Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

LAN Terbitkan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 23:59 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka meningkatkan indeks daya saing saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana reformasi birokrasi (RB) bisa berjalan secara berkesinambungan dan bisa meningkatkan kualitas kebijakan. Tentu dalam konteks memperbaiki kualitas kebijakan, hingga saat ini sudah banyak upaya pemerintah di semua sektor pembangunan.

Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) 7/2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr Tri Widodo WU, MA, pada acara " Kick Off Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021", melalui zoom meeting, Senin (18/10).

“Untuk memandu upaya perbaikan terhadap hulu kebijakan, sejak tahun 2016 LAN menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Ini merupakan satu instrumen yang kami desain semudah mungkin, sepraktis mungkin untuk dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari dalam menyusun kebijakan dan melayani masyarakat” jelasnya.

Terkait hal itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, LAN menerbitkan instrumen pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) terkait program/area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan.

Tri Widodo menambahkan, instrumen ini diterbitkan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana IKK menjadi salah satu komponen dari Indeks Reformasi Birokrasi.

Hasil survei IKK tahun 2021 ini ke depan dapat digunakan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan. K/L/D juga dapat menggunakan hasil pengukuran sesuai instrumen ini untuk mengisi indeks Reformasi Birokrasi di instansi masing-masing.

“Survei ini bukanlah sebuah beban, tetapi merupakan upaya kami untuk membantu bapak/ibu mengenali kelemahan-kelemahan dalam penyusunan kebijakan. Untuk itu, kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan syarat utama untuk mendukung pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan ini” tutupnya.

Sejalan dengan Tri Widodo, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto, MSi menyampaikan bahwa bahwa kebijakan publik yang berkualitas sangat berperan dalam pembangunan.

Ada 3 peran penting kebijakan publik: pertama sebagai alat/instrumen untuk memecahkan masalah masyarakat/publik yang tidak dapat dipecahkan sendiri-sendiri. Kedua , kebijakan publik memiliki makna transformatif. Dalam memecahkan masalah publik membawa masyarakat bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi lain. Dan yang ketiga sebagai instrumen leverage diharapkan mampu menopang agar masyarakat mampu memenangkan kompetisi dibanding negara lain. “Kami dari Kementerian PAN dan RB mengucapkan selamat kepada LAN yang baru saja meluncurkan rencana untuk melakukan survei IKK.” katanya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Dra. Elly Fatimah, M.Si yang menjelaskan terkait teknis pelaksanaan survei IKK. Selain itu, hadir juga sebagai narasumber Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah RB Nasional, Prof Dr Eko Prasojo, Mag Rer Publ, dan juga Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

12 DPC Pilih Agung Nugroho Sebagai Ketua DPD PD Riau

Sebanyak 12 DPC PD secara aklamasi memilih Agung Nugroho sebagai ketua DPD PD Riau dalam musyawarah daerah yang digelar di Pekanbaru.

POLITIK | 2 Desember 2021

Pimpin KNPI, Andreas Bertekad Satukan Organisasi Pemuda

Andreas Nandiwardhana terus mengimbau agar organisasi pemuda tetap bersatu.

POLITIK | 2 Desember 2021

Terpapar Radikalisme, 16 ASN Gagal Jadi Eselon I

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengungkap lebih dari 16 ASN gagal menjadi eselon I.

POLITIK | 1 Desember 2021

Merespons Fadel Muhammad, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Merespons Fadel Muhammad yang minta Sri Mulyani dicopot, Mensesneg Pratikno menekankan pemberhentian dan pengangkatan meteri merupakan urusan presiden.

POLITIK | 1 Desember 2021

ASN Dinilai Kurang Dibekali Pancasila

Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut ASN pascareformasi kurang dibekali Pancasila.

POLITIK | 1 Desember 2021

5 Kursi Wamen Kosong, Begini Jawaban Mensesneg

Sampai saat ini masih ada 5 posisi wakil menteri (wamen) yang belum terisi di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 1 Desember 2021

Bertemu Jokowi, Johan Budi Bantah Bahas Wamen atau Jubir

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Johan membahas posisi Wamen atau jubir presiden.

POLITIK | 1 Desember 2021

Johan Budi Bertemu Jokowi, Mensesneg: Silaturahmi

Pratikno menegaskan pertemuan antara anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi dengan Presiden Jokowi hanya sekadar silaturahmi.

POLITIK | 1 Desember 2021

Mensesneg: Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Mensesneg Pratikno mengungkapkan hingga saat ini tidak ada rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.

POLITIK | 1 Desember 2021

Dituding Tidak Menghargai MPR, Ini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya tidak menghargai MPR.

POLITIK | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan

Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings