Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law ke DPR, GAMKI: Utamakan Kepentingan Rakyat Bukan Investor
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law ke DPR, GAMKI: Utamakan Kepentingan Rakyat Bukan Investor

Rabu, 19 Februari 2020 | 14:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Rully Satriadi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP GAMKI, Paul Pasaribu melihat masih adanya informasi yang simpang siur terkait beberapa pasal di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR.

"Berdasarkan informasi yang didapatkan, RUU Cipta Kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi dan mengentaskan pengangguran. Namun kami melihat masih adanya informasi yang simpang siur terkait hal itu. Untuk itu pemerintah dan DPR harus menerima masukan masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU," ujar Paul di Jakarta pada hari Selasa (18/2).

Menurut Paul, ada beberapa pasal yang kontroversi, antara lain terkait upah tenaga kerja, keberadaan outsourcing dan karyawan kontrak, jaminan sosial dan pensiun, tenaga kerja asing, dan UU yang dapat dicabut lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Beberapa pasal ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Maka kami harapkan DPR dapat menampung aspirasi masyarakat. Apapun dasar alasan pemerintah dalam menyusun RUU ini, seharusnya tidak merugikan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

"Dalam Rakernas GAMKI beberapa waktu lalu di Surabaya, kami membahas tentang Omnibus Law. Kami mendukung pemerintah dan DPR menetapkan UU Omnibus Law jika itu bertujuan untuk pembangunan dan kepentingan jangka panjang Indonesia. Namun kepentingan rakyat harus tetap diutamakan dan diprioritaskan, jangan hanya mengakomodir kepentingan investor dan pemodal saja. GAMKI mengharapkan Omnibus Law ini pro terhadap UMKM dan angkatan kerja," pungkas Paul.

Beberapa waktu lalu, dalam Rapat Kerja Nasional GAMKI yang dilaksanakan di Surabaya, Omnibus Law klaster dibahas dengan tema “Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan: Tarik Ulur Kepentingan Investasi dan Perlindungan Pekerja/Buruh”. Narasumber dalam topik ini antara lain Adriana (Setditjen PHI Kementerian Ketenagakerjaan), Wahyudi Wibowo (dosen FEB Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya), Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), dan  Umbu Rauta (osen Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana).

Adriana dari Kementerian Tenaga Kerja menekankan bahwa pemerintah harus mengimbangi antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja. Salah satu faktor yang memiliki daya ungkit besar untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja adalah investasi. Investasi perlu ditingkatkan, tetapi harus dengan regulasi yang memadai.

Terkait omnibus law, dia mengatakan pembahasan tersebut bukan hanya sekedar memakai perspektif investor dan pengusaha. Tetapi pemerintah ingin memastikan pelindungan terhadap hak-hak kaum pekerja yang selama ini kerap diabaikan.

“Pemerintah ingin perlindungan bagi pekerja, seperti upah pekerja, jaminan sosial, jaminan hari tua, dan lainnya yang menyangkut hak pekerja,” jelasnya.

Menurut Wahyudi Wibowo, perlu diadakan sistem pengupahan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya penggunaan upah per jam lebih sesuai untuk industri jasa yang memang nature-nya fleksibel. Namun belum tentu akan sesuai jika diterapkan dalam industri manufaktur.

Dalam RUU Cipta Kerja, perlu dielaborasi dengan kemampuan sumber daya manusia.

"Investor mungkin tidak akan keberatan dengan upah yang tinggi jika diimbangi dengan produktivitas kerja yang tinggi. Namun untuk menaikkan produktivitas tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada sisi pendidikan, misalnya, yang memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas angkatan kerja kita,” pungkas Wahyudi.

Persoalan ketenagakerjaan sesungguhnya sangat kompleks. Tidak bisa disederhanakan begitu saja. Tentang hal ini, Timboel Siregar berharap adanya komunikasi yang baik antara para pengambil kebijakan dengan masyarakat.

“Berbagai kegaduhan yang selama ini timbul karena pemerintah tidak memberikan draf RUU Cipta Kerja kepada masyarakat agar dapat kita telaah. Pada akhirnya kita hanya bisa mendiskusikan isu-isu dalam RUU tersebut hanya lewat informasi dari media,” imbuhnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch ini mengatakan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan kondusifitas politik. Kemudian kepastian hukum, supaya investor tidak ragu berinvestasi.

Senada dengan Timboel Siregar, Umbu Rauta yang juga hadir sebagai narasumber menyoroti keseriusan pemerintah dalam menyusun Omnibus Law. Ia melihat ada ambiguitas terhadap spirit yang ingin dibawa oleh pemerintah dengan konsep omnibus law.

“Jika spiritnya kodifikasi, pemerintah justru tidak berniat meniadakan undang-undang lain yang sudah eksis, tetapi hanya menggantinya dengan norma-norma dalam RUU Cipta Kerja. Jika spiritnya adalah penyederhanaan regulasi, maka pendekatan yang digunakan dengan omnibus law justru membuat regulasi menjadi tidak sederhana. Pemerintah (dan DPR) harus terbuka dalam proses perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja,” pungkas dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tersangka Pembunuhan Hakim Segera Diserahkan ke Kejaksaan

Ketiga tersangka yakni Zuraidah Hanum, Jefri Pratama, Reza Fahlevi akan segera diserahkan ke kejaksaan setelah berkasnya dianggap P21.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Gugat UU Perlindungan Pekerja Migran, Aspataki Akan Terus Berjuang di MK

Aspataki menilai adanya UU No 18 tahun 2017 ini, perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar

Pemerintah harus bisa memastikan proses cleansing data PBI benar-benar tuntas, sehingga DPR bisa meminta agar 19,9 juta PPBU bisa dimasukkan ke PBI.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Ketua Baleg Sebut Omnibus Law Bisa Cepat Selesai dengan Syarat Ini

Agar pembahasan RUU Omnibus law sesuai target, kuncinya dengan melibatkan buruh untuk menyampaikan suaranya dan Pemda yang terkena dampak isi aturannya.

NASIONAL | 19 Februari 2020

SMSI dan LPDS Sepakat Kerja Sama Jaga Kualitas Media Siber

Kerja sama LPDS-SMSI akan dilakukan khusus di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik dalam platform media siber.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Satu Tewas dalam Baku Tembak di Intan Jaya, Papua

Tim pasukan gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan KSB di Intan Jaya, Papua.

NASIONAL | 19 Februari 2020

1 dari 3 Anak Merokok, Sekolah dan Orangtua Tingkatkan Pengawasan

Kebiasaan orangtua merokok di rumah dan guru di sekolah mendorong anak untuk merokok setiap hari.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Tiga Tersangka Sunda Empire Tidak Alami Gangguan Jiwa

Penyidikan terhadap ketiga tersangka Sunda Empire akan terus dilanjutkan karena mereka tidak alami gangguan jiwa dan dalam kondisi kejiwaan yang normal.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Akademisi dan Pelaku Usaha Nilai Perlunya Omnibus Law UMKM

Omnibus Law untuk UMKM diperlukan karena banyak peraturan yang memang menghambat, khususnya untuk para pelaku UMKM.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Hari Raya Galungan, Warga Bali Diimbau Tak Pasang Penjor Dekat Jaringan Listrik

Momentum perayaan hari raya suci Galungan dan Kuningan menjadi perhatian PLN Unit Induk Distribusi Bali.

NASIONAL | 19 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS