Keamanan Instalasi Listrik Bisa Jadi Syarat IMB

Keamanan Instalasi Listrik Bisa Jadi Syarat IMB
Petugas PLN Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) Gandul melakukan inspeksi harian berupa thermovisi atau pengukuran suhu panas pada paralatan kelistrikan yang ada di UIP2B Gandul Depok, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). PLN menjamin ketersedian suplai listrik ke masyarakat untuk kebutuhan Lebaran dan diperkirakan pada saat Lebaran terjadi penurun beban puncak listrik pada sistem kelistrikan sistem Jawa Bali sebesar 56 persen hingga 60 persen dikarenakan banyak Industri dan perkantoran yang libur. ( Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Iqbal )
Fajar Widhiyanto / FW Rabu, 25 September 2019 | 12:17 WIB

PT Perusahaan Listrik Negara Persero tengah menyiapkan  aturan terkait rancangan rumah yang aman dari bahaya terkait listrik untuk dimasukkan ke dalam salah satu syarat perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Disampaikan Antonius Artono, EVP Health Safety Security Environment PLN dalam pernyataan yang diterima redaksi (25/9), rancangan aturan ini diharapkan menjadi bagian dari edukasi perihal keselamatan dalam instalasi kelistrikan yang kerap diabaikan masyarakat.

“Kalau PLN saja sendiri, pasti tidak bisa meng-educate seluruh masyarakat Indonesia yang sangat luas. Perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat,” kata Anton.

Menurutnya pemda bisa membuat aturan untuk memasukkan aturan keamanan dan keselamatan dalam instalasi peralatanan kelistrikan maupun jarak-jarak yang aman terkait jarak properti yang akan dibangun dengan instalasi PLN, ke dalam persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Termasuk soal batas ketinggian pohon. “Jadi IMB akan memuat masalah keamanan dan keselamatan peralatan PLN dan masyarakat,” ujarnya.

Berikutnya diharapkan akan ada tiga hal untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat terhadap instalasi PLN. Pertama, PLN melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya saat ada momen khusus seperti bulan K3 di setiap Bulan Februari. Kedua, di sisi peraturan, IMB di Pemda setempat diharapkan sudah mengakomodasi kepentingan keselamatan akibat bahaya listrik. Ketiga lewat punishment bagi yang melanggar peraturan agar tidak terjadi musibah yang fatal.

Selanjutnya PLN berharap ada Keppres yang akan turut melibatkan berbagai organ pemerintah dan aparat dalam membantu memelihara keamanan jaringan listrik PLN. “Sebelumnya kan hanya diatur Peraturan Menteri jadi hanya mengikat BUMN bersangkungan seperti PLN saja. Maka dengan adanya Keppres, maka ada yang akan mengatur agar organ maupun aparat dapat turut membantu PLN dalam menjaga keamanan instalasi PLN,” paparnya.

Sepakat dengan Anton, Ketua Umum Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia, Lazuardi Nurdin mengatakan, bisa saja PT PLN Persero meminta pemuatan aturan instalasi listrik yang benar sebagai prasyarat terbitnya IMB. Hanya saja kerap kali musibah terjadi pada rumah yang sudah lama dibangun.

Musibah terkait listrik dapat berasal dari berbagai kondisi. Seperti kebakaran yang biasanya bersumber dari hubungan arus pendek. “Memang sangat penting untuk memperhatikan ketepatan instalasi listrik dan standard produknya saat membangun rumah,” kata Lazuardi.

Penggunaan jenis standard kabel dan ukuran kabelnya juga menjadi prasyarat keamanan yang harus diperiksa secara berkala. Selama prasyarat tadi sudah sesuai, kecil kemungkinan terjadi musibah.

Pemasang instalasi listrik juga harus dilakukan oleh perusahaan yang berizin resmi, untuk memastikan perusahaan tersebut memiliki SDM yang kompeten. PLN, kata Lazuardi, sudah mengatur pemasang listrik harus orang yang punya kompetensi dilengkapi dengan Sertifikat Laik Operasi.

Soal edukasi terkait keselamatan dalam pemasangan instalasi listrik, dikatakan Anton PT PLN Persero terus menggelar program tersebut secara berkala. “Kami mengedukasi masyarakat melalui berbagai cara. Pertama dengan model pemberitahuan standard engineering yang mudah dipahami,” ujar Anton.

Menurutnya, masyarakat dididik untuk memahami berbagai jaringan PLN. Seperti tegangan ekstra tinggi 500 KV, 150 KV atau yang dikenal dengan sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi). Lalu ada tegangan menengah 20 KV hingga 70 KV.

“Masyarakat kami edukasi untuk memahami perbedaan jarak aman di antara berbagai fasilitas bertegangan tersebut. Terdapat jarak aman di antara tegangan listrik yang tidak boleh dilalui. Misalnya, instalasi bertegangan rendah, istilahnya kita baru akan tersetrum jika memegang kabelnya. Namun, untuk tegangan ekstra tinggi, yang 150 KV ke atas itu meski kita tidak menyentuh instalasinya, sudah tersetrum jika berada terlalu dekat, akibat dari medan magnet listrik yang terbentuk,” jelas Anton.

Edukasi lainnya dilakukan melalui rangkaian video singkat berdurasi 30 detik, yang memuat berbagai bahaya dan pencegahan kejadian yang melibatkan kelistrikan. Antara lain bahaya bermain layang-layang di sekitar jaringan PLN, keharusan menjaga jarak aman 3 meter dari jaringan listrik, tindakan pengamanan listrik yang harus dilakukan saat banjir dengan menurunkan saklar MCB serta mencabut berbagai kabel listrik di rumah.

Imbauan lainnya yaitu masyarakat diminta tidak menumpuk steker listrik, menjauhkan anak-anak dari tegangan ekstra tinggi, serta menghubungi PLN di nomor kontak pelanggan 123 jika melihat ada potensi bahaya listrik dan lain sebagainya. Terakhir, Anton memaparkan PLN akan menyarankan masyarakat yang memiliki pohon besar dan tinggi di bawah jaringan Sutet untuk menggantinya dengan tanaman lain yang juga bernilai tinggi seperti palawija atau jamu-jamuan.

Beragam video tersebut telah disebarkan ke berbagai unit-unit PLN untuk disebarkan ke masyarakat. Meski demikian Anton memaklumi, jika belum seluruh masyarakat terjangkau pesan edukasi tersebut karena jumlah penduduk yang sangat besar.



Sumber: Majalah Investor