PKB Minta Pemerintah Indonesia Berkontribusi Selesaikan Konflik Bernuansa Agama di India
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

PKB Minta Pemerintah Indonesia Berkontribusi Selesaikan Konflik Bernuansa Agama di India

Minggu, 1 Maret 2020 | 19:09 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah Indonesia ikut berkontribusi untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama di India yang disebabkan oleh amandemen UU Kewarganegaraan. Sekitar 20-an orang meninggal dunia akibat konflik ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Ahmad Iman Syukri kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/3/2020).

Menurut Ahmad Iman, amandemen UU Kewargaanegaraan di India melanggar resolusi Dewan HAM PBB 16/18. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia harus mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan konflik yang mengatasnamakan agama tersebut.

"Jika kategorinya 'intoleransi, stigmatisasi, diskriminasi, dan hasutan kekerasan" atas dasar agama atau kepercayaan maka itu masuk pelanggaran HAM," ungkap Ahmad

Ahmad menambahkan, Indonesia yang berpegang pada komitmen yang dibuat oleh seluruh negara di bawah Piagam PBB untuk memajukan dan mendorong penghormatan umum untuk dan ketaatan terhadap seluruh hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar tanpa pembedaan terhadap, antara lain, agama atau kepercayaan.

Menurut Ahmad, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bisa mengajukan protes dan langkah diplomatik untuk memanggil dubes India untuk mengusulkan mencabut UU Kewarganegaraan yang mendiskriminasikan umat islam.

"Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah diplomatik, agar konflik agama yang diakibatkan oleh amandemen uu kewarganegaraan di India tidak merembet ke negara-negara yang lain," jelas Ahmad.

Sebagai informasi, dalam UU Kewarganegaraan yang baru, tercatat akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum tahun 2015. Namun, dalam UU tersebut tak dicantumkan agama Islam. Hal inilah yang menyulut protes warga India.

Berikut isi UU Kewarganegaraan seperti dikutip dari salinan Kementerian Hukum dan Keadilan (Departemen Legislatif), New Delhi, 12 Desember 2019 tentang Undang-undang Parlemen, yang sudah mendapat persetujuan dari Presiden India Ram Nath Kovind pada 12 Desember 2019.

"2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely: "Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the passport (entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act."

"2 Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, 1955 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang pokok), nomor 2 ayat (1) (b):
"Jika ada orang yang beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, atau Komunitas Kristen dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan, yang masuk India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dengan atau di bawah ayat (c) ayat (2) pasal 3 dari paspor Act (masuk ke India), 1920 atau dari penerapan ketentuan Foreigners Act, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk keperluan Undang-undang ini;" dalam undang-undang tersebut disebutkan berbagai agama kecuali Islam.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kempupera Mulai Tata Trotoar dan Drainase di Labuan Bajo

Kempupera mulai tata trotoar Labuan Bajo

NASIONAL | 1 Maret 2020

BMKG: Maret Diprediksi Intensitas Hujan Menurun

Dalam kurun waktu dua hari mendatang, diprediksi intesitas hujan di Jakarta menurun.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Arman Depari Jadi Anggota Dewan Kehormatan Sinergi Nawacita

BNN dan SNCI mempunyai pandangan yang sama bagaimana menyiapkan generasi masa depan bebas narkoba.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Warga Korea di Solo Bunuh Diri karena Takut Virus Corona

Warga negara Korea =nekat bunuh diri karena ketakutan mengira dirinya terinfeksi virus corona. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya negatif.

NASIONAL | 1 Maret 2020

BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Malam-Dini Hari

BMKG menyatakan, sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi dilanda hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan Dua Pekan

Kementerian PUPR menilai pembangunan proyek kereta cepat ini kurang memperhatikan manajemen proyek.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Longsor, Puluhan Desa di Sarolangun Jambi Terisolir

Material longsor yang menimbun badan jalan di beberapa lokasi membuat ruas jalan Sarolangun–Batangasai belum bisa dilalui kendaraan.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Negatif Virus Corona, TKA di Bengkulu Tetap Dipantau Dinkes

Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu terus mengawasi seorang pasien suspect virus corona yang sempat menjalani observasi di RSUD M Yunus.

NASIONAL | 1 Maret 2020

84 Orang Suspect Virus Corona di Sumut Dinyatakan Negatif

Sebanyak 84 orang, meliputi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI), yang sebelumnya dikarantina, dinyatakan negatif dari virus corona.

NASIONAL | 1 Maret 2020

Negatif Virus Corona, Pasien RS Bungo Diizinkan Pulang

Pasien terduga terinfeksi virus corona (Covid-19) yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Permata Hati, Muarabungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dinyatakan negatif.

NASIONAL | 1 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS