Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan jika Ada Konsensus Nasional
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan jika Ada Konsensus Nasional

Jumat, 18 Oktober 2019 | 17:13 WIB
Oleh : Hotman Siregar / Rully Satriadi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), dan perlunya dihadirkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan ekonomi nasional. Karena MPR di bawah kepemimpinannya akan sangat hati-hati dan cermat. Prosesnya pun akan melewati banyak tahapan. Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

"Amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stakeholder bangsa untuk bisa mengamandemen UUD NRI 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen UUD NRI 1945," ujar Bamsoet menyikapi berbagai polemik di masyarakat terkait rencana amandemen terbatas UUD NRI 1945, di Jakarta, Jumat (18/10/19).

Menurut Bamsoet, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen UUD NRI 1945, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR sekarang.

"Sampai hari ini belum ada pengajuan resmi dari anggota MPR. Jadi satu tahapan saja belum dilewati," kata Bamsoet.

Wakil Ketua KADIN Indonesia ini menambahkan, di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang akan diajukan oleh para wakilnya di MPR.

"Tidak bisa ujug-ujug MPR melakukan amandemen tanpa sepengetahuan dan persetujuan rakyat. Ketentuan perundangan sudah mengatur sedemikian rupa agar transparansi dan kedaulatan rakyat menjadi elemen penting dalam setiap proses amandemen. Pembahasannya juga dilakukan secara terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi yang tak bisa diketahui orang," tutur Bamsoet.

Bamsoet menuturkan, di ayat 3 Pasal 37 UUD NRI dijelaskan juga bahwa untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yakni 474 dari 711 anggota MPR. Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Tahapan dan prosesnya akan panjang sekali. Keterbukaan dan partisipasi rakyat akan sangat dibutuhkan. Sehingga perlu dicapai konsensus kebangsaan agar tak ada kesalahpahaman antar sesama anak bangsa. Jadi, apakah amandemen akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, kembali ke aslinya atau tidak sama sekali, prosesnya masih sangat panjang. Rakyatlah yang akan menentukan," pungkas Bamsoet.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Desember 2019, Peta Skala Besar Ibu Kota Baru Rampung

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun peta 1:5.000 atau peta skala besar yang lebih rinci untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Steadfast Marine Luncurkan 2 Kapal Pesanan TNI AL

Dua kapal senilai Rp 86 miliar tersebut ditargetkan bisa diserahkan kepada TNI AL pada November 2019.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Polda Jatim Kerahkan 1.700 Personel saat Pelantikan Presiden

Polisi juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jatim untuk memastikan pengamanan di wilayah setempat.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Amankan Jatim Saat Pelantikan Presiden, 1.700 Personel Disiapkan

Polda Jatim menyiapkan 1.700 personel gabungan dari Polri dan TNI untuk mengamankan wilayah Jawa Timur saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Anggota DPD dari NTT Minta Cabut Moratorium Pemekaran

NTT sebagai satu provinsi yang layak dimekarkan. Alasannya, NTT adalah wilayah kepulauan. NTT juga berbatasan dengan tiga negara yang sudah maju.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

KPK Geledah Kantor Wali Kota Medan

Penggeledahan ini merupakan lanjutan setelah Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Imam Nahrawi Tantang KPK di Praperadilan

Perlawanan itu dilakukan Imam dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 8 Oktober 2019.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Pengamat: Sudahi Pengelompokan, Saatnya Memikirkan Kepentingan Bangsa

Segala sesuatu yang sifatnya pengelompokan harus disudahi, kini waktunya memikirkan kepentingan bangsa.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Jelang Pelantikan Presiden, TNI/Polri di Sumut Lakukan Konsolidasi

Ada sekitar 5.000 prajurit TNI/Polri yang mengikuti kegiatan tersebut.

NASIONAL | 18 Oktober 2019

Unpad Targetkan 1.100 Peserta Ramaikan "Pangandaran Run 2019"

Kegiatan yang mengusung tema besar pelestarian lingkungan ini berkaitan dengan kehadiran kampus Unpad di Pangandaran.

NASIONAL | 18 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS