi Mental ASN untuk Tujuan Pembangunan

Gerakan revolusi mental sangat relevan untuk bangsa Indonesia yang sedang menghadapi tiga masalah pokok.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Presiden Jokowi Tegaskan Belum Lakukan Pelonggaran PSBB

Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Eks Komisioner KPU Segera Diadili Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Dengan pelimpahan ini,Tim Jaksa KPK akan menunggu penetapan hari persidangan dari Majelis Hakim Tipikor.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Ada Warga Meninggal Terima Bansos, Istana Minta Pemda Perbarui Data

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh meng-update data sehingga distribusi bansos tidak kalah sasaran.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Sultan HB X: Kalau Masih Banyak yang Tak Disiplin, DIY PSBB

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, bisa saja DIY menerapkan PSBB jika masih banyak tidak disiplin.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Dewan Pengawas Rampung Bentuk Kode Etik KPK

Kode etik tersebut diatur dalam tiga Peraturan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

NASIONAL | 15 Mei 2020

KPK Perpanjang Masa Penahanan Ketua DPRD Muara Enim

Penahanan keduanya diperpanjang untuk 40 hari ke depan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.

NASIONAL | 15 Mei 2020

Hadapi Pandemi, Nadiem: Keselamatan Insan Pendidikan Nomor Satu

Mendikbud Nadiem Makarim kembali menegaskan penerapan kebijakan Belajar dari Rumah adalah untuk memastikan keselamatan guru, siswa maupun orang tua.

NASIONAL | 15 Mei 2020

PKS: Harus Ada Batas Waktu Tiongkok Tuntaskan Kasus ABK Indonesia

PKS mengapresiasi pemerintah karena telah melakukan pelaporan kasus ABK WNI ini ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk protes keras. Namun, pelaporannya harus dikawal.

NASIONAL | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS