Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons mengenai penyataan mantan Calegnya, Edy Mulyadi yang dituduh oleh sejumlah pihak melakukan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
Dugaan penghinaan Edy Mulyadi ini terkait dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menegaskan bahwa pernyataan Edy Mulyadi tidak terkait sama sekali dengan PKS. Edy, kata Mabruri, tidak aktif lagi sebagai pengurus partai di level manapun.
“Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS tetapi setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS,” ujar Mabruri dalam keterangannya, Senin (24/1/2022).
Mabruri menegaskan, penyataan Edy Mulyadi tidak mewakil sikap partai. Menurut dia, sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang.
“Sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan (Edy Mulyadi). Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” tandas dia.
Lebih lanjut, Mabruri menuturkan sikap resmi PKS terhadap pemindahan IKN disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI. Dia menandaskan, penolakan PKS dilakukan secara konstitusional.
"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional,” jelas dia.
PKS, kata Mabruri, merupakan partai penyeimbang pemerintah. Namun, kata dia, bukan berarti PKS mengambil sikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademis. Hal ini, kata dia, terlihat dari sikap PKS terhadap UU IKN yang disikapi dengan langkah yang sehat dan mempunyai landasan akademik yang kuat.
“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” pungkas Mabruri.
Diketahui, video pernyataan Edy Mulyadi menjadi viral di media sosial terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Edy menyebut bahwa lokasi IKN tersebut sebagai tak layak karena merupakan tempat jin buang anak dan pasarnya nanti hanya kuntilanak dan genderuwo.
"Bisa memahami gak, ini ada tempat sebuah elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," kata Edy Mulyadi dalam potongan video yang ramai di media sosial.
Selain itu, Edy Mulyadi juga menyinggung Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil sikap soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut Edy, pemindahan IKN tersebut merupakan ancaman kedaulatan bangsa dan Prabowo disebutknya sebagai 'macan yang jadi mengeong'.
"Masa, Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti, sih? Jenderal bintang 3. Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. ini bicara soal kedaulatan negara, Bos. Gila. Geblek-nya kelewatan gitu, lho. Ini mereka tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia," tandas Edy dalam video itu.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
