Logo BeritaSatu

Refly Harun Ajak Masyarakat Tolak Presidential Threshold

Kamis, 2 Desember 2021 | 22:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengajak masyarakat menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Refly menilai presidential threshold merusak kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

"Kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold 0 (persen)," kata Refly Harun melalui siaran video yang ditayangkan dalam diskusi Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) yang dikutip Kamis, (2/12/2021).

Refly mendorong presidential threshold dihapus. Dikatakan, presidential threshold membuat demokrasi dibajak para pemodal untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Karena presidential threshold hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Refly menjelaskan maksud dari pemilihan presiden secara langsung adalah pesta demokrasi rakyat dengan menghadirkan calon sebanyak-banyaknya. Menurutnya, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Dan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengadukan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945," katanya.

Sementara itu, anggota DPD Tamsil Linrung, mengatakan presidential threshold hanya memunggungi demokrasi. Menurutnya, keberadaan presidential threshold tidak bisa mewujudkan demokrasi yang ideal.

Tamsil juga mengutip Pasal 6A UUD 1945 yang menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun dia mengatakan ada aturan terkait ambang batas pencalonan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Tapi ternyata ada lagi UU yang dibuat yang mengatur turunan dari pasal ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan ambang batas pencalonan," kata Tamsil.

Tamsil mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review untuk mendorong dihapusnya presidential threshold pada Desember ini.

"Kami memang mendorong supaya langkah yang kami lakukan judicial review, baik itu secara kelembagaan maupun perorangan. Bulan Desember ini kami akan ajukan supaya kita menghapus presidential threshold," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Ungkap Hal Fundamental Agar Indonesia Bisa Bersaing

Presiden Jokowi menyebutkan 3 hal fundamental yang harus terus dibenahi dan dibangun agar Indonesia mampu bersaing di kancah global.

NEWS | 29 September 2022

Soal Lapas Kelebihan Kapasitas, Ini Kata Menteri Yasonna

Menteri Yasonna menyatakan mengirimkan tahanan ke lapas yang tidak padat serta melakukan program asimilasi integrasi guna mengatasi lapas kelebihan kapasitas.

NEWS | 29 September 2022

Mbah Mijan Sebut Aura Lesti Kejora Mengarah ke KDRT

Paranormal Mbah Mijan turut berkomentar terkait pelaporan Lesti Kejora atas tindakan sang suami Rizky Billar dalam dugaan kasus KDRT tersebut.

NEWS | 29 September 2022

Inovasi Pengganti Kayu, Conwood Komitmen Jaga Kelestarian Hutan

Guna menandai 10 tahun kehadiran PT Conwood Indonesia, inovasi pengganti kayu diluncurkan sebagai produk dekoratif terbarunya yaitu Conwood Beyond.

NEWS | 29 September 2022

Terintegrasi, Aplikasi PeduliLindungi Versi Baru Segera Diluncurkan

Kemenkes menyatakan aplikasi kesehatan terintegrasi PeduliLindungi yang berisi rekam medis elektronik dan layanan kesehatan bakal segera diluncurkan.

NEWS | 29 September 2022

Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Mengguncang Jayapura Papua

Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 yang mengguncang Jayapura, Papua itu terjadi pukul 18.34.43 WIB.

NEWS | 29 September 2022

Roy Suryo Ditahan di Rutan Salemba dengan Kondisi Sehat

Kejati DKI menerima pelimpahan berkas perkara meme stupa Candi Borobudur dengan tersangka Roy Suryo. Kejati DKI kemudian menahan Roy Suryo di Rutan Salemba.

NEWS | 29 September 2022

Sigid Haryo Wibisono Diduga Jadi Penghubung MAW dengan Anggota DPR

Sigid Haryo Wibisono disinyalir menjadi penghubung Bupati nonaktif Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Mukti Agung Wibowo (MAW) dengan anggota DPR.

NEWS | 29 September 2022

Sejumlah Pemuda di Jakarta Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Sejumlah pemuda di Petogogan Jakarta Selatan menggelar deklarasi meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024.

NEWS | 29 September 2022

KLHK: Skema Multiusaha Kehutanan Dorong Optimalisasi Sumber Daya Hutan

KLHK menyebut skema multiusaha kehutanan dapat mendorong optimalisasi potensi dan sumber daya hutan di Indonesia.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi Ungkap Hal Fundamental Agar Indonesia Bisa Bersaing

Jokowi Ungkap Hal Fundamental Agar Indonesia Bisa Bersaing

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings