Akumindo Minta Pemerintah Perhatikan UMKM di Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Akumindo Minta Pemerintah Perhatikan UMKM di Omnibus Law

Selasa, 11 Februari 2020 | 12:36 WIB
Oleh : Hotman Siregar / Rully Satriadi

Jakarta, Beritasatu.com - Pertumbuhan ekonomi yang masih jalan di tempat karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal membuat iklim usaha menjadi terdampak, tak terkecuali sektor usaha seperti UMKM yang ada di pusat-pusat perbelanjaan (Mal).

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, stuck-nya pertumbuhan ekonomi saat ini cukup berpengaruh terhadap dunia usaha.

"Utamanya terhadap UMKM yang ada di pusat-pusat perbelanjaan atau Mal. Lesunya UMKM di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan sebenarnya sudah terasa sejak dua tahun lalu (tahun 2018). Banyak outlet-outlet yang tutup. Misalnya, Giant, Hero, Matahari," ungkap Ikhsan di Jakarta, Senin (10/02/2020).

Diungkapkannya, lesunya pusat-pusat perbelanjaan saat ini bisa dilihat dari sejumlah indikator.

"Pertama, pengunjung Mal berdasarkan riset Akumindo, pengunjung berkurang sampai 50-60% karena daya beli masyarakat yang menurun. Kedua, adanya perubahan pola perilaku masyarakat di mana Mal saat ini hanya dijadikan tempat kongkow, makan, hiburan," kata Ikhsan.

Lebih lanjut Ikhsan melihat bahwa perubahan perilaku tersebut bisa jadi karena uang yang mereka pegang cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.

"Di tengah daya beli menurun, bisa jadi masyarakat lebih hemat dalam menggunakan uangnya dan mereka lebih selektif membeli barang-barang dalam kondisi ekonomi stuck sepertie saat ini," ujar Ikhsan.

Selain itu, kata dia, lesunya usaha berbasis offline yang ada di pusat-pusat perbelanjaan bisa jadi karena terdampak apa yang dikenal disrupsi digital saat ini.

"Adanya shifting dari pola konvensional ke pola digital yang diakomodir oleh platform-platform e-commerce menjadi salahsatu indikator juga lesunya usaha yang ada di pusat-pusat perbelanjaan saat ini," terang Ikhsan.

Kendati demikian, Ikhsan mengaku optimis bahwa usaha di pusat-pusat perbelanjaan akan kembali bergairah jika saja dibarengi atau disupport oleh regulasi yang memadai.

"Kami berharap adanya pemberdayaan bagi UMKM. Selain itu UMKM juga mesti diprioritaskan dalam sebuah regulasi. Apalagi saat inikan pemerintah lagi gencar-gencarnya menyuarakan soal Omnibus Law," kata Ikhsan.

Ikhsan menegaskan, Akumindo sendiri berharap agar ada perhatian lebih dari pemerintah saat penyusunan Omnibus Law. Di mana pemberdayaan UMKM menjadi prioritas.

"Kami berharap dalam Omnibus Law itu isinya ada semangat dari pemerintah dalam hal pemberdayaan UMKM. Misalnya, ada kemudahan-kemudahan untuk UMKM nantinya. Kemudahan berupa akses permodalan, meningkatkan produk-produk UMKM dalam negeri dan lainnya," harap Ikhsan.

Khusus untuk akses permodalan bagi UMKM, saran Ikhsan, di Omnibus Law nantinya Pemerintah harus lebih fleksibel dalam memberikan kemudahan modal bagi UMKM.

"Akses permodalan bagi UMKM nantinya bisa disalurkan melalui LPDB, PNPM, koperasi yang dipercaya. Jadi tidak lagi melalui perbankan. Itu harapan kita," tandas Ikhsan.

Adapun terkait banyaknya produk impor utamanya dari negeri tirai bambu yang beredar di pasaran saat ini, Ikhsan meminta agar pemerintah lebih mengutamakan produk dalam negeri.

Untuk diketahui, jelas dia, barang Impor di Indonesia terbesar datang dari Tiongkok sebesar 35%, baik dari bahan baku juga barang jadi.

"Barang asli produk UMKM atau IKM Indonesia harus diprioritaskan, harus dibeli daripada barang-barang impor. Ini juga semoga masuk dalam UU Omnibus Law Pemberdayaan UMKM," pungkas Ikhsan.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rehat Siang, IHSG Bertambah 3 Poin

Sebanyak 168 saham naik, 168 saham melemah dan 200 saham stagnan.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Siang Ini, Rupiah Menguat Sejalan Mata Uang Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 13.682-Rp 13.695 per dolar AS.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Wapres Minta Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, pemerintah berencana menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa (RKUDes).

EKONOMI | 11 Februari 2020

Harvest City Targetkan Penjualan Tumbuh 25%

Harvest City menjadikan IPEX 2020 sebagai momentum untuk mengenjot penjualan hunian.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Wapres Minta Menteri Kerja Keras Tekan Kemiskinan

Target penurunan tingkat kemiskinan ditetapkan 7 persen sebagai target moderat, dan 6,5 persen sebagai target optimistis.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed 2 Kali Lipat

Transaksi ini menunjukkan kepercayaan dan dukungan investor terhadap posisi keuangan dan masa depan LPKR.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 Per Gram

Harga 50 gram Rp 36,385 juta.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Mayoritas Bursa Asia Pagi Ini di Zona Hijau

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 355,9 (1,31 persen) mencapai 27.597.

EKONOMI | 11 Februari 2020

Permintaan Tiongkok Berkurang, Minyak Turun ke Level Terendah 13 Bulan

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April turun US$ 1,20 atau 2,2 persen menjadi US$ 53,27 per barel.

EKONOMI | 11 Februari 2020

IHSG Menguat di Awal Perdagangan

Pukul 09.05 WIB, IHSG naik 15,7 poin (0,25 persen) menjadi 5.967.

EKONOMI | 11 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS