Logo BeritaSatu

Revisi UU PPP dan Ciptaker Akan Masuk Prolegnas Prioritas

Senin, 29 November 2021 | 18:26 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan pihaknya berencana melakukan revisi atas UU nomor 12/2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan demi memasukkan norma omnibus law yang dipermasalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya soal UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Firman mengatakan sebenarnya, ketika pemerintah dan DPR membuat UU Ciptaker, sama sekali tak ada frasa omnibus law. Sementara bagi MK, UU Ciptaker adalah omnibus law. Padahal, menurut Firman, omnibus law biasanya digunakan oleh negara dengan sistem common law. Sementara Indonesia mirip dengan Belanda yang menggunakan sistem civil law. Di Belanda sendiri, UU yang mirip seperti UU Ciptaker, juga berlaku dan tak dipermasalahkan.

Meski demikian, Baleg menghormati putusan MK dan berniat menindaklanjutinya dengan perubahan UU PPP.

"Kita akan merevisi Undang-undang 12/2011. Di Undang-undang 12/2011 tentang tata cara penyusunan undang-undang, pembentukan dan penyusunan undang-undang itu nanti kita akan normakan frasa omnibus law. Artinya kalau sudah dimasukkan, maka ini menjadi konstitusional, persoalannya sudah selesai,' ujar Firman.

Hal itu disampaikan Firman dalam diskusi "Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK", Senin (29/11/2021).

Dalam kesempatan ini, Firman mengatakan MK tidak membatalkan pasal per pasal dalam UU Ciptaker. Namun disebut hanya perlu penyempurnaan. Hal ini, katanya menjadi tugas pemerintah dan sedang menyusunnya.

Firman menduga, kerja menindaklanjuti putusan MK itu akan dilakukan pada Desember tahun ini. Dimulai dengan menyusun ulang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk 2022. Disitu, revisi UU Ciptaker dan UU PPP akan dimasukkan.

Lebih jauh, Baleg berharap para pengusaha dan aktivis untuk tidak membuat tafsir-tafsir di luar keputusan MK. Baleg akan bekerja keras menyelesaikan masalah ini sesuai mekanisme yang berlaku.

"Baleg nanti kita akan usulkan dalam mekanisme masuk dalam Program Legislasi Nasional, kita akan menyempurnakan 12/2011, sehingga nanti setelah frasa omnibus law dimasukkan atau dinormakan itu akan menjadi konstitusional," tegas politikus Golkar itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Di Bawah Tekanan Jual, IHSG Melemah 1,9% dalam Sepekan

Di Bawah Tekanan Jual, IHSG Melemah 1,9% dalam Sepekan

EKONOMI | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings