INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Perlu Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

Jumat, 3 Juli 2020 | 00:01 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Frans Meroga Panggabean mengatakan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam regulasi koperasi.

Hal itu dikatakan Frans menanggapi permasalahan gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang sidangnya kembali digelar di PN Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan sewaktu rapat dengan DPR, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengakui bahwa ada kelemahan pengawasan dalam operasional KSP. Menkop berencana mengadopsi pengawasan KSP dengan sistem perbankan, yang akan ada kategori buku satu, dua, dan tiga sesuai dengan modal koperasi itu sendiri.

Namun menurut Frans bukan itu yang diinginkan Askopindo. “Yang kami minta adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi, dan ini bisa menjadi solusi pamungkas tiga dimensi,” ujarnya.

Pertama bagi gerakan koperasi pasti sebagai enforcement untuk semakin tertib dan akuntabel, dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Kedua, bagi pemerintah akan memiliki tool yang resmi sebagai pengawas dan juga sebagai pendamping koperasi.

Terakhir bagi masyarakat akan mengembalikan citra dan kredibilitas koperasi sekaligus menjadi pengobat stigma buruk koperasi yang selama ini terlanjur banyak kasus-kasus tidak terpuji, yang sudah seperti lingkaran setan.

“Ini juga bisa jadi momentum segera diputuskan rancangan undang–undang Omnibus Law Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat area (klaster) untuk perkoperasian dan UMKM,” tutur Frans.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Raliansen Saragih, yang hadir dalam persidangan mengatakan, penolakan nasabah dikarenakan proposal yang diajukan tidak lengkap (memenuhi tuntutan pihak nasabah) terkait pengembalian dana sesuai yang ditetapkan, Jika lengkap dan rinci, tentu debitur akan bisa lebih menerima.

“Tapi kalau hanya sekadar angka dan tidak ada alasan yang bisa diterima bagaimana debitur bisa menerima untuk menyepakati,” kata Raliansen.

Ia melanjutkan sebagai pihak netral melihat bahwa perkembangan di persidangan tadi dari kuasa hukum nasabah menegaskan bagaimana ada jaminan dana mereka kembali, tetapi di sisi lain semua punya kepentingan.

”Kita jelas tahu bahwa yang pemegang kekuasan tertinggi di koperasi adalah rapat anggota. Tadi saya mendengar banyak tuntutan dari rapat anggota, apakah ini bisa dipenuhi? Sebenarnya ada mekanisme rapat anggota yang persentasenya tergantung dari anggaran dasar, dan tidak bisa dihambat karena koperasi itu adalah milik anggota,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transformasi LRT City Ciracas Merespon Pandemi Covid-19

Program digital marketing ACP menghasilkan penjualan sebesar 80 persen.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Terima Kapal Tanker ke-7 di 2020, Kapasitas BULL Jadi 2,3 Juta DWT

kapal tanker ketujuh yang didatangkan tahun ini berukuran 109.647 DWT sepanjang 245 meter.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Teten: Layanan Konsultasi Bantu UMKM Naik Kelas

UMKM yang bertumbuh di masa pandemi ini adalah mereka yang bisa beradaptasi dan berinovasi dalam pengembangan produk.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Penawaran Umum Terbatas Kelima Bank Bukopin Dapatkan Pernyataan Efektif OJK, KB Kookmin Bank Jadi Pembeli Siaga

Kookmin Bank pada 11 Juni lalu telah menggelontorkan dana US$ 200 juta ke Bank Bukopin.

EKONOMI | 30 Juni 2020

IPC Bidik Potensi Ekonomi Pemberlakuan TSS Selat Sunda

IPC menilai TSS Selat Sunda berpotensi memperkuat jalur pelayaran internasional Pelabuhan Tanjung Priok

EKONOMI | 2 Juli 2020

HUT Ke-50, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Dukungan bagi Pelaku UMKM

Jamkrindo berkomitmen menyukseskan program yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para para pelaku UMKM.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Menhub Ajak Pengemudi Ojol dan ASK Patuhi Protokol Kesehatan

Menurut Budi Karya, aturan pengendalian transportasi bukan untuk membuat susah pengemudi,

EKONOMI | 2 Juli 2020

PGN Realisasikan Implementasi Harga Gas Industri Tertentu US$ 6/MMBTU

Sebanyak 130 pelanggan mendapat harga gas US$ 6/MMBTU.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Hipmi Nilai Koordinasi Sektor Jasa Keuangan Masih Lemah

Koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia tetap sehat dan stabil.

EKONOMI | 2 Juli 2020

Apindo Keluhkan Biaya dan Bunga Restrukturisasi Tinggi

Apindo mengharapkan pemerintah bersama OJK dapat memberikan stimulus terkait penambahan modal kerja.

EKONOMI | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS