Logo BeritaSatu

Baleg Akan Revisi UU PPP

Senin, 29 November 2021 | 18:23 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani menyatakan pihaknya akan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Hal tersebut dilakukan sebelum UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) direvisi.

“Kami sepakat bahwa revisi UU 12/2011 akan menjadi jalan terbaik untuk mengadopsi teknis aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menjadi kesempatan untuk memikirkan solusi permasalahan tumpang tindih peraturan dan ketidaksesuaian materi muatan,” kata Christina, Senin (29/11/2021).

Christina mengatakan dalam amar putusan MK terkait UU Ciptaker, UU PPP memang menjadi sorotan. Metode omnibus law dalam UU Ciptaker ditolak oleh MK. Menurut Christina metode omnibus law masih menjadi semangat utama UU Ciptaker, karenanya UU PPP harus direvisi.

“Karena mekanisme omnibus law belum dimuat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Christina.

Christina menilai bahwa secara substansi, Indonesia memerlukan metode omnibus law. Sebab, metode tersebut menjadi salah satu cara untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan. Utamanya, menyangkut masalah tumpeng-tindih peraturan, ketidaksesuaian materi muatan, hyper regulasi, sampai pada problem ego sektoral.

Christina menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law, bukanlah barang baru di Indonesia. Metode ini sudah diterapkan sejak lama. “Sebagai contoh, untuk menyederhanakan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Hindia Belanda menjadi sekitar 400 peraturan,” kata Christina.

Akan tetapi, metode yang digunakan tersebut belum diperkenalkan ke publik sebagai omnibus law. Praktik metode omnibus law memang baru benar-benar dikenal publik, ketika proses legislasi dalam pembentukan UU Ciptaker dimulai.

Christina menambahkan hingga kini sudah lahir setidaknya empat peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode ini. Dimulai dari UU Ciptaker, Perppu 1/2020, PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha, dan Permenkeu 18/PMK.03/2021.

“Seharusnya waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk merevisi UU Cipta Kerja, sudah bisa sekalian untuk melakukan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” demikian politikus Partai Golkar ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rizky Billar Makan Omongannya Sendiri tentang Selingkuh

"Seorang pernah berkata, Selingkuh itu murah, maka hanya dilakukan oleh orang murahan," ucap Rizky Billar.

NEWS | 1 Oktober 2022

Anggota DPR Intan Fauzi Ajak Kaum Milenial dan Gen Z Gabung Parpol

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan dengan bergabung parpol, kaum muda bisa berperan sebagai pengambil kebijakan.

NEWS | 1 Oktober 2022

KPU: Parsindo Tidak Perbaiki Hasil Verifikasi Administrasi

KPU mengungkapkan Parsindo, yang sudah sampai pada tahapan verifikasi administrasi, tidak menyerahkan hasil perbaikannya.

NEWS | 1 Oktober 2022

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Rizky Billar Makan Omongannya Sendiri tentang Selingkuh

Rizky Billar Makan Omongannya Sendiri tentang Selingkuh

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings