Sri Mulyani Sebut Anggaran Jaring Pengaman Sosial Diambil dari APBN
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Sri Mulyani Sebut Anggaran Jaring Pengaman Sosial Diambil dari APBN

Selasa, 7 April 2020 | 16:00 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial diambil dari anggaran eksisting dalam APBN yang direalokasikan atau refocusing untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

“Tadi sudah disampaikan Menteri Sosial, bahwa paket dalam anggaran Rp 110 triliun sudah dicadangkan untuk penambahan bansos dari APBN yang eksisting atau yang sudah ada yang dilakukan refocusing atau realokasi untuk penambahan dana bansos,” kata Sri Mulyani seusai mengikuti ratas dengan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020).

Menkeu mengatakan dalam ratas tadi, fokus yang dibahas adalah bagaimana jaring pengaman sosial itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan bisa memberikan dukungan di bidang kesehatan, khususnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Tetapi tanpa menyebabkan masyarakat kita mengalami kesulitan di bidang pemenuhan kebutuhan pokok,” ujar Sri Mulyani.

Rencananya, lanjut Sri Mulyani, anggaran sebesar Rp 110 triliun tersebut akan dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dinaikkan jumlah penerima manfaat dari 9,2 juta menjadi 10 juta penerima manfaat.

“Tapi Presiden sudah memutuskan untuk PKH bagi 10 juta penerima manfaat dengan tambahan pemberian bulanannya,” ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, bantuan sembako untuk 20 juta penerima manfaat senilai Rp 200 ribu per bulan yang akan dilaksanakan selama sembilan bulan ke depan atau hingga Desember 2020.

Selanjutnya, untuk kartu pra kerja sebesar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat. Lalu pemberian bantuan sosial (bansos) untuk warga di Jabodetabek sebanyak 4,1 juta keluarga, di antaranya 2,5 juta warga DKI, dan 1,6 juta warga di Bodetabek. Juga pemberian kartu pra kerja sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Pemerintah juga menggratiskan listrik bagi 24 juta pelanggan 450 VA, dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50 persen selama bulan April, Mei, dan Juni.

Tidak hanya itu mengalokasikan dana bansos desa sebanyak 30 persen dari dana desa sebesar Rp 72 triliun. Atau sebesar Rp 21 triliun akan dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum mendapatkan PKH.

Pemerintah juga memberikan keringanan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 11,9 juta pelaku UMKM; kepada 22 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan buka dari KUR ini. Dan di sektor pertanian diberikan penundaan cicilan dan bunga untuk kredit Umi dan Mekaar bagi 11,4 juta peserta.

“Jadi maksud dari seluruh anggaran pemerintah ini, betul-betul akan dibuat agar yang tadi disampaikan, tidak ada rakyat yang tidak mendapatkan. Dan kita terus memperbaiki data basenya, sehingga seluruh program bansos dan bantuan UMKM betul-betul target bisa dipenuhi,” jelas Sri Mulyani.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

1,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Dapat Bantuan Sembako Selama Tiga Bulan

Pemerintah akan memberikan BLT untuk masyarakat bawah yang terdampak Covid-19 di Jabodetabek sebesar 600 ribu per keluarga per bulan untuk tiga bulan.

NASIONAL | 7 April 2020

Ganjar Pranowo Minta Pengusaha Tidak PHK Buruh

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta para pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerja mereka di tengah pandemi virus "corona".

NASIONAL | 7 April 2020

IDI: Ada 19 Dokter Meninggal Akibat Covid-19

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melaporkan per Senin 6 April 2020, ada 19 dokter yang meninggal akibat Covid-19.

NASIONAL | 7 April 2020

Bantuan 7.000 APD Diserahkan ke Dokter Gigi dan Spesialis THT

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyerahkan bantuan 7.000 alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan kesehatan lainnya ke dokter gigi dan THT.

NASIONAL | 7 April 2020

17.616 Relawan Bantu Gugus Tugas Menangani Covid-19

Sampai Selasa 7 April 2020, jumlah relawan yang membantu gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berjumlah 17.616 orang.

NASIONAL | 7 April 2020

RS Swasta di Semarang Bebaskan Biaya Perawatan PDP Virus Corona

RS Panti Wilasa dr Cipto Semarang mengatakan tidak menarik biaya kepada pasien yang telah pulang dan dinyatakan sembuh dari virus corona.

NASIONAL | 7 April 2020

UI Luncurkan Ragam Inovasi untuk Tangani Wabah Covid-19

Pengembangan riset dan inovasi jangka panjang fokus dalam menciptakan formulasi dan pengobatan Covid-19.

NASIONAL | 7 April 2020

Menkeu Paparkan Biaya Pemulasaraan Jenazah Covid-19

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan perhitungan tarif khusus untuk pemulasaraan jenazah Covid-19.

NASIONAL | 7 April 2020

Ini Besaran Biaya Perawatan Pasien Covid-19 di RS

Menkeu memastikan seluruh biaya pengobatan untuk pasien yang positif terinfeksi Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah.

NASIONAL | 7 April 2020

Tangani Covid-19, Pemprov Bengkulu Pastikan Tak Potong Gaji ASN

Rekening Covid-19 Pemprov Bengkulu akan dikelola oleh Biro Pemkesra, termasuk penyaluran dan penggunannya akan dibuka secara transparan kepada publik.

NASIONAL | 7 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS