Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahfud MD Yakin Timsel KPU-Bawaslu Berintegritas dan Tak Bisa Diintervensi

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meyakini 11 orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan orang-orang yang berintegritas dan tidak dapat diintervensi.

Mahfud menegaskan, dalam persoalan pemilu, pemerintah bertekad netral dan adil. Untuk itu, dalam pembentukan Timsel KPU-Bawaslu, dipilh orang-orang yang kredibilitasnya sudah teruji dan berintegritas.

“Pembentukan panitia seleksi ini sesuai dengan kalender konstitusional kita, yang mengatakan bahwa 2024 akan ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah, di tahun yang sama, juga pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden yang baru. Juga dalam kalender konstitusi, KPU dan Bawaslu harus sudah diganti pada 11 april 2022," kata Mahfud usai menerima kunjungan audiensi Timsel KPU dan Bawaslu di Kantor Kemenko Polhukam Jumat (22/10/2021).

Pada kesempatan ini hadir tujuh dari 11 anggota, antara lain Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Juri Ardiantoro dan Wakil Ketua Timsel, Chandra Hamzah. Sementara anggota lainnya berhalangan karena masih berada di luar kota.

Mahfud menjelaskan dengan pemenbentukan Timsel KPU dan Bawaslu, dan aktif menentukan tanggal Pemilu tahun 2024, pemerintah memiliki agenda yang jelas, yakni, Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai kalender konstitusi dan UU.

“Ini sesuai perintah Presiden untuk membuat jadwal Pemilu sesuai UU dan jangan berpikir politik diluar itu,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengimbau masyarakat yang ingin mengabdi kepada bangsa, agar mengikuti seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

“Bagi kandidat yang memenuhi persyaratan dan punya komitmen, punya keinginan menjadi penyelenggara pemilu, silakan mendaftar. Negara membutuhkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang mumpuni untuk tugas besar Pemilu 2024.” Ujar Mahfud.

Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Juri Ardiantoro mengatakan pertemuan dan diskusi dengan Mahfud hari ini untuk update perkembangan tahapan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027.

“Kami sudah memberitahukan bahwa sekarang masa pendaftaran sejak 18 oktober 2021 lalu hingga 15 November 2021. Tahap berikutnya sampai nanti 7 januari 2022, kami harus meyelesaikan seluruh tahapan seleksi,” ujarnya.

Juri mengatakan Timsel akan berkoordiansi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki infrastruktur untuk profiling dan tracking seluruh calon anggota penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang terpilih tidak memiliki masalah sebelumnya, yang dapat mengganggu kedudukan dan kinerjanya nanti.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021

Muzani Minta Kader Gerindra di Banten Terus Berkonsolidasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader Partai Gerindra di Banten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

POLITIK | 27 November 2021

3 Desember, Timsel Akan Umumkan 48 Nama Balon KPU-Bawaslu

Timsel akan mengumumkan 48 bakal calon (balon) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 3 Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POLITIK | 26 November 2021

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyikapi putusan MK.

POLITIK | 26 November 2021

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Baleg DPR segera merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dengan mendorong revisi UU tersebut ke prolegnas prioritas.

POLITIK | 26 November 2021


TAG POPULER

# UFO


# Ezra Walian


# Varian Covid-19


# Ralf Rangnick


# Aliran Dana Teroris



TERKINI
Polisi Jerat Pasal Penghinaan Ras dan Etnis pada Pria Bekasi

Polisi Jerat Pasal Penghinaan Ras dan Etnis pada Pria Bekasi

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings