Gubernur Kalbar Akan Bekukan Izin Perusahaan Pembakar Lahan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Gubernur Kalbar Akan Bekukan Izin Perusahaan Pembakar Lahan

Jumat, 9 Agustus 2019 | 11:05 WIB
Oleh : Sahat Oloan Saragih / RSAT

Pontianak, Beritasatu.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji mengatakan, jika terjadi kebakaran lahan atau ada titik api di lokasi perusahaan sawit, maka 3 x 24 jam harus dipadamkan. Jika tidak pihaknya akan mengambil tindakan tegas yaitu membekukan izin perusahaan.

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi amdalnya, jika tidak sesuai dengan yang tertulis pada amdalnya maka akan diberikan sanksi. Pembekuan izin itu akan dilakukan melalui tahapan dan sekarang ini sedang dibuat peraturan dan surat untuk perusahaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar H Sutarmiji kepada wartawan, Kamis (8/8/2019). Dikatakan, dalam waktu dekat akan membuat peraturan gubernur (Pergub) terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalbar. Hal ini dilakukan karena melihat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayahnya.

“Jika ada lahan korporasi (perusahaan) yang terbakar maka harus segera dipadamkan jika tidak segera maka akan diambil tindakan tegas, yaitu dengan membukukan izin usahanya. Artinya kita akan evaluasi amdalnya hingga mengambil tindakan pembekuan,” tegas Sutarmidji.

Namun disebutkan, untuk mengambil tindakan pembekuan ini ada tahapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Perusahaan akan dipanggil dan membuat pernyataan jangan sampai mengulangi perbuatannya serta amdalnya harus dievaluasi.

Karena menurut Sutarmidji kebakaran itu belum tentu dilakukan sendiri atau dibakar sendiri, namun titik panasnya berada di lokasi perusahaan. “Jadi harus di klarifikasi dan diteliti terebih dahulu apakah itu dibakar atau terbakar atau ikutan terbakar buka ladang atau lahan pertanian. Selanjutnya baru diambil tindakan tegas,” katanya.

Disebutkan, penegakan aturan secara tegas pernah dilakukannya saat ia menjabat sebagai Wali Kota Pontianak untuk menekan karhutla, dan ini berhasil menurunkan angka karhutla.

Aturan yang diterapkan yaitu jika terbukti membersihkan lahan dengan cara membakar maka lima tahun lahan itu tidak boleh digunakan. Pemko Pontianak menulis dan membuat “plang” pengumuman di lahan yang terbakar dengan tulisan atau pegumuman bahwa “lahan ini dalam pengawasan Pemerintah Kota Pontianak” .

Selanjutnya jika lahanya terbakar tapi pemilik tidak jaga maka lahan itu selama tiga tahun tidak boleh dimanfaatkan. “Jadi tindakan tegas berupa sanksi tegas ini akan diterapkan di provinsi, dengan harapan kebakaran hutan dan lahan sebagai penyebab kabut asap dapat ditekan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Status Gunung Slamet Ditingkatkan Jadi Waspada

Status Gunung Slamet 3.432 mdpl (meter di atas permukaan laut) ditingkatkan dari Normal (level I) jadi Waspada (level II) mulai Jumat (9/8/2019) pukul 9.00 pagi

NASIONAL | 9 Agustus 2019

Kesultanan Kutai Beri Gelar Pangeran Wira Ambara untuk Panglima TNI

Hasil-hasil kegiatan TMMD ke-105 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk jangka panjang.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

KPK Tahan Politikus PDIP Nyoman Dhamantra

Nyoman ditahan setelah diperiksa secara intensif dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

KPK Miris Bawang Putih Jadi Bancakan Legislator PDIP untuk Terima Suap

Praktik rente seperti yang dilakukan Nyoman membuat ekonomi berbiaya tinggi dan sangat merugikan masyarakat.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

Dikenal Mapan, Nyoman Dhamantra Vokal Suarakan Kepentingan Bali

Nyoman Dhamantra sosok pengusaha dan lahir dari keluarga yang mapan.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

KPK Tetapkan Nyoman Dhamantra Tersangka Suap Impor Bawang Putih

Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

Tangkap 6 Tersangka, BNN Sita 250 Kilogram Ganja di dalam Tabung Gas

Awalnya anggota BNN menangkap empat orang yang membawa barang bukti ganja dari Aceh, melalui jalur darat menggunakan truk sayuran jengkol, sekitar pukul 15.09.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

STP IPB Bangun Kolaborasi dengan Kalangan Industri

IPB sebagai kampus paling produktif menghasilkan invensi.

NASIONAL | 9 Agustus 2019

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Impor Bawang Putih

Almisbat meminta KPK untuk membongkar secara menyeluruh kasus suap impor bawang putih.

NASIONAL | 8 Agustus 2019

Bayar Kompensasi, PLN Pastikan Tidak Kurangi Gaji Karyawan

Manajemen menggunakan dana internal perusahaan untuk membayar kompensasi ke pelanggan.

NASIONAL | 8 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS