Lili Pintauli Harap Jokowi Pilih Dewas yang Dukung Kerja KPK
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Lili Pintauli Harap Jokowi Pilih Dewas yang Dukung Kerja KPK

Rabu, 18 Desember 2019 | 09:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar berharap Dewan Pengawas (Dewas) mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK Jilid V nantinya. Harapan ini disampaikan Lili seusai mengikuti proses induksi atau pengenalan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Kalau secara pribadi pasti (Dewas) yang mendukung program pemerintah, plus yang mendukung program-program kerja pimpinan yang baru mengacu pada Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) tentunya," kata Lili.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seorang merangkap sebagai ketua. Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat penting dalam kerja KPK salah satunya mengeluarkan izin penyadapan.

Untuk periode pertama, Dewas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden. Selanjutnya dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Lima anggota Dewas periode pertama yang telah dipilih Presiden akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK Jilid V pada 21 Desember 2019 mendatang.

Beberapa hari terakhir menjelang pelantikan, beredar sejumlah nama yang disebut bakal menjadi Dewan Pengawas KPK. Nama-nama itu antara lain, mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman; Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana yang juga mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji; mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang juga mantan Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto; serta jurnalis senior Budiman Tanurejo.

Sempat pula muncul nama mantan pimpinan KPK lainnya yakni Erry Riyana Hardjapamekas dan pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Lili mengaku belum mengetahui nama-nama Dewas yang beredar. Lili juga belum membahas dengan pimpinan KPK Jilid V lainnya mengenai Dewas. Hal ini lantaran Lili dan empat pimpinan terpilih lainnya sedang fokus menjalani proses induksi atau pengenalan kelembagaan KPK.

"Belum ada pembicaraan, karena kita hari ini hanya induksi untuk internal di dalam jadi kita belum bicara ke depan soal Dewas dan seterusnya," katanya.

Sementara Ketua KPK Jilid IV, Agus Rahardjo menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dalam memilih lima anggota Dewas. Menurutnya, untuk periode pertama, pemilihan Dewas merupakan hak preogratif Presiden.

"Ya kita tunggu saja itu kan kalau menurut UU yang baru kan prerogatif Presiden untuk (periode) yang pertama ini. Yang kedua baru ada Pansel seperti pimpinan yang lain. Jadi ya kita tunggu saja," katanya.

Agus tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tak melibatkan KPK dalam proses pemilihan Dewas. Agus meyakini Jokowi memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan lima anggota Dewas.

"Kan tidak harus diskusi (dengan KPK). Presiden pasti sudah punya pandangan. Banyak orang baik di Indonesia ini yah," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jiwasraya di Ambang Kebangkrutan, DPR Dorong Pembentukan Pansus

DPR akan mendorong pembentukan Pansus, karena ingin tahu persoalan yang terjadi di Jiwasraya apakah salah kelola atau ada hal lain.

NASIONAL | 18 Desember 2019

Ibu Kota Baru Dibangun dengan Konsep Smart and Forest City

Siti Nurbaya mengatakan bahwa kementeriannya sedang terus mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.

NASIONAL | 18 Desember 2019

Albertina Ho dan Taufiqurrahman Ruki Dicalonkan Sebagai Dewas KPK

Presiden Jokowi mengatakan, Dewas KPK selain berasal dari unsur hakim dan jaksa, juga dari kalangan ekonom dan mantan pimpinan KPK

NASIONAL | 18 Desember 2019

Terduga Teroris yang Ditangkap di Jayapura Punya Hubungan dengan Jafar Umar Talib

Kapolda Papua menyebutkan, ketujuh terduga teroris itu merupakan kelompok teroris yang lari dari Medan dan Lampung dan berada di Jayapura, Papua untuk berlatih.

NASIONAL | 18 Desember 2019

Diduga Gebuki Warga Tamansari, 2 Oknum Polisi Diproses Propam

“Ada dua di antaranya diduga keras telah melakukan pelanggaran disiplin pada saat melakukan kegiatan pengamanan penggusuran tersebut."

NASIONAL | 18 Desember 2019

Rektor: Roda Organisasi Uniat Kembali Berjalan

"Kami berharap semua pihak menghargai putusan hukum dan Universitas Islam Attahiriyah terbuka untuk terus memajukan pendidikan untuk umat."

NASIONAL | 18 Desember 2019

Presiden: Sangat Tidak Terpuji Kepala Daerah Miliki Rekening di Kasino

"Tapi yang jelas sangat tidak terpuji kalau ada kepala daerah enggak bener, ada kepala daerah menyimpan uang di kasino. Bisa bayangkan, simpan uang di kasino,"

NASIONAL | 18 Desember 2019

Presiden Jokowi Ungkap Latar Belakang Profesi Dewas KPK

"Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan (komisioner) KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana, saya kira itu."

NASIONAL | 18 Desember 2019

Wamenhan Bantah Tidak Beli Alutsista dari Eropa

Wahyu menjelaskan di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia meningkatkan produk dalam negeri.

NASIONAL | 18 Desember 2019

Berbicara di Sidang PBB, Novel Beberkan Teror Air Keras

"Dari kasus teror terakhir, sudah 979 hari kasus penyerangan tersebut belum terungkap," kata Novel.

NASIONAL | 18 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS