Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Jumat, 26 November 2021 | 17:12 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut.

Menurutnya, segala amar putusan MK harus ditaati, termasuk agar pemerintah tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU Cipta Kerja tersebut.

"Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak," kata Saleh Daulay, Jumat (26/11/2021).

Anggota Komisi IX DPR itu melihat putusan MK ini dari sisi positif. Dengan keputusan ini, kata Saleh terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dengan putusan seperti ini, fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa.

Pada sisi yang lain, putusan ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Hal ini mengingat pengalaman membuat omnibus law masih sangat baru di Indonesia. Sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

Ke depan, lanjut Saleh, jika ada agenda pembahasan rancangan undang-undang yang bersifat omnibus law atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan.

"Misalnya, soal keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain," paparnya.

"Saya berharap putusan MK ini tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Alasan KPU Pilih 14 Februari Sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengungkap alasan pihaknya memilih tanggal 14 Februari sebagai waktu pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 24 Januari 2022

Relawan Ungkap Alasan Dukung Dedi Mulyadi

Jaringan Rakyat Indonesia-Kang Dedi Mulyadi atau Jari-KDM mendeklarasikan dukungan kepada Dedi Mulyadi.

POLITIK | 24 Januari 2022

Jari-KDM Dukung Dedi Mulyadi sebagai Capres 2024

Jaringan Rakyat Indonesia-Kang Dedi Mulyadi (JARI-KDM) mendeklarasikan dukungan kepada Dedi Mulyadi sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 24 Januari 2022

Pemilu 2024, Mendagri Tak Setuju Usulan KPU Soal Masa Kampanye

Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 selama 4 bulan.

POLITIK | 24 Januari 2022

Komisi IX: Panja Dibentuk untuk Awasi Program Vaksinasi Covid-19

Komisi IX DPR membentuk panitia kerja (Panja) Vaksin Covid-19 untuk mengawasi tata kelola hingga ketersediaan vaksin Covid-19.

POLITIK | 24 Januari 2022

Anggota DPR Soroti Isu Sengketa Tanah Antara TNI dan Rakyat yang Belum Tuntas

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Alimin Abdullah menyoroti masih banyaknya isu sengketa tanah antara TNI dengan rakyat yang belum dituntaskan.

POLITIK | 24 Januari 2022

Sah, Pemilu Serentak Digelar 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November 2024

Pemungutan suara Pemilu serentak 2024 untuk pilpres dan pileg disepakati digelar pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.

POLITIK | 24 Januari 2022

Pernyataan Edy Mulyadi Dinilai Lebih Berbahaya daripada Bahar dan Ferdinand

Pernyataan Edy Mulyadi dinilai lebih berbahaya dari Bahar Smith dan Ferdinand Hutahaean.

POLITIK | 24 Januari 2022

Gerindra Tidak Akan Laporkan Edy Mulyadi dan Faisal Basri ke Polisi

Gerindra tidak akan melaporkan Edy Mulyadi dan Faisal Basri. Hal ini terkait dugaan penghinaan oleh keduanya terhadap Prabowo Subianto.

POLITIK | 24 Januari 2022

Prabowo Subianto Disebut Akan Maafkan Edy Mulyadi

Prabowo Subianto disebut akan memaafkan mantan caleg PKS Edy Mulyadi dan ekonom Faisal Basri.

POLITIK | 24 Januari 2022


TAG POPULER

# Kakek Dihakimi Massa


# Alinea


# Omicron


# Covid-19


# Arsenal



TERKINI
Alasan KPU Pilih 14 Februari Sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Alasan KPU Pilih 14 Februari Sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

POLITIK | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings