Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar

Rabu, 19 Februari 2020 | 12:46 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah secepatnya membereskan data-data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sehingga bila memungkinkan, 19,9 juta orang jiwa peserta Kelas 3 Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), bisa dimasukkan ke daftar PBI.

Seperti diketahui, pemerintah menaikan tarif iuran BPJS di awal 2020. Kenaikan itu dinilai memberatkan bagi 19,9 juta orang PPBU. Kementerian Sosial lalu menelurkan ide agar ke-19,9 juta orang tersebut dimasukkan saja ke kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan masuk DTKS, ke 19,9 juta orang itu bisa masuk ke daftar PBI alias memeroleh subsidi negara.

Menurut Puan, pada 2 September 2019, ada kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa iuran BPJS tak dinaikkan sebelum data PBI dibereskan. Diduga banyak data PBI yang tak akurat. Istilah perbaikan data tersebut adalah cleansing, atau pembersihan.

Kata Puan, pemerintah mengklaim sudah membersihkan data 27,44 juta jiwa PBI pada November dan Desember tahun lalu. Tampaknya itu yang menjadi alasan kuat pemerintah menaikkan iuran BPJS.

"Artinya pemerintah sudah melakukan effort sehingga bisa menaikkan iuran BPJS," kata Puan, Rabu (19/2/2020).

Menurut Puan, pemerintah harus bisa memastikan proses cleansing data PBI tersebut benar-benar tuntas. Apabila sudah tuntas, DPR meminta agar 19,9 juta PPBU bisa dimasukkan ke dalam data PBI.

"Kami meminta 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan atau belum tertampung karena tidak bisa membayar iurannya, bisa kemudian dimasukkan ke dalam data PBI 30 juta orang yang saat ini di-cleansing," kata Puan.

Dengan pendapat Puan itu, sebenarnya DPR takkan memaksa pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Namun mendorong agar 19,9 juta masyarakat yang dianggap belum mampu membayar kenaikan tarif itu bisa mendapat subsidi lewat PBI.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua Baleg Sebut Omnibus Law Bisa Cepat Selesai dengan Syarat Ini

Agar pembahasan RUU Omnibus law sesuai target, kuncinya dengan melibatkan buruh untuk menyampaikan suaranya dan Pemda yang terkena dampak isi aturannya.

NASIONAL | 19 Februari 2020

SMSI dan LPDS Sepakat Kerja Sama Jaga Kualitas Media Siber

Kerja sama LPDS-SMSI akan dilakukan khusus di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik dalam platform media siber.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Satu Tewas dalam Baku Tembak di Intan Jaya, Papua

Tim pasukan gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan KSB di Intan Jaya, Papua.

NASIONAL | 19 Februari 2020

1 dari 3 Anak Merokok, Sekolah dan Orangtua Tingkatkan Pengawasan

Kebiasaan orangtua merokok di rumah dan guru di sekolah mendorong anak untuk merokok setiap hari.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Tiga Tersangka Sunda Empire Tidak Alami Gangguan Jiwa

Penyidikan terhadap ketiga tersangka Sunda Empire akan terus dilanjutkan karena mereka tidak alami gangguan jiwa dan dalam kondisi kejiwaan yang normal.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Akademisi dan Pelaku Usaha Nilai Perlunya Omnibus Law UMKM

Omnibus Law untuk UMKM diperlukan karena banyak peraturan yang memang menghambat, khususnya untuk para pelaku UMKM.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Hari Raya Galungan, Warga Bali Diimbau Tak Pasang Penjor Dekat Jaringan Listrik

Momentum perayaan hari raya suci Galungan dan Kuningan menjadi perhatian PLN Unit Induk Distribusi Bali.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Kejagung Periksa 15 Pemilik Rekening Saham Kasus Jiwasraya

Penyidik Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (AJS).

NASIONAL | 19 Februari 2020

Soal RUU Ciptaker, Mahfud MD: Kalau Ada Protes Sampaikan ke DPR

Dikatakan Mahfud MD, protes RUU Ciptaker seperti itu memang seharusnya dilakukan karena masih dalam tahap RUU dan harus disampaikan ke DPR.

NASIONAL | 19 Februari 2020

Rakornis Deputi, Lima Program Prioritas Menpora Jadi Landasan

Apabila tidak sesuai dengan lima program prioritas Menpora Zainudin Amali, rencana kegiatan tersebut akan dicoret.

NASIONAL | 19 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS